DPD RI Lia Istifhama Dorong Konektivitas Wilayah Selatan Lewat JLS hingga Trans Jatim

MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerataan pembangunan infrastruktur di Jawa Timur, khususnya wilayah barat dan selatan, terus menjadi sorotan tajam. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komite I DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, saat melaksanakan agenda reses di Kantor Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) I Madiun, Senin (19/10/2026).

Dalam kunjungan strategis tersebut, senator yang akrab disapa Ning Lia ini disambut hangat oleh Sekretaris Bakorwil I Madiun, Syamsul Hady, S.Sos., M.Si., bersama jajaran pejabat esensial lainnya. Hadir pula dalam kesempatan tersebut tokoh muda Madiun Fajar serta tokoh masyarakat setempat, Gus Mamang, guna merumuskan berbagai masukan terkait persoalan pembangunan daerah.

Dorong Dukungan Pusat untuk Pembebasan Lahan JLS

Diskusi mendalam langsung mengerucut pada persoalan krusial di sektor infrastruktur, salah satunya adalah kebutuhan anggaran mendesak untuk pembebasan lahan Jalur Lintas Selatan (JLS). Keterbatasan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diakui menjadi hambatan utama dalam merampungkan proyek berskala besar ini.

“Pembangunan Jalur Lintas Selatan bukan sekadar membuka akses jalan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat. Ketika kemampuan APBD terbatas, dukungan pemerintah pusat untuk pembebasan lahan menjadi penting agar pembangunan tetap berjalan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” ungkap Ning Lia penuh penekanan.

Baca juga: DPD RI Cantik Lia Istifhama Puji Dishub Jatim Perluas Trans Jatim Demi Konektivitas Gerbangkertosusila

Baca juga: Bukan Sekadar Pelatihan, Disnakertrans Jatim Buka Pintu Sektor Formal bagi Penyandang Disabilitas

Pemerataan Lewat Selingkar Wilis dan Trans Jatim

Tidak hanya berhenti pada JLS, perhatian khusus juga diberikan pada pengembangan Jalur Wilis serta rencana perluasan layanan transportasi massal Bus Trans Jatim di kawasan Madiun Raya. Menurut Ning Lia, pembangunan harus berjalan secara berimbang agar tidak terjadi kesenjangan antara wilayah utara dengan kawasan tengah dan selatan.

“Kita ingin pembangunan Jawa Timur bergerak secara berimbang. Jangan sampai kemajuan infrastruktur hanya terkonsentrasi di kawasan utara, sementara wilayah selatan dan kawasan Selingkar Wilis tertinggal. Pemerataan konektivitas harus menjadi jembatan bagi pemerataan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Menanggapi rencana kehadiran Trans Jatim, ia menambahkan bahwa transportasi publik merupakan urat nadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus dikaji secara matang dari berbagai aspek.

“Transportasi publik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, rencana pengembangan Trans Jatim di kawasan Madiun Raya perlu dikaji secara matang, baik dari sisi kebutuhan penumpang, konektivitas wilayah, maupun keterjangkauan layanan,” pungkasnya menutup diskusi reses yang penuh kehangatan tersebut. (Ans)