.png)
Program strategis Prabowo Gibran dan minset yang harus dibangun
ARTIKEL|JATIMSATUNEWS.COM - Menarik melihat program kampanye Prabowo-Gibran yang semuanya memiliki nafas untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang bermartarbat di mata internasional, ke-17 program tersebut antara lain, 1) Swasembada Pangan, Energi, dan Air, 2) Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara, 3) Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, 4) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, 5) Pemberantasan Kemiskinan, 6) Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba, 7) Pelayanan Kesehatan untuk Semua, 8) Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi, 9) Penguatan Pertahanan dan Keamanan Negara, 10) Kesetaraan Gender dan Perlindungan Kelompok Rentan, 11) Pelestarian Lingkungan Hidup, 12) Ketersediaan Pupuk dan Benih bagi Petani, 13) Rumah Murah dan Sanitasi bagi Masyarakat, 14) Pemerataan Ekonomi dan Penguatan UMKM, 15) Hilirisasi dan Industrialisasi Berbasis SDA dan Maritim, 16) Kerukunan Antarumat Beragama dan Kebebasan Beribadah, 17) Pelestarian Seni Budaya dan Peningkatan Ekonomi Kreatif.
Tentunya tidak mudah merealisasikan 17 program tersebut, karena sangat kompleksnya problem negara kita ini, dengan berbagai macam perspektif yang berbeda dari berbagai macam komunitas, budaya yang ada di negara Indonesia. Kementrian Tentunya harus betul-betul mampu menterjemahkan dengan indicator esensial yang disepakati bersama, terutama kementrian Pendidikan yang di era Prabowo-Gibran ini dipecah menjadi dua yaitu Kementerian Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dan kementrian Pendidikan tinggi Sains, dan Teknologi. Dua kementrian ini setidaknya akan mencapai program tersebut dengan kerangka kerja Pendidikan strategis.
Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)tentunya harus menterjemahkan bagaimana ke 17 program tersebut diterjemahkan dengan cara berfikir yang fundamental, terutama terkait dengan karakter dasar anak Ketika akan mencapainya. Misalnya program swasembada pangan, bagaimana peran Pendidikan dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ikut merealisasikannya, tentunya Pendidikan dasar harus mampu menjadikan program swasembada pangan menjadi karakter dasar peserta didik agar bisa hidup sehat dengan disiplin mengkonsumsi makanan sehat dan lain sebagainya.
Sementara itu kementrian Pendidikan tinggi Sains, dan Teknologi, juga harus menterjemahkannya dengan kerangka berfikir scientific agar program swasembada pangan tidak hanya menjadi konsumsi Masyarakat, akan tetapi Pendidikan tinggi harus mampu menciptakan teknologi agar swasembada pangan tidak tergantung dari negara lain, karena tidak memiliki teknologi yang dikembangkan. Swasembada Pangan merupakan keniscayaan bagi negara Indonesia yang jumlah penduduknya diprediksi akan mencapai 318 juta jiwa dalam dua dekade ke depan. Pemerintah telah mempunyai pengalaman dan kinerja yang berharga dalam pembangunan pangan dan pertanian selama lima dasawarsa. Pengalaman dan kinerja tersebut akan menjadi dasar kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia tahun 2045. Pengalaman tersebut harus dijadikan replikasi oleh perguruan tinggi melalui risetnya agar dijadikan model bagi dunia internasional.
Jadi Pendidikan harus mampu menjadikan program pemerintah menjadi sebuah kerangka kerja Pendidikan karakter menurut jenjang Pendidikan yang melaksanakannya. Pendidikan dasar harus mampu menjadikan program Prabowo-gibran menjadi system pengetahuan peserta didik agar memiliki kepribadian sebagai manusia Indonesia yang selalu mencintai tanah airnya yang berlimpah dan tidak boleh disia sia kan, sementara Pendidikan tinggi harus mampu menterjemahkannya dalam sebuah kerangka kerja scientific yang akan menghasilkan produk-produk baru di dunia industry yang dihasilkan dari sebuah kajian ilmiah di perguruan tinggi. Dua kementrian tersebut harus mempu menciptakan sebuah ekosistem yang terintegrasi untuk membentuk Profil Pendidikan nasional kita setidaknya harus mampu membentuk manusia yang berkarakter dan memiliki nalar yang kritis dan produktif yaitu mampu menciptakan pengetahuan dan teknologi baru.
Proses belajar mengajar harus dimulai dari hal-hal yang kongkrit sebelum diajarkan hal abstrak sejak dini, agar memudahkan anak-anak untuk belajar segala sesuatu. Jika peserta didik sudah terbiasa berpola mulai dari kongkrit ke abstrak sejak dini, maka mereka akan memiliki pola berfikir scientific Ketika menginjak usia remaja. Filosofi ini harus betul-betul dipahamkan kepada semua guru agar mereka tidak sekedar mengajar anak sesuai dengan kebutuhan memenuhi kebutuhan administrasi saja, akan tetapi mereka harus diajarkan bagaimana mereka memandang peserta adalah manusia sempurna dengan segala dimensinya, mereka harus memandang peserta didik bukan obyek tapi subyek belajar seperti guru juga yang harus dihargai.
Pendidikan bermutu untuk semua
Gagasan prof Dr Abdul Mukti sebagai mentri Pendidikan dasar dan menengah bahwa Pendidikan harus bermutu untuk semua (educational quality for all) ini sangat bagus, melihat kenyataan Pendidikan nasional kita sekarang masih perlu ditingkatkan baik dari sisi pengembangan kurikulum maupun kualifikasi dan kompetensi pendidik. Hal ini dikarenakan guru dengan kualifikasi minimal S1/D4 baru mencapai 73,17% dan guru yang bersertifikat pendidik baru mencapai 25,76%.
Dipentas dunia realitasnya juga pada kuartal pertama di tahun 2022 sebagaimana disampaikan oleh Muhammad Yusro dalam PERINGKAT SISTEM PENDIDIKAN DUNIA 2023, INDONESIA KE 67 DARI 203 NEGARA bahwa peringkat pendidikan worldtop20.org ditempati oleh Korea Selatan. Di kuartal kedua, posisi pertama diisi oleh Irlandia dan Korea Selatan turun di peringkat 12. Sementara di kuartal ketiga, posisi pertama kembali diisi oleh Korea Selatan dan disusul Denmark sebagai peringkat ke-2. Sementara Indonesia, tahun 2022 pun menempati peringkat pendidikan ke-67. Sehingga, Indonesia memang belum berhasil menduduki 20 teratas dalam peringkat pendidikan. Menurut worldtop20.org, kelemahan pendidikan Indonesia ada pada Teacher Ratio Academic Levels (rasio guru tingkat akademik).Di tahun 2023 ini, worldtop20.org kembali mengurutkan peringkat pendidikan di dunia dan Indonesia ada di urutan ke-67 dari 203 negara. Urutan Indonesia berdampingan dengan Albania di posisi ke-66 dan Serbia di peringkat ke-68. Peringkat tersebut berdasarkan lima tingkat pendidikan. Inilah rincian persentase lima tingkat pendidikan di Indonesia.Tingkat pendaftaran sekolah anak usia dini: 68 %, Tingkat penyelesaian Sekolah Dasar: 100 %, Tingkat penyelesaian Sekolah Menengah: 91.19 %, Tingkat kelulusan SMA: 78 %, Tingkat kelulusan Perguruan Tinggi: 19 %
Jadi Pendidikan bermutu untuk semua harus dimaknai sebagai sebuah Gerakan untuk mendorong Pendidikan dasar, menengah sampai tinggi agar menjadi Lembaga Pendidikan yang bermutu yaitu Pendidikan yang memiliki kontribusi nyata terhadap peradaban Masyarakat, sehingga Lembaga Pendidikan dengan Masyarakat harus betul-betul sinergi satu sama lain untuk mencapai sebuah peradaban Masyarakat yang luhur. Kita harus mencoba untuk bekerja berbasis mutu dan bukan berbasis akreditasi, bekerja berbasis mutu adalah bekerja dengan tulus agar performance Lembaga Pendidikan betul-betul dipandang Masyarakat sebagai Lembaga yang kredibel, memproduksi manusia yang bermutu yaitu manusia yang memiliki karakter selalu membantu menyelesaikan problem Masyarakat. Hal senada juga dituangkan dalam UU Sisdiknas bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan, dengan prinsip kebaruan, kemitraan, dan keadilan.
Selama ini mutu Pendidikan hanya di lihat dari nilai akreditasi, sehingga banyak warga sekolah dan madrasah yang hanya menyajikan data yang dipaksakan untuk memenuhi kriteria, sehingga nilai akreditasi hanyalah sebuah “rekayasa” agar performance Lembaga Pendidikan memiliki nilai unggul tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya. Karenanya system penjaminan mutu internal harus betul-betul di dorong dari dalam agar mutu itu memang sebuah kesadaran dari dalam, selain itu juga Lembaga Pendidikan harus didorong mengembangkan system layanan untuk memudahkan siswa bisa mencapai pengetahuan yang dikembangkannya, layanan untuk orang tua dan Masyarakat sebagai stakeholder juga harus dikembangkan agar mereka bisa mengetahui keadaan anak-anak yang ada di dalam Lembaga Pendidikan, sehingga orang tua dan Masyarakat tidak kawatir akan keselamatan anak-anak mereka di dalam.
Mutu juga harus menjadi program yang efektif terutama terkait dengan kesejahteraan guru sekaligus meningkatkan kompetensinya, karenanya program sertifikasi guru harus terus dilanjutkan dan ditingkatkan kualitasnya, harapannya guru yang Sejahtera dan kompeten akan berdampak pada cara mengajar dan motivasi mereka untuk serius melaksanakan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
Penulis: Abdul Malik Karim Amrullah (Guru Besar Ilmu Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)
