Tetap Optimistis, DPD Apersi Jatim Targetkan 20 Ribu Unit Rumah Subsidi 2025

H. Makhrus Sholeh, Ketua DPD Apersi Jawa Timur optimistis dengan target 20 ribu rumah subsidi pada 2025./dokpri untuk JSN

SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM - DPD Apersi Jawa Timur melalui Ketua H. Makhrus Sholeh menargetkan 20 ribu unit rumah subsidi pada 2025.

Target ini diungkap Ketua DPD Apersi Jatim, Makhrus Sholeh usai acara halal bihalal DPD Apersi Jawa Timur 2025 pada Rabu (23/4) kemarin.

Acara ini digelar di Hotel Shangri-La, Surabaya, dan menjadi momen optimisme DPD Apersi Jatim untuk bergerak proaktif dalam menjalankan program pembangunan rumah subsidi, yang juga dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Makhrus Sholeh, saat ini pertumbuhan rumah subsidi di Jawa Timur terus menunjukkan tren positif.

Ia tidak menampik fakta bahwa pasar properti menengah ke atas sedang melambat, tetapi pada sisi lain untuk kelas menengah ke bawah masih tinggi.

Ketua DPD Apersi Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, mengatakan kebutuhan rumah masyarakat kelas menengah ke bawah tetap tinggi.

Program pemerintah seperti FLPP serta Program 3 Juta Rumah juga menjadi penyokong utama dalam penyediaannya.

"Alhamdulillah, untuk pertumbuhan rumah di Jawa Timur, kebutuhannya tetap besar. Khususnya rumah subsidi, karena ada bantuan dari pemerintah. Bahkan, masyarakat hanya perlu membayar angsuran sekitar satu juta rupiah per bulan selama 20 tahun, ini hampir setara dengan biaya kontrakan," ungkap H. Makhrus saat ditemui awak media selepas halal bihalal, Rabu (23/4).

Ia menambahkan, skema yang ada saat ini sudah sangat meringankan masyarakat. Cukup dengan uang muka yang sangat ringan dan syarat utama belum memiliki rumah serta penghasilan yang tidak melebihi Rp 8 juta sesuai aturan lama.

Namun, saat ini sedang diajukan usulan agar batas penghasilan dinaikkan menjadi Rp 12 juta agar lebih banyak masyarakat bisa mengakses program ini.

Lalu kini, pemerintah sudah menetapkan batas maksimal penghasilan Rp 12 juta per bulan untuk yang belum menikah, dan Rp 14 juta per bulan bagi yang sudah menikah.

Hanya saja, menurut informasi yang disampaikan Makhrus, bahwa implementasi di lapangan masih mengalami hambatan.

Terutama terkait kebijakan pusat yang belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah daerah.

Salah satu contohnya adalah pelaksanaan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang pembebasan biaya perizinan seperti PBG dan BPHTB untuk rumah subsidi, yang seharusnya mulai berlaku sejak Januari.

"Kendala utamanya, beberapa kebijakan pusat belum bisa langsung diimplementasikan di daerah. Contohnya, SKB 3 Menteri, baru sebagian kecil kota/kabupaten yang menjalankannya seperti Tulungagung dan Jember. Masih banyak daerah yang belum bergerak," bebernya.

Makhrus kemudian mengungkapkan, DPD Apersi Jatim menargetkan pembangunan 20.000 unit rumah subsidi sepanjang tahun ini.

Namun, hingga kuartal pertama 2025, realisasi baru mencapai sekitar 6.000 unit.

Padahal, dari sisi kuota nasional, pemerintah telah menyetujui sekitar 300.000 unit melalui skema FLPP dan 200 ribu diantaranya adalah kuota nasional sementara.

Selain itu, dalam program rumah subsidi ini, pemerintah juga menyiapkan sekitar 2.000 unit khusus untuk wartawan.

Tetapi, pengajuan ke perbankan dinilai masih belum maksimal karena masih kurangnya antusiasme dari pihak bank.

"Semoga, teman-teman perbankan lebih terbuka hatinya. Apalagi ada kuota juga untuk sektor informal yang tidak memiliki penghasilan tetap bulanan," ujar Andy Harun, salah satu pengurus DPD Apersi Jatim.

Melalui anggota sekitar 700 pengembang, DPD Apersi Jatim masih terus mendorong realisasi target rumah subsidi.

Sebab, menurut Makhrus Sholeh upaya ini sebagai bentuk kontribusi nyata dalam memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Jawa Timur. ***

Editor: YAN