Hikmah Bafaqih Pimpin PKB Kota Malang, Gaungkan Politik Pengabdian dan Kepedulian Sosial

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Malang, Hj. Hikmah Bafaqih, M.Pd., mengajak seluruh partai politik untuk bersama-sama memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik. Menurutnya, kepercayaan publik, khususnya dari kalangan generasi muda, harus dijawab melalui kerja nyata, kepedulian sosial, dan pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Ajakan tersebut disampaikan Hikmah seusai pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Malang masa bakti 2026–2031 oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB, Dr. M. Hasanuddin Wahid, M.Hum., di Hotel Savana, Kota Malang, Sabtu (17/10/2026).

Dalam kepemimpinannya, Hikmah menegaskan bahwa politik tidak semestinya hanya dipandang sebagai jalan untuk memperoleh kekuasaan. Lebih dari itu, partai politik memiliki tanggung jawab moral untuk menghadirkan manfaat, memperjuangkan aspirasi, serta meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

“Tugas kita semua para pimpinan parpol membuktikan bahwa keberadaan politik, partai politik, dan produk-produknya bisa dipercaya oleh masyarakat. Mari bersama-sama memastikan itu,” ujar Hikmah.

Ia menilai, pemulihan kepercayaan masyarakat membutuhkan komitmen bersama dari seluruh partai politik. Upaya tersebut tidak cukup dilakukan melalui pernyataan atau kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam program yang relevan dengan kebutuhan warga.

Hikmah juga mengingatkan bahwa dukungan anggaran bantuan politik (banpol) serta gaji anggota fraksi di berbagai tingkatan perlu diimbangi kontribusi yang nyata bagi masyarakat. Karena itu, ia mendorong kolaborasi lintas partai untuk memperkuat kepedulian sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kota Malang.

Beri Ruang Lebih Luas bagi Penyandang Disabilitas

Komitmen menghadirkan politik yang inklusif turut menjadi perhatian Hikmah. Ia menekankan pentingnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas agar mereka dapat menunjukkan kemampuan dan berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pesan tersebut tercermin melalui kehadiran Netra Band dan grup tilawah dari RSBN Janti, lembaga di bawah Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, dalam kegiatan pengukuhan pengurus DPC PKB Kota Malang.

Penampilan tersebut menjadi pengingat bahwa keterbatasan fisik bukan alasan untuk membatasi kesempatan seseorang dalam berkarya. Penyandang disabilitas memiliki potensi yang patut dihargai dan perlu mendapatkan dukungan nyata dari berbagai pihak.

Hikmah berharap para pemimpin politik dan pemangku kepentingan tidak berhenti pada pemberian apresiasi secara simbolis. Mereka perlu ikut membuka akses dan kesempatan agar penyandang disabilitas dapat terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, budaya, maupun pembangunan.

“Mungkin dunia mereka seakan kita rasakan gelap, tetapi sesungguhnya hati mereka jauh lebih terang dari yang kita duga,” tuturnya.

Menurutnya, semangat inklusivitas harus menjadi bagian dari praktik politik sehari-hari. Dengan memberikan kesempatan yang setara, partai politik dapat ikut membangun masyarakat yang lebih peduli, menghargai keberagaman, dan tidak meninggalkan kelompok rentan.

Berdayakan UMKM dan Kurangi Sampah Plastik

Selain mendorong pemulihan kepercayaan publik dan kepedulian terhadap penyandang disabilitas, PKB Kota Malang juga menaruh perhatian pada pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Hikmah menyampaikan bahwa konsumsi dalam berbagai kegiatan partai diupayakan berasal dari UMKM binaan PKB. Langkah ini menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal agar memiliki kesempatan lebih luas untuk memasarkan produk mereka.

Dalam kegiatan pengukuhan tersebut, para tamu juga menerima goodie bag berisi produk olahan UMKM dampingan partai. Upaya ini diharapkan dapat memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat sekaligus membantu memperluas jangkauan pemasaran usaha kecil.

Bagi Hikmah, dukungan terhadap UMKM dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni menjadikan produk pelaku usaha lokal sebagai pilihan dalam kegiatan organisasi. Apabila dilakukan secara konsisten, langkah tersebut berpotensi membuka peluang ekonomi dan memperkuat keberlangsungan usaha masyarakat.

Di bidang lingkungan, DPC PKB Kota Malang juga berupaya menerapkan kebijakan tanpa plastik atau no plastic di lingkungan kantor. Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengganti minuman kemasan dengan air isi ulang.

“Ini juga menjadi ikhtiar dan bagian dari langkah kecil menyelamatkan bumi kita yang sedang tidak baik-baik saja,” kata Hikmah.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari perubahan kebiasaan di lingkungan organisasi. Langkah sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai diharapkan dapat menjadi contoh bagi kader dan masyarakat.

Bangun Kolaborasi untuk Kota Malang

Menutup sambutannya, Hikmah mengajak seluruh kader, partai politik, tokoh masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat kerja sama dalam menjawab persoalan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya menjalankan tanggung jawab secara disiplin, memastikan program memiliki tujuan yang jelas, serta mengukur manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.

Bagi kepengurusan DPC PKB Kota Malang periode 2026–2031, pengukuhan bukan sekadar penanda dimulainya masa jabatan baru. Momentum tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa kepercayaan masyarakat harus dirawat melalui konsistensi kerja dan keberpihakan terhadap kepentingan publik.

Dengan mengedepankan pelayanan, pemberdayaan ekonomi lokal, kepedulian terhadap penyandang disabilitas, serta pelestarian lingkungan, Hikmah berharap politik dapat kembali menjadi ruang pengabdian yang membawa manfaat bagi masyarakat luas.

“Yang penting kita kerjakan yang terbaik untuk Kota Malang, untuk Indonesia,” pungkasnya.

Melalui ajakan tersebut, Hikmah menegaskan bahwa pemulihan kepercayaan terhadap partai politik merupakan tanggung jawab bersama. Kolaborasi lintas partai dan aksi nyata yang berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat hubungan antara masyarakat dan institusi politik, sekaligus mendorong pembangunan Kota Malang yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan warga.