Dinas PU-BMSDA Sidoarjo Tertutup Soal Surat ke Gubernur, Fungsi Pengawasan Komisi C DPRD Dipertanyakan Warga Karangbong

JATIMSATUNEWS.COM, SIDOARJO – Polemik penetapan ruas Jalan Surowongso, Desa Karangbong, Kecamatan Gedangan, sebagai Jalan Lokal Primer Kelas I berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/236/013/2026 terus menuai tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Hingga saat ini, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (PU-BMSDA) Kabupaten Sidoarjo dinilai tertutup dan belum memberikan kejelasan resmi mengenai tindak lanjut pencabutan status kelas jalan tersebut.Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh Imam Syafi’i, Warga setempat sekaligus pelapor resmi permasalahan ini, kepada Kepala Bidang Jalan Dinas PU-BMSDA Kabupaten Sidoarjo, Porwanto, pada Kamis (12/11/2026) sore kembali menemui jalan buntu.

Pejabat terkait tersebut masih memilih bungkam dan belum memberikan jawaban maupun bukti fisik mengenai kepastian apakah pihak dinas benar-benar telah mengirimkan surat permohonan pencabutan status kelas jalan bersyarat kepada Gubernur Jawa Timur.Sikap diam dari jajaran pejabat teknis Dinas PU-BMSDA ini memicu keraguan publik di Karangbong.

Warga menduga bahwa janji peninjauan ulang dan pengusulan pencabutan status kelas jalan hanya sebatas wacana untuk meredam gejolak masyarakat di lapangan, tanpa ada realisasi administratif yang nyata.Tak hanya menyoroti kinerja eksekutif, warga juga mempertanyakan keseriusan fungsi pengawasan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Sidoarjo.

Sebelumnya, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) lapangan pada akhir September lalu, pimpinan Komisi C menyatakan komitmennya untuk terus mengawal surat permohonan pencabutan tersebut hingga ke tingkat provinsi, meski keputusan final berada di tangan Gubernur.

Namun, kenyataannya hingga memasuki pertengahan November 2026, pihak DPRD maupun Dinas PU-BMSDA tak kunjung menyerahkan notulen resmi hasil sidak lapangan maupun salinan surat permohonan pencabutan kepada Pemerintah Desa Karangbong dan masyarakat. Padahal, jalan dengan lebar perkerasan sekitar 4 meter tersebut setiap harinya terus dilintasi kendaraan industri bertonase besar yang membahayakan keselamatan warga dan pengguna jalan.

Masyarakat Desa Karangbong mendesak agar Dinas PU-BMSDA Sidoarjo segera membuka dokumen persuratan tersebut secara transparan kepada publik, sekaligus menuntut Komisi C DPRD Sidoarjo membuktikan fungsi pengawasannya secara nyata, bukan sekadar pernyataan normatif di depan warga.