.png)
Ruang tamu kantor BMKG Karangkates Sumber Pucung Kabupaten Malang menjadi saksi diakusi hangat tersebut. Hal pengantar pengenai isu kebencanaan tentu sudah dibahas diawal pembicaraan. Setelah menyeruput segelas kopi pahit barulah topik serius dimulai.
Hal menarik datang disela-sela diskusi, penulis menyampaikan pertanyaan yang kerap didapatkannya ketika berhadapan dengan orang awam, yaitu apakah sebenarnya megatrust itu ada. Megatrust sendiri merupakan ancaman bencana berupa gempa bumi maha dasyat yang diprediksi oleh BMKG yang sempat hangat diperbincangkan, mulai dari kalangan masyarakat bawah hingga kaum intelektual. Itu semua tak luput sebab kegelisahan dan kegaduhan masyarakat serta kekhawatirannya.
Namun, penulis meminta kepala Stasiun Geofisika tersebut untuk menjelaskan secara teoritis yang sukar dipahami masyarakat awam. Akhirnya pria yersebut mengiyakannya. Semula ia menganalogikan mengenai apakah hujan itu terjadi ? Kedua, ketika awan mengalami mendung fikiran kita terbesit untuk membawa jas hujan/ payung atau tidak ?.
Maka penulis pun dengan pengetahuan empiris menjawab bahwa hujan itu terjadi di alam ini, jika awan mendung ya pasti membawa jas hujan untuk antipisasi agar tidak kehujanan. Kemudian Ma'muri menjawab dengan pamungkasnya seperti itu kiranya megatrust. Bisa saja terjadi, dan kita harus antisipasi.
Kemudian penulis merasa ada yang bisa dibantah, kalau tanda hujan memang bisa dilihat dengan kasat mata lalu bagaimana dengan tanda megatrust. Kemudian Ma'muri dengan lugas menjawab dan memaparkan data terkait gempa bumi yang terjadi di Malang kurang lebih 200 kali baik yang dirasakan atau tidak.
Itulah sesi krusial yang pertama menjadi pembuka dalam diskusi ini, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan sharing session. Pertama sebagai agent of change kiranya apa saja yang perlu dilakukan, pertama ialah mengenai mindset masyarakat. Dalam rangka mitogasi bencana maka harus dilakukan perbahan mindset mengenai peduli terhadap isu kebencanaan.
Misalnya, mengenai bencana tsunami. Prosedur penyelamatan yang salahsatunya terdiri dari rambu dan jalur evakuasi harus dievaluasi untuk kemudian dibenahi. Sejauh ini, jalur evakuasi yang kerap dilintasi banyak orang yaitu Jalan Lintas Selatan (JLS) ini sejajar dengan bibir pantai. Tentu saja ketika terjadi tsunami maka masyarakat tidak bisa diselamatkan.
Solusinya, adalah membuat jalur evakuasi yang arahnya menjauhi langsung dengan bibir pantai. Pemerintah harus membuat jalur evakuasi sekaligus menentukan titik kumpul yang terdiri dari dataran tinggi. Ya, memang cost anggaranya sangat besar untuk membuka jalan, namun memang urusan kebencanaan adalah outcome dan ini adalah investasi kehidupan jangka panjang untuk anak cucu kita.
Atau bisa saja pemerintah memerintahkan atau menggunakan tanah milik dinas lingkungan hidup atau aset pemerintah untuk dijadikan jalan evakuasi dan titik kumpul. Kemudian pengusaha besar lewat dan CSR bisa membantu itu semua.
Selesai dengan urusan tersebut, kemudian kita diskusi dengan dinamika masyarakat yang sedang terjadi, dimana pengalaman BMKG Malang dalam rangka pemasangan EWS didaerah tertentu kemudian dirusak untuk dijadikan ikat pelaru laut.
"Ini kan miris" ujar Ma'muri.
Namun tidak 100 persen masyarakay yang salah, kadang para stakeholder pemangku kebijakan kurang memperhatikan beberapa aspek yang menyebabkan masyarakat enggan peduli terhadap langkah pemerintah tentang penanggulangan bencana. Misalnya EWS atau Sirine yang juga sering eror. Kadang masyarakat tidak membedakan mana ini sirine tanda bahaya sungguhan atau errornya alat. Masyarakat geram akhirnya menonaktifkan alat tersebut.
Dari cerita diatas, namun masih banyak manusia yang peduli terhadap isu-isu penanggulangan bencana misalnya saja didaerah pesisir laut ada suatu desa bernama tambakrejo, desa ini memiliki komunitas relawan tanggap tsunami yang aktif, bahkan telah diakui dunia melalui unesco.
Tak jauh beda memang dengan Destana atau relawan lainnya, namun komunitas ini fokus terhadap evakuasi tsunami. Kini sudah saatnya menyebarkan kembali virus pengurangan risiko bencana melalui, edukasi, latihan dan rencana mitigasi.
Berbica anggaran dana, seharunya pihak pemerintah daerah kabupaten memberikan pemahaman terhadap pemerintah desa pengenai pengalokasian anggaran untuk mitigasi bencana. Karena selama ini, penganggaran untuk dana kebencanaan dianggap ketika terjadi bencana saja. Padahal ketika tidak ada bencana bisa digunakan untuk kegiatan difase Pra bencana. Melalui pelatihan, edukasi, simulasi, dan lain sebagainya.
Sebab, dalam siklus penanggulangan dan penanganan bencana terdapat tiga tahap yaitu Pra bencana yang terdiri dari mitigasi dan kesiapsiagaan, Saat Terjadi Bencana yang berupa tanggap darurat, serta Pasca bencana yang terdiri dari pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi.
Kemudian topik berlanjut ketika membahas banjir dan longsor sitiarjo, penulis mematik dan menawarkan sejumlah solusi yaitu pemasangan alat ukur observasi curah hujan. Dengan pemasangan alat ini yang dipasang dari hulu ke hilir dengan jalur sungai yang kerap banjir. Diharapkan nanti mampunya bisa mendeteksi prakiraan akan akuratnya terjadinya banjir sesuai dengan besar kecilnya.
Memang ini sepertinya pernah ada dan dilakukan namun ini nanti terdapat point plus dari yang pernah ada, yaitu akurasi sebab nantinya pemasangan alat ini terlebih akan diukur kemiringan bidang atau elevasi, sehingga dengan debit, kecepatan dan kemiringan berapa akan terjadi banjir dengan dampak yang telah ditentukan pula.
Disisi lain terdapat kekurangan dari alat ini, karena manul maka harus ada yang memantau. Namun penulis telah membuat prakiraan bisa memberdayakan warga ataupun relawan desa, karena alat tersebut akan dipasang didekat rumahnya. Kemanualan alat ini membuat margin error sedikit dibandingkan dengan alat digital yang remote. Sebab sumber dari error ada dibagian itu.
Ma'muri pun menyetujuinya dan nanti bisa ditindaklanjuti kembali. Gagasan ini juga direncanakan akan melibatkan semua pihak tanpa terkecuali. Sehingga mereka berperan semua, tidak ada peran yang kecil kecuali tidak bergerak sama sekali.
