Pemkab Madiun Terbitkan Perbup 18/2026, Tutup Celah Korupsi dan Perketat Tata Kelola BKK Desa

MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah Kabupaten Madiun mengambil langkah tegas untuk memperketat tata kelola keuangan di tingkat desa.

Lewat sosialisasi Peraturan Bupati (Perbup) Madiun Nomor 18 Tahun 2026, Pemkab Madiun menargetkan transparansi total serta pencegahan potensi tindak pidana korupsi (fraud) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Desa.

Sosialisasi yang difasilitasi oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) ini digelar di Ruang Rapat Eka Kapti, Pusat Pemerintahan (Puspem) Kabupaten Madiun, Caruban, Kamis (15/10/2026).

Baca juga: Program Leladi Sesami: Disdukcapil Madiun Tingkatkan Pelayanan dan Capai Progres IKD 22,59 Persen

Pemkab Madiun Cegah Korupsi Dana Desa

Sosialisasi Perbup No 18 Tahun 2026

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Hari Wuryanto dan Wakil Bupati Purnomo Hadi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Madiun Achmad Hariyanto Mayangkoro, jajaran Kepala OPD, para Camat, serta perwakilan Kepala Desa se-Kabupaten Madiun.

Bupati Hari Wuryanto, menegaskan bahwa lahirnya Perbup Nomor 18 Tahun 2026 merupakan langkah korektif sekaligus preventif atas sejumlah catatan evaluasi dari Aparat Penegak Hukum (APH), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), maupun Inspektorat.

Regulasi ini mengatur secara menyeluruh tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, penyaluran, pertanggungjawaban, hingga monitoring dan evaluasi (monev) BKK Desa.

“Sosialisasi ini merupakan tindak lanjut dari evaluasi atas beberapa temuan APH, BPK, dan Inspektorat. Kami ingin memastikan BKK dimanfaatkan dengan baik dan tidak ada lagi pelanggaran regulasi,” ujar Hari Wuryanto.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Hari Wuryanto membeberkan sejumlah poin krusial dalam Perbup anyar ini.

Pertama, Integrasi Sistem: Seluruh alur perencanaan hingga penganggaran BKK wajib terhubung dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

Kedua, Standardisasi Harga: Penentuan harga satuan barang dan jasa wajib merujuk pada regulasi resmi dan pedoman BPK demi mencegah manipulasi spesifikasi material pengerjaan fisik di lapangan.

Ketiga, Tenggat LPJ Ketat: Kepala Desa wajib menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maksimal dua bulan setelah kegiatan selesai.

Keempat, Pengawasan Fisik: Pengawasan di lapangan diperketat untuk menjamin kualitas bangunan atau proyek fisik sesuai dengan dokumen perencanaan.

Baca juga: Madiun: Bupati Hari Wuryanto Buka SMAPI Silat Cup I, Diikuti 288 Pelajar Sekabupaten

Akuntabilitas RAB APBDes

Sementara itu, Wakil Bupati Madiun Purnomo Hadi mengingatkan pentingnya akuntabilitas dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDes.

Menurutnya, Perbup ini dirancang sebagai benteng untuk menutup ruang praktik markup anggaran secara sepihak.

“Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) adalah batas harga tertinggi, sedangkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) wajib disusun berdasarkan survei harga lokasi dan waktu yang akuntabel,” terang Purnomo.

Dalam Perbup anyar ini, mekanisme teknis pengelolaan anggaran diset ketat, seperti berikut ini.

Skema Pencairan 2 Termin: Termin I sebesar 40% dan Termin II sebesar 60%. Termin II baru bisa dicairkan setelah proyek fisik rampung 100%, lulus uji fungsi, serta ditandatanganinya berita acara penerimaan.

Pembatasan Biaya Operasional: Biaya operasional (seperti rapat, honor TPK, dan prasasti) dibatasi maksimal 5% dari total anggaran.

Pengelolaan SiLPA: Sisa anggaran maksimal 30% wajib disetor ke Rekening Kas Umum Desa (RKUD) dan menjadi dana masuk yang dapat dipergunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Penguatan Peran Camat: Sesuai Permendagri Nomor 16 Tahun 2026, Camat dan tim verifikasi kecamatan bertindak sebagai garda terdepan verifikasi usulan serta wajib melakukan monev berkala setiap triwulan.

Wabup Purnomo Hadi juga menegaskan kejelasan pembagian tanggung jawab, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bertanggung jawab atas pengerjaan fisik dan bukti belanja.

Kemudian, Kepala Desa memegang tanggung jawab mutlak secara formal dan material, BPD menjalankan fungsi pengawasan, sementara Camat memberikan rekomendasi kelayakan.

Baca juga: Kejari Ponorogo dan Daop 7 Madiun Tanda Tangani PKB Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Kejari Madiun Dukung Pemkab

Misi Zero Fraud

Mendukung langkah Pemkab Madiun, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Achmad Hariyanto Mayangkoro, menyatakan kesiapan jajarannya untuk melakukan pendampingan hukum dengan mengedepankan tindakan pencegahan.

“Dana yang dikelola adalah uang negara dan uang rakyat. Pelaksanaannya harus sesuai kualitas dan kuantitas, tidak boleh dilakukan semaunya sendiri,” tegas Kajari.

“Regulasi ini harus diimbangi dengan perubahan mindset di lapangan agar tidak ada niat berbuat jahat (mens rea),” imbuh Achmad Hariyanto.

Melalui program unggulan “Jaga Desa”, Kejari berkomitmen mendampingi aparatur desa dalam tata kelola administrasi.

Harapan Kejari dan Pemkab, target Zero Fraud alias nol kecurangan di tingkat desa dapat terwujud.

Sehingga, para kepala desa dan perangkatnya dapat bekerja secara nyaman, tenang, dan transparan tanpa rasa takut selama taat pada regulasi.(DNY/Kominfo)