Ketua DPD APERSI Jatim memberikan pernyataan terkait kenaikan NJOP di Kabupaten dan Kota Malang
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM – Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur menyatakan keberatan atas kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang terjadi di beberapa wilayah di Jawa Timur, termasuk Kabupaten dan Kota Malang. Sabtu (03/08/2024)
Ketua DPD APERSI Jatim menyampaikan bahwa kenaikan NJOP yang dilakukan pemerintah daerah di berbagai kabupaten dan kota, termasuk Malang, telah melebihi harga jual beli yang berlaku di pasar.
“NJOP di kabupaten dan kota naik di atas harga jual beli,” ungkapnya pada media usai peletakan batu pertama di Graha Malang Indah, salah satu perumahan Turen Indah Properti.
Dalam pernyataannya, Ketua DPD APERSI Jatim mengharapkan agar pemerintah daerah tidak menyamaratakan kenaikan NJOP di seluruh wilayah.
"Mohon pada pemerintah daerah Jatim, jangan dipukul rata, karena beberapa anggota kita merasa keberatan dengan penetapan ini," tegasnya.
Lebih lanjut, beliau menekankan pentingnya partisipasi dari berbagai pemangku kepentingan dalam proses penetapan NJOP.
“Harapannya dalam penetapan NJOP, pemda kabupaten dan kota meminta masukan dari stakeholder lain, di antaranya para asosiasi pengembang di daerah masing-masing dan para notaris. Penetapan NJOP harus benar-benar didasarkan pada survei harga pasar yang akurat,” tambahnya.
Ketua DPD APERSI Jatim juga menyarankan agar ada periode penyesuaian sebelum kebijakan baru diterapkan sepenuhnya.
“Untuk implementasinya, jangan langsung diterapkan 100%. Harus ada kebijakan 6 bulan atau 1 tahun untuk penyesuaian di wilayah masing-masing, sehingga apabila ada perbedaan yang signifikan, bisa dicek kebenarannya,” jelasnya.
Dengan adanya pernyataan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kembali kenaikan NJOP agar lebih realistis dan sesuai dengan kondisi pasar, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam pengambilan keputusan.
