SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM: Wakil Ketua Komite I DPD RI, Ade Yuliasih, bersama Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Hj. Lia Istifhama, turun langsung mengawal persoalan agraria yang dialami sekitar 400 kepala keluarga (KK) warga Margorukun, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya aduan masyarakat terkait pemblokiran sertifikat tanah tempat tinggal mereka oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Perwakilan warga Margorukun yang dipimpin Saiful Imam mendatangi Kantor DPD RI Perwakilan Jawa Timur untuk menyampaikan keresahan atas status lahan tersebut. Dalam pertemuan itu terungkap bahwa pemblokiran muncul lantaran lahan yang ditempati warga diklaim oleh pihak PJKA atau PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) sebagai aset milik BUMN.
Ade Yuliasih menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima aspirasi warga secara langsung dan berharap sengketa tersebut segera menemukan titik terang. Ia menilai kehadiran Ning Lia sebagai Anggota Komite I DPD RI dari daerah pemilihan Jawa Timur akan mempermudah proses jembatan komunikasi dan advokasi di lapangan.
Baca juga: DPD RI Lia Istifhama Dukung Kementerian Perdagangan dan BPSK Optimalkan Operasional di Daerah
Baca juga: DPD RI Lia Istifhama Kawal Keadilan Kuota, Apresiasi Langkah Transformasi Kementerian Haji dan Umrah
“Kami sudah menerima audiensi masyarakat. Saya berharap masalah ini cepat selesai. Apalagi ada Ning Lia sebagai Anggota Komite 1 dari Dapil Jawa Timur yang siap menjembatani advokasi,” kata Ade Yuliasih, Sabtu (21/11/2026).

Dorong Pengukuran Ulang dan Solusi Berimbang
Senator asal Daerah Pemilihan Banten itu menekankan perlunya jalan tengah atau win-win solution agar penyelesaian sengketa tanah tidak merugikan masyarakat maupun PT KAI sebagai badan usaha milik negara. Untuk memastikan kejelasan batas lahan warga dengan aset negara, ia mengusulkan dilakukan pengukuran ulang oleh pihak ATR/BPN dengan disaksikan warga serta perwakilan PT KAI.
Ade menambahkan bahwa apabila persoalan tersebut belum menemui kesepakatan di tingkat daerah, Komite I DPD RI siap membawa aspirasi warga Margorukun ke level kementerian. Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN merupakan mitra kerja langsung Komite I sehingga pembahasan di rapat kerja dapat segera ditempuh.
“Kalau masalah ini tidak selesai di tingkat lokal, maka kami akan sampaikan ke Menteri ATR/BPN pada rapat Komite 1. Sebab, Kementerian ATR/BPN adalah mitra Komite 1,” tegasnya.
Ning Lia Minta Warga Lengkapi Dokumen Pendukung
Pada kesempatan yang sama, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Lia Istifhama, menegaskan komitmennya untuk mengawal proses advokasi sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia. Politisi yang akrab disapa Ning Lia itu menilai langkah penyelesaian harus ditempuh secara tertib dengan melibatkan pemangku wilayah setempat.
Ia menyarankan warga Margorukun segera membangun komunikasi dan koordinasi aktif dengan pihak Kelurahan Gundih guna mempercepat pendataan serta penyelesaian administratif. Menurutnya, komitmen Wakil Ketua Komite I DPD RI dalam mengawal kasus ini menjadi momentum penting yang perlu diimbangi kesiapan berkas dari masyarakat.
“Tentunya warga harus menyertakan bukti dan dokumen pendukung, kami berharap masalah ini segera tuntas,” pungkas Ning Lia.


Komentar Pembaca
Belum ada komentar pada artikel ini. Jadilah yang pertama.
Minimal 10 karakter, maksimal 1000. Maksimal satu tautan. Semua komentar ditinjau redaksi sebelum tampil.