Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena bersama Pj. Gubernur Jawa Timur Adhi Karyono mengajak Dewan Komisaris BPD seluruh Indonesia untuk memperkuat tata kelola guna menghadapi tantangan struktural dan eksternal.
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengajak Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia untuk terus melakukan penguatan tata kelola BPD dalam rangka menghadapi tantangan struktural dan eksternal (16/1/25).
Hal tersebut
disampaikan Ketua Dewan Audit OJK Sophia Issabella Wattimena dalam Seminar
Nasional Forum Komunikasi Dewan Komisaris BPD Seluruh Indonesia (FKDK-BPDSI)
yang dilaksanakan di Malang, Kamis (16/1).
“BPD perlu
mewaspadai dampak dari berbagai risiko yang sedang berkembang terhadap
operasional BPD seperti risiko serangan siber, risiko salah saji laporan
keuangan, dan dampak dari risiko geopolitik terhadap sektor riil,” kata Sophia.
Menurutnya, perlu
upaya perbaikan untuk membuat BPD siap dalam menghadapi tantangan ke depan
sebagaimana tertuang dalam Roadmap
Penguatan BPD 2024-2027 antara lain melalui Penguatan Tata Kelola, Manajemen
Risiko, dan SDM untuk mengoptimalkan kinerja BPD.
Pada kesempatan
itu, Sophia juga mengingatkan pentingnya dukungan pengawasan aktif Dewan
Komisaris dalam penguatan BPD untuk memastikan prinsip tata kelola diterapkan
pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
Optimalisasi
peran komite audit juga esensial dalam menunjang efektivitas pelaksanaan tugas
Dewan Komisaris, dan harus dipastikan Satuan Kerja Audit Internal memiliki
jalur pelaporan yang independen kepada Komite Audit.
Tidak hanya
materi mengenai penguatan integritas dan tata kelola, Sophia juga menyampaikan outlook pertumbuhan ekonomi ke depan dan
bentuk dukungan OJK dalam peningkatan penyaluran kredit/pembiayaan, utamanya
dalam mendukung program pemerintah seperti Program 3 Juta Rumah dan peningkatan
penetrasi pembiayaan UMKM.
Sementara
itu, Pj. Gubernur Jawa Timur Adhi
Karyono dalam sambutannya menyampaikan harapan agar BPD dapat menjadi mitra
strategis Pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang inovatif dan adaptif.
“Kolaborasi antara Pemerintah, sektor perbankan, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Adhi.