Kejari Bangkalan Terkesan Lamban Tangani Dugaan Pencucian Uang Negara, Ini Alasannya
BANGKALAN | JATIMSATUNEWS.COM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan kembali mendapat sorotan publik setelah diduga lamban menangani laporan dugaan pencucian uang negara yang dilaporkan oleh seorang warga Desa Banyubesi, Kecamatan Tragah, berinisial MHM. Pelapor mengaku kecewa karena proses hukum berjalan lamban dan surat pemberitahuan tindak lanjut dari kejaksaan tak kunjung diterimanya secara langsung.
Laporan yang dimaksud, dengan nomor B-XX/M.X.XX.X Fs.1/1/2025, ditangani oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Bangkalan, Muhammad Fakhry, S.H., M.H., dengan Rizky Norcahyo, A.Md., sebagai pengelola penanganan perkara. Namun, hingga saat ini, pelapor merasa belum mendapatkan kepastian terkait perkembangannya.
Surat Pemberitahuan Diduga Bermasalah
MHM mengungkapkan bahwa dirinya tidak pernah menerima surat fisik pemberitahuan tindak lanjut dari Kejaksaan, meskipun pihak Kejari menyatakan surat tersebut telah dikirim via pos dan diterima oleh seseorang bernama Mulyadi.
“Saya tidak pernah menerima surat tersebut. Saya juga sudah mengonfirmasi ke pihak kejaksaan, dan mereka bilang surat itu sudah diterima oleh rekan kerja saya bernama Mulyadi. Padahal, saya tidak kenal dengan orang itu,” ujar MHM, Rabu (5/2/2025).
MHM merasa ada kejanggalan dalam proses penanganan kasusnya dan khawatir surat tersebut disalahgunakan oleh pihak lain. Ia juga menduga adanya permainan antara kejaksaan dan pihak terlapor, mengingat hingga kini belum ada kejelasan mengenai tindak lanjut laporannya.
Janji Turun ke Desa Berulang Kali Tertunda
Tak hanya masalah surat, pelapor juga kecewa dengan janji Kejari Bangkalan yang beberapa kali batal melakukan investigasi langsung ke Desa Banyubesi.
“Awalnya dijadwalkan tanggal 22 Januari, tapi ditunda dengan alasan ada kepentingan mendesak. Lalu dijanjikan turun pada 24 Januari, tapi kembali tertunda karena ada giat di Kejati Tipikor. Sampai sekarang, kami hanya diberi alasan masih dalam proses pengumpulan data,” keluhnya.
Padahal, kasus ini sebelumnya sudah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada 9 Oktober 2024, sebelum akhirnya dilimpahkan ke Kejari Bangkalan. Namun, menurut MHM, penanganannya justru semakin lamban setelah berpindah tangan.
Tanggapan Kejari Bangkalan
Saat dikonfirmasi oleh awak media, Jaksa Muda Muhammad Fakhry menjelaskan bahwa surat pemberitahuan telah dikirim melalui pos dan diterima oleh seseorang yang mengaku sebagai rekan kerja pelapor.
“Kami juga sudah mengonfirmasi ke pihak pos mengenai penerimaan surat itu dan sedang mencari tahu lebih lanjut. Biasanya, kami mengirim surat pemberitahuan melalui pos tanpa kendala, baru kali ini ada permasalahan,” jelasnya.
Fakhry juga menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menindaklanjuti laporan tersebut dan telah berkoordinasi dengan pihak desa terkait kasus ini.
“Kami sudah menghubungi pihak desa, dan respons mereka cukup baik. Kasus ini masih dalam proses pengumpulan data untuk langkah lebih lanjut,” pungkasnya.
Masyarakat Kecewa, Kejari Diminta Profesional
Sejumlah warga Bangkalan, terutama yang mengikuti perkembangan kasus ini, mengaku kecewa dengan lambannya penanganan di Kejari Bangkalan.
“Bagaimana bisa menyelesaikan perkara kalau menangani laporan saja lamban? Mereka digaji dari uang rakyat, seharusnya lebih profesional dalam menjalankan tugas,” ujar seorang warga yang enggan disebut namanya.
Kasus ini menambah catatan negatif terhadap pelayanan hukum di Bangkalan, dan publik kini menunggu langkah konkret dari pihak Kejaksaan dalam menuntaskan dugaan pencucian uang negara yang mencuat dari laporan warga Desa Banyubesi.
Red

Komentar Pembaca
Kolom komentar untuk artikel ini sudah ditutup.