.png)
 |
| Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh ungkap hasil kunjungan Sekjen Kementerian PKP, Didyk Choiroel untuk program FLPP di Kabupaten dan Kota Malang./dok. JSN-ANS |
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - DPD Apersi Jatim menanggapi kunjungan Sekjen Kementerian PKP bersama TAPERA dan BTN.
Kunjungan dilakukan Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Didyk Choiroel pada Senin (3/3) di Malang, Jawa Timur.
Sekjen PKP, Didyk Choiroel meninjau kondisi perumahan dari program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di Kabupaten dan Kota Malang.
Kunjungannya pun bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Bank Tabungan Negara (BTN), serta DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Jawa Timur.
Mendampingi kunjungan dari pusat, pihak Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh mengatakan jika pihak pusat ingin mengecek kondisi perumahan program FLPP dari Kementrian PKP dan Tapera.
Makhrus Sholeh pun mengungkap jika rata-rata perumahan yang dibangun anggota DPD Apersi Jatim sudah sesuai arahan dari pemerintah.
"Alhamdulillah, rata-rata perumahan anggota DPD APERSI Jatim sudah sesuai arahan pemerintah yaitu luas bangunan tidak lebih dari 36 m2, besi 10, fasum dan fasos terbangun, sudah keramik, atap plafon, dinding plester, dan sebagainya," tutur Makhrus Sholeh seperti yang diterima JSN, Senin (3/3).
"Rata-rata menganut rumah tumbuh, sehingga jika ada waktu untuk perubahan dapat tinggal direnovasi dengan mudah," imbuhnya.
 |
| Tinjau program FLPP, Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh (bertopi) mendampingi kunjungan Sekjen PKP Didyk Choiroel, bersama Imam Syafii dari BP Tapera, dan pihak BTN./dok. JSN-ANS |
 |
| Progres pembangunan perumahan dalam program FLPP di Malang yang ditinjau Sekjen PKP bersama Tapera dan BTN yang didampingi DPD Apersi Jatim./dok. JSN-ANS |
Pada momen sama, Direktur Pembiayaan Perumahan Imam Syafii Toha mengatakan bahwa perumahan yang sudah memenuhi standar harus tetap dipantau (monitoring), agar tetap menjaga kualitas bangunan, dan kenyamanan penghuni.
"Kemudian, dibutuhkan komunikasi dan koordinasi antar-stakeholder dalam penyampaian rumah layak huni agar semua pengembang di Jatim khususnya Malang Raya dapat memiliki pengetahuan yang sama mengenai rumah layak huni, nyaman, dan sehat," ujar Imam Syafii Toha.
Agenda monitoring dan evaluasi Penyaluran Perumahan KPR Sejahtera FLPP di Jawa Timur untuk wilayah Kabupaten/Kota Malang dilaksanakan bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekjen KemenPKP Didyk Choiroel.
Kemudian, dari BP Tapera dihadiri Direktur Pembiayaan Perumahan Imam Syafii Toha dan tim. Didampingi Ketua DPD Apersi Jatim Makhrus Sholeh. ***
Penulis: YAN
