.png)
Penundaan Pilkades Di Sampang Terus Menjadi Polemik, Masyarakat Kembali Menggugat
SAMPANG I
JATIMSATUNEWS.COM: Puluhan massa yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Sampang Menggugat, mengelar aksi demontrasi menolak Peraturan Bupati Nomor : 188.45/272/kep/434.013.2021 tentang penundaan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak yang dilaksanakan 2025 mendatang, aksi tersebut dilakukan di depan Kantor Bupati Sampang, Kamis, 23/06/2022.
Pasalnya, berakhirnya masa jabatan kepala desa yang saat ini di isi oleh Pj Kepala Desa, membuat suasana di bawah tidak kondusif, dan tidak bisa membuat pelayanan di bawah semakin maksimal melainkan sebaliknya. Sebab pelayanan di desa tidak bisa disamakan dengan di Kelurahan sesuai jam kantor.
Marzali, selaku korlap aksi demo tolak Peraturan Bupati Sampang dalam orasinya mengatakan “Pelaksanaan Pilkades harus dilaksanakan akhir tahun 2022 ini, karena tidak adanya kepala desa banyak menimbulkan permasalahan di bawah,” Kamis (23/6/2022).
Lihon juga menilai kondisi Kabupaten Sampang tidak sehat. Oleh sebab itu Pilkades harus segera dilaksanakan. “Kalau sekarang alasan apalagi yang akan disampaikan oleh Bupati untuk tidak melaksanakan Pilkades karena Covid sudah hilang,” tegasnya.
Selang beberapa menit, Malik Amrullah Asisten Pemerintahan Desa dan Kesra Pemkab Sampang, datang menemui pendemo dan mengatakan Bupati tidak ada di kantor melainkan di Pendopo rumah dinas. “Aspirasi rekan-rekan pendemo akan kami tampung dan kita sampaikan ke Pimpinan, apalagi di Pemkab ini memang ada tim Pilkades,” ujarnya.
Lantaran hanya ditemui oleh Asisten, massa kemudian mengancam akan melakukan aksi susulan jika selama satu minggu ke depan tidak ada jawaban dari Bupati. Pihaknya berencana mengerahkan massa yang lebih besar lagi untuk melakukan aksi serupa.
(F4ch)
