.png)
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM - Moh Hosen Pegiat Antikorupsi pentingnya informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan. Dalam Artian, sebagai keterbukaan informasi oleh jajaran kepemerintahan yang dapat diakses oleh masyarakat (publik). Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut, tentunya akan lebih memudahkan masyarakat dalam menanggapi, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah.
Keterbukaan akan memperkuat demokrasi kita dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pemerintahan. Pemerintah harus transparan. Transparansi mendorong akuntabilitas dan menyediakan informasi bagi warga negara tentang apa yang dilakukan Pemerintah sehingga masyarakat tidak memiliki rasa kecurigaan dalam pengelolaan keuangan negara," Kata Hosen KAKI," Senin (16/12/2024).
Hosen KAKI (Komite Anti Korupsi Indonesia) Berharap kepada bapak Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia untuk menekankan Transparansi kepada para Kabinet Merah Putih maupun pihak pimpinan Yudikatif, Eksekutif dan Legislatif untuk disampaikan ke jajarannya, hal ini tidak lain untuk menciptakan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sesuai Amanah undang-undang nomor 28 tahun 1999," paparnya.
Mengingat pentingnya Informasi publik merujuk pada segala jenis informasi yang dihasilkan, dikelola, disimpan, dan didokumentasikan oleh badan publik yang berkaitan dengan kegiatan pemerintah, organisasi, dan lembaga yang menerima dana atau mandat dari negara. Informasi ini penting karena dapat diakses oleh publik untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Informasi publik diatur secara khusus dalam undang-undang untuk melindungi hak warga negara untuk mendapatkan informasi serta memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menyediakan dan menyebarkan informasi tersebut. Adapun regulasi terkait informasi publik diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), yang memberikan hak akses terhadap informasi yang dikelola oleh badan publik," ungkap Hosen KAKI.
Diketahui Pentingnya Informasi Publik bagi Masyarakat diantaranya;
(1). Transparansi Pemerintahan merupakan akses terhadap informasi publik memungkinkan masyarakat untuk mengetahui bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan, mengelola anggaran, dan mengawasi proyek-proyek yang sedang berjalan. Dengan adanya transparansi, potensi korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau pengelolaan sumber daya yang buruk dapat diminimalkan.
(2). Akuntabilitas Pemerintah dan lembaga publik harus bertanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan mereka. Informasi publik berperan penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau keputusan yang diambil dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
(3). Partisipasi Warga Negara merupakan akses yang mudah terhadap informasi publik memungkinkan masyarakat untuk lebih aktif dalam proses demokrasi, mulai dari pemberian masukan, kritik, hingga keputusan pemilihan umum. Dengan informasi yang memadai, masyarakat bisa lebih cerdas dalam memilih kebijakan atau pemimpin yang mereka anggap terbaik.
(4). Meningkatkan Kualitas Layanan Publik Ketika warga negara tahu bagaimana sistem pemerintahan bekerja dan apa yang seharusnya mereka terima, mereka dapat lebih proaktif dalam memberikan umpan balik. Hal ini membantu pemerintah untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Sedangkan Jenis-jenis Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala oleh badan publik antara lain:
1. Anggaran dan laporan keuangan
2. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Laporan kinerja lembaga
4. Data tentang proyek atau kegiatan yang didanai oleh negara
Selanjutnya Informasi yang dapat diminta, selain informasi yang wajib diumumkan secara terbuka, masyarakat juga memiliki hak untuk meminta informasi tertentu yang tidak tersedia publik, dengan ketentuan bahwa permintaan tersebut tidak merugikan kepentingan publik atau melanggar privasi.
Kemudian Informasi yang dikecualikan, dalam artian tidak semua informasi dapat diakses oleh publik. Ada beberapa kategori informasi yang dikecualikan, seperti informasi yang bersifat pribadi, yang berkaitan dengan keamanan negara, atau yang dapat merugikan kepentingan ekonomi negara atau individu. (Red)
