Khofifah Dijadwalkan Lantik DPW dan DPD APKLI se-Jatim, Perkuat Sinergi Pedagang Kaki Lima

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur bersiap memasuki babak baru kepemimpinan melalui pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) sekaligus pengukuhan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat kabupaten/kota se-Jawa Timur untuk masa bakti 2026–2031. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (26/10/2026) di Ruang Rapat Hayam Wuruk, lantai 8 Gedung Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Surabaya.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dijadwalkan hadir untuk melantik kepengurusan DPW APKLI Jawa Timur sekaligus mengukuhkan kepengurusan organisasi di tingkat daerah. Pelantikan ini juga menandai dimulainya kepemimpinan Shanty Octavia Utami, S.T., sebagai Ketua DPW APKLI Jawa Timur periode 2026–2031.

Pengukuhan kepengurusan di tingkat wilayah hingga kabupaten/kota tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi, menyatukan langkah kepengurusan, serta memperluas peran APKLI dalam memperjuangkan aspirasi dan mendorong pengembangan usaha pedagang kaki lima (PKL).

Dengan jaringan yang mencakup 38 kabupaten/kota, APKLI Jawa Timur diharapkan mampu membangun komunikasi yang lebih efektif antara pedagang, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan. Langkah tersebut sekaligus menjadi peluang untuk memperkuat kontribusi sektor usaha informal terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Lanjutkan Sinergi dengan Pemerintah Provinsi

Rencana pelantikan ini tidak hanya menjadi agenda pergantian kepengurusan, tetapi juga diharapkan membuka ruang bagi keberlanjutan sinergi antara APKLI dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Hubungan antara Pemprov Jatim dan APKLI telah terjalin pada periode kepengurusan sebelumnya. Dalam pelantikan pengurus pada November 2021, Khofifah mendorong pedagang kaki lima untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi, termasuk memanfaatkan digitalisasi transaksi dan pemasaran guna memperluas jangkauan konsumen. Dukungan terhadap pengembangan usaha pedagang juga dilakukan melalui stimulan permodalan.

Rekam jejak tersebut menjadi pijakan bagi kepengurusan baru untuk melanjutkan komunikasi kelembagaan dan mengembangkan program yang lebih sesuai dengan kebutuhan pedagang di berbagai daerah. Tantangan yang dihadapi PKL saat ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal, tetapi juga kemampuan mengelola usaha, persaingan pasar, pemanfaatan teknologi, serta kepastian dan penataan ruang berjualan.

Karena itu, keberlanjutan sinergi dengan pemerintah diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan diwujudkan melalui program pemberdayaan yang konkret, terukur, dan berkelanjutan.

Peluang Memperluas Akses Pembiayaan UMKM

Dukungan terhadap penguatan usaha kecil juga menjadi bagian penting dalam kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Timur. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian ialah kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk pedagang kaki lima yang membutuhkan tambahan modal untuk mempertahankan maupun mengembangkan usahanya.

Dalam konteks tersebut, persetujuan tambahan modal sebesar Rp100 miliar untuk PT Jamkrida Jawa Timur bersama DPRD Jawa Timur pada September 2026 menjadi salah satu perkembangan kebijakan yang relevan untuk dicermati. Skema penjaminan pembiayaan secara bertahap pada periode 2027–2029 diharapkan dapat memperluas dukungan terhadap pelaku usaha produktif yang membutuhkan akses pembiayaan.

Bagi PKL, keberadaan skema penjaminan dapat menjadi peluang untuk memperoleh akses permodalan yang lebih baik, sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan program yang berlaku. Namun, pemanfaatannya tetap membutuhkan sosialisasi, pendampingan, serta penyesuaian dengan karakteristik dan kondisi masing-masing pelaku usaha.

APKLI Jawa Timur berpeluang mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan pedagang dan program pemerintah maupun lembaga pembiayaan. Melalui koordinasi tersebut, aspirasi pedagang diharapkan dapat tersampaikan dengan lebih terarah sehingga program pemberdayaan benar-benar menjangkau kelompok usaha yang membutuhkan.

APKLI Siapkan Fokus Pemberdayaan Pedagang

Sekretaris Dewan Penasehat APKLI DPW Jawa Timur, Ari Prabowo, menilai jaringan organisasi yang menjangkau 38 kabupaten/kota memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi APKLI sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan ekonomi daerah.

Menurutnya, kekuatan jaringan tersebut perlu diikuti dengan program kerja yang menyentuh kebutuhan nyata pedagang kaki lima, mulai dari peningkatan kapasitas usaha hingga penataan ruang usaha yang memperhatikan kepentingan pedagang dan masyarakat.

“Dengan jaringan organisasi yang mencakup 38 kabupaten/kota, APKLI memiliki potensi untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan pedagang dengan program pembangunan ekonomi daerah,” ujar Ari Prabowo.

Ia menegaskan, kemitraan tersebut perlu diarahkan pada sejumlah bidang prioritas yang dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian pedagang.

“Kemitraan strategis ini akan kita fokuskan pada peningkatan kapasitas usaha, literasi keuangan, optimalisasi pemasaran digital, fasilitasi akses pembiayaan, hingga penataan ruang usaha PKL yang tertib, partisipatif, dan mensejahterakan,” tegasnya.

Selain penguatan kemampuan usaha dan akses permodalan, penataan PKL juga menjadi perhatian penting. Pendekatan yang partisipatif diperlukan agar upaya menciptakan ketertiban ruang publik tetap memperhatikan keberlangsungan mata pencaharian pedagang. Dengan melibatkan organisasi pedagang dan masyarakat, kebijakan penataan diharapkan dapat menghasilkan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Momentum Konsolidasi Menuju Kemandirian Ekonomi

Pelantikan DPW dan pengukuhan DPD APKLI se-Jawa Timur periode 2026–2031 diharapkan menjadi titik awal penguatan konsolidasi organisasi sekaligus penyusunan agenda kerja yang lebih terarah. Kepengurusan baru memiliki tantangan untuk memastikan bahwa keberadaan organisasi benar-benar memberikan manfaat bagi pedagang, baik dalam memperjuangkan aspirasi maupun memperluas peluang pengembangan usaha.

Kehadiran Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang dijadwalkan melantik kepengurusan APKLI diharapkan turut memperkuat komunikasi dan sinergi antara organisasi pedagang dengan pemerintah daerah.

Ke depan, kolaborasi tersebut diharapkan dapat diterjemahkan ke dalam langkah nyata melalui peningkatan literasi keuangan, pemanfaatan teknologi digital, pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta penataan ruang berjualan yang tertib dan berpihak pada keberlangsungan ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, pelantikan kepengurusan APKLI Jawa Timur bukan sekadar agenda organisasi, melainkan momentum untuk memperkuat peran pedagang kaki lima sebagai bagian penting dari ekonomi kerakyatan serta mendorong tumbuhnya usaha kecil yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing di Jawa Timur. (Miftah)