Wabup Mimik Dorong Pelayanan Pajak Lebih Dekat, Cepat, dan Mudah bagi Warga serta Dunia Usaha

Jatimsatunews.com, Sidoarjo – Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berupaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pelaku usaha. Salah satunya melalui pembukaan Pelayanan Satu Pintu (One Desk Stop Service) di Desa Tambak Sawah, Kecamatan Waru.

Layanan tersebut disosialisasikan oleh Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, Selasa (29/9/2026). Kegiatan tersebut dihadiri Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Sidoarjo Fenny Apridawati, para pimpinan OPD, Camat Waru, Kepala Desa dan perangkat Desa Tambak Sawah, pejabat UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, perwakilan Bank Jatim, Forum CSR Kabupaten Sidoarjo, serta para pimpinan perusahaan di wilayah Tambak Sawah.

Wabup Mimik Idayana mengatakan, layanan satu pintu merupakan bagian dari komitmen Pemkab Sidoarjo untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan cepat bagi masyarakat maupun pelaku usaha.Menurutnya, keberadaan layanan tersebut sangat penting bagi wilayah Tambak Sawah dan Kecamatan Waru yang memiliki aktivitas ekonomi cukup tinggi.

Terlebih, terdapat lebih dari 200 perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.Dengan kondisi tersebut, kebutuhan pelayanan mulai dari perpajakan, perizinan, hingga administrasi kendaraan perusahaan juga cukup tinggi.“Ini kita dekatkan semuanya dalam satu tempat. Supaya lebih mudah, lebih cepat, dan tidak perlu bolak-balik. Pemkab Sidoarjo hadir untuk membantu masyarakat dan perusahaan dalam mendapatkan pelayanan,” ujarnya.

Wabup Mimik juga menekankan pentingnya kepatuhan masyarakat dan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurutnya, pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya kembali dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.

“Jangan sampai kita lalai dengan kewajiban kita, yaitu pembayaran pajak. Pajak yang dibayar masyarakat dan perusahaan nantinya dikembalikan melalui berbagai program pembangunan. Salah satunya pembangunan infrastruktur,” jelasnya.

Selain mendorong kepatuhan membayar pajak, Wabup Mimik mengajak masyarakat turut mengawasi pelaksanaan pembangunan di lingkungan masing-masing. Masyarakat diminta tidak ragu menyampaikan apabila menemukan pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.

“Anggaran pembangunan juga berasal dari masyarakat. Karena itu saya mohon bantuan semuanya untuk saling mengawasi agar pembangunan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik juga mengapresiasi keberadaan paguyuban perusahaan di Tambak Sawah. Menurutnya, keberadaan paguyuban dapat memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Ia berharap kebersamaan para pelaku usaha di Tambak Sawah dapat menjadi contoh bagi wilayah lain di Kabupaten Sidoarjo. Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar juga diharapkan terus ditingkatkan.

“Saya sangat mengapresiasi perusahaan-perusahaan yang ada di Tambak Sawah. Dari informasi yang saya terima, perusahaan di sini juga peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Termasuk memberikan beasiswa bagi anak-anak yatim serta ikut berkontribusi dalam pembangunan di wilayah masing-masing,” katanya.

Wabup Mimik berharap sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat terus terjaga. Dengan demikian, pelayanan publik semakin mudah diakses dan pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo Yudhi Iriyanto mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya BPPD untuk terus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha.

Ia menyebut, layanan satu pintu di Tambak Sawah merupakan kegiatan lanjutan. Sebelumnya, layanan serupa telah dilaksanakan dengan dukungan pihak perusahaan. Ke depan, BPPD akan terus melakukan penyempurnaan agar pelayanan perpajakan dapat dilakukan secara lebih cepat dan mudah.

“Kami terus berupaya memperbaiki layanan agar masyarakat dan para perusahaan tidak perlu jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Kami berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan perusahaan,” ujarnya.

Yudhi menambahkan, BPPD Sidoarjo memiliki target penerimaan pajak daerah yang harus dicapai pada 2026. Untuk itu, dukungan dan partisipasi masyarakat serta dunia usaha sangat dibutuhkan.

“Kami berharap dengan dukungan dari semuanya, target pajak daerah tahun 2026 dapat tercapai. Tentunya ini untuk mendukung pembangunan Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan,” pungkasnya.