Dukung Kuliah Gratis PTN, Polinema Dorong Pemerataan Akses dan Subsidi Silang

MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Rencana pemerintah untuk menggratiskan biaya perkuliahan di perguruan tinggi negeri (PTN) mendapat sambutan positif dari Politeknik Negeri Malang (Polinema). Kampus vokasi negeri terkemuka di Jawa Timur tersebut menyatakan komitmennya untuk membantu perumusan anggaran nasional tahun 2027 dengan menyuplai data riil kebutuhan operasional perkuliahan.

Direktur Polinema, Ir. Supriatna Adhisuwignjo, menegaskan bahwa gagasan pendidikan tinggi gratis memiliki arti penting dalam mendongkrak kualitas sumber daya manusia (SDM) di tanah air melalui perluasan kesempatan belajar bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Konsep ini sangat bagus kalau memang bisa terealisasi. Artinya, ketika kita ingin meningkatkan kualitas SDM dengan lebih banyak lagi yang bisa menikmati kuliah,” ungkap Supriatna usai memimpin prosesi pengukuhan 998 wisudawan di Graha Polinema, Sabtu (26/9/2026).

Baca juga: Terjang Ombak Demi Kuliah, Pemuda Asal Pulau Kangean Jadi Wisudawan Terbaik FH UMM Ber-IPK 3,96

Baca juga: Kuliah Umum FBiPK UB Bahas Masa Depan Pertanian di Tengah Perubahan Iklim dan Geopolitik

Supriatna memaparkan kekhawatirannya melihat capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi nasional yang kini masih berada di bawah 33 persen, padahal pemerintah menargetkan capaian sekitar 39 persen. Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa ruang bagi generasi muda untuk menapaki jenjang perguruan tinggi masih sangat terbatas.

Ia menjelaskan pula bahwa kendala yang dihadapi calon mahasiswa tidak cuma berhenti pada besaran biaya kuliah semata, melainkan juga jarak fisik menuju kampus yang memicu pengeluaran tambahan cukup besar.

“Semakin sulit akses, itu akan berdampak terhadap semakin tingginya biaya yang harus dikeluarkan. Ada biaya transportasi, biaya tinggal jauh dari rumah, hidup di tempat baru, dan sebagainya,” tuturnya.

Menyambut potensi diterapkannya kebijakan tersebut pada tahun anggaran 2027, Supriatna memastikan Polinema siap membuka rincian kebutuhan pembiayaan riil secara transparan. Data yang akan disodorkan meliputi Biaya Kuliah Tunggal (BKT), jenjang Uang Kuliah Tunggal (UKT), hingga Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) jalur mandiri, termasuk peta penerimaan beasiswa dan perolehan dana mandiri kampus (revenue generating).

“Kita tentunya mendukung dengan data-data yang kita miliki terkait kebutuhan riil pendidikan tinggi vokasi di Polinema. Ini akan menjadi data yang dipakai oleh Kementerian untuk mempertimbangkan berapa besaran anggaran yang harus disiapkan untuk setiap kampus,” terang Supriatna.

Meski begitu, Supriatna menggarisbawahi bahwa pembebasan biaya perkuliahan jangan sampai diartikan sebagai penurunan mutu layanan kampus menjadi serba pas-pasan. Menurutnya, skema gratis dari pemerintah seyogianya menjamin standar dasar perkuliahan yang setara dan adil, sementara layanan pengayaan kompetensi yang lebih tinggi tetap harus diberi ruang melalui kontribusi mandiri.

“Artinya, dengan gratis itu bisa lebih banyak yang mendapatkan kesempatan. Tidak peduli siapapun, punya kesempatan dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan tinggi,” tegasnya.

Ia mencontohkan program penguatan seperti sertifikasi industri internasional maupun kelas gelar ganda (joint degree) yang membutuhkan pembiayaan di atas plafon reguler, sehingga wajar jika didanai lewat skema mandiri atau gotong royong bagi keluarga yang berkemampuan lebih.

“Kalau ada yang berkeinginan untuk lebih, ini ruang yang harus dibiayai. Misalnya joint degree atau kelas internasional, itu di atas standar rutin. Jangan ditutup. Jangan terus minimalis semua,” pungkas Supriatna seraya menambahkan bahwa kehadiran negara pada standar dasar bersama partisipasi mandiri untuk program tambahan akan menciptakan ekosistem pendidikan vokasi yang adil, merata, dan tetap berdaya saing global.