SAMPANG I JATIMSATUNEWS.COM: Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Kabupaten Sampang (FGHNLPGKS) Madura, Jawa Timur datangi kantor DPRD Sampang, Rabu 29/6.
Tujuannya tidak lain kedatangannya Guru honorer tersebut untuk audensi ke kantor DPRD Sampang tersebut ingin mempertanyakan nasib mereka ke depan, dan meminta haknya untuk di perjuangkan.
Guru honorer yang telah lulus passing grade dalam tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2021 lalu, hingga kini tidak jelas nasibnya karena tidak mendapatkan formasi.
Erni Yati, salah satu guru honorer yang lulus passing grade ( PG ) mengatakan, kedatangannya ke kantor DPRD Sampang ingin mengadu nasibnya, mereka yang sampai sekarang masih belum ada titik terangnya.
"Sebanyak 705 guru honorer yang lulus passing grade pada tahun 2021, namun sampai sekarang belum ada kejelasan," terangnya
Menurutnya, informasi yang kami terima, Pemkab Sampang hanya membuka 110 formasi. Sedangkan guru yang lulus passing grade ada 705 guru.
"Kami mohon ada tambahan formasi," kata perempuan perwakilan dari Kecamatan Sokobanah usai audensi di Aula Komisi besar DPRD Sampang, Rabu (29/6/2022)..
Ditempat yang sama, Yuliadi Setiawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang mengatakan, untuk tahun ini Pemkab Sampang tidak mungkin untuk memberikan formasi tambahan.
Karena menurut dia, anggaran untuk itu sudah melebihi dari target. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen dari anggaran yang ada.
"Anggaran kita sudah melebihi 30 persen," terangnya.
Untuk itu kata dia, yang bisa memecahkan masalah ini adalah keputusan pusat. Karena ini terkait dengan anggaran.
Kabupaten Sampang kata dia, kebutuhan guru sampai sekarang masih kekurangan sekitar 1300 guru.
"Kami akan segera membawa permasalah ini ke pusat, kita bersama DPRD, dan juga perwakilan guru honorer," paparnya.
Menyikapi aspirasi guru honorer tersebut, Wakil Ketua DPRD Sampang Amin Arif Tirtana menyampaikan akan mengakomodir tuntutan para guru honorer itu. Ia berharap mereka yang dinyatakan lulus passing grade (PG) namun belum dapat formasi, bisa terakomodir semua menjadi PPPK.
“Mereka ini kan rata-rata usianya di atas 35 tahun. Dilihat dari sisi perjuangan dan pengabdian sudah cukup luar biasa. Kasihan lah,” tegas Amin.
Amin mendukung aspirasi para guru honorer dan pihaknya berjanji akan memperjuangkan keluhan dari para guru honorer tersebut. Semoga kedepannya, harap Amin, ada jawaban baik oleh pemerintah pusat.
“Tentu aspirasi mereka sangat baik, sebagai wakil rakyat wajib kami memperjuangkan dan mengawal semua keluhan para guru honorer ini,” pungkas Amin.
Perli di ketahui bahwa audiensi tersebut di hadiri, perwakilan dari komisi I dan IV DPRD Kabupaten Sampang, kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ( BKPSDM), perwakilan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sampang serta 25 perwakilan guru honorer yang lulus passing grade ( PG ).
(Fach)
