.png)
Kegiatan dibuka oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo didampingi oleh Menko Polhukam RI Mahfud. MD, Menteri Dalam Negeri RI M. Tito Karnavian, Menko Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Menteri PMK RI Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P, Jaksa Agung RI Prof Dr. Sanatiar Burhanuddin, SH,MM, MH, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN Jenderal Polisi (Purn.) Budi Gunawan.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memaparkan strategi Kepolisian dalam melakukan mitigasi inflasi di Indonesia, akibat gejolak ekonomi global yang berdampak pada situasi ketidakpastian.
Hal itu disampaikan Kapolri saat menjadi pembicara di acara Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda bertajuk 'Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi'
"Rekan-rekan kepolisian menghadapi situasi gejolak ekonomi global yang ada. Kita memiliki strategi mitigasi yang harus betul-betul dilakukan," kata Sigit.
Sigit mengungkapkan, kepolisian harus menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan pokok. Mengawal anggaran negara sebagai shock absorber, penguatan investasi dan hilirisasi industri serta menjaga pasar domestik.
Hadir dalam kegiatan Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia, Para Forkopimda Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia, Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Pimpinan Instansi Vertikal Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia serta Ketua DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota seluruh Indonesia.
Disisi lain, Sigit juga mendorong untuk peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dengan memanfaatkan dan meningkatkan e-katalog yang ada.
Menurutnya, perlu ada kolaborasi yang baik antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Sehingga, di awal tahun ini seluruh perencanaan bisa langsung dapat dijalankan.
"Menjadi sangat penting supaya tidak ada keraguan dan betul-betul bisa terserap dengan baik. Masalah tentunya bisa diselesaikan termasuk salah satunya jika membutuhkan adanya suatu produk tertulis untuk menentukan dasar hukum penggunaan anggaran itupun bisa dilakukan," tutup Sigit.
