.png)
PASURUAN | JATIMSATUNEWS.COM: Pasuruan, 24 Maret 2024 - Organisasi advokasi Pusat Studi dan Avokasi Kebijakan Publik (PUSAKA) menyoroti kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Kapolsek Purwosari AKP HD dalam jaringan makelar kasus narkoba.
Dalam pernyataannya, PUSAKA menekankan perlunya Kapolres Pasuruan untuk mencopot Kapolsek yang terlibat, menyebut perilaku semacam itu sebagai bentuk pelanggaran etik profesi yang serius.
Direktur PUSAKA, Lujeng Sudarto, menegaskan bahwa jika dalam investigasi yang dilakukan oleh penyidik Propam Polres Pasuruan ditemukan bukti keterlibatan Kapolsek dalam kasus ini, langkah tegas harus segera diambil.
Ia menyatakan, "Perilaku semacam itu sudah merupakan kategori abuse of power, pelanggaran etik profesi yang berat."
PUSAKA juga mendesak Bid Propam Polda Jatim untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap oknum Kapolsek yang diduga terlibat dalam kasus Markus. Hal ini dilakukan guna mengklarifikasi kebenaran informasi yang beredar, karena biarkan dugaan tersebut tidak terungkap dapat merusak citra institusi kepolisian dan menimbulkan prasangka publik yang merugikan.
Lujeng menyoroti perlunya perlindungan bagi istri tersangka kasus narkoba, yang mungkin menjadi sasaran intimidasi. "Ocean" istri tersangka diyakini dapat menjadi target intimidasi dari oknum Kapolsek, sehingga perlindungan terhadapnya sangat penting untuk mencegah terjadinya tekanan atau ancaman yang tidak sah.
Sebelumnya, penyidik Propam Polres Pasuruan telah memeriksa tiga orang saksi, termasuk istri tersangka narkoba, Eva, serta Zaeni dan Upik. Kabarnya, penyidik juga telah mengumpulkan bukti berupa foto dan video dari CCTV yang terpasang di rumah Upik, tempat penyerahan uang terjadi.
Kasus ini menyoroti pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme di dalam institusi kepolisian, serta perlunya tindakan tegas terhadap pelanggaran etika dan hukum yang dilakukan oleh anggota kepolisian untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Zn
