Minimnya anggaran infrastruktur jalan raya pada tahun 2025 ini menjadi PR berat bagi Pemda Tulungagung
TULUNGAGUNG|JATIMSATUNEWS.COM - Anggaran Pemerintah Tulungagung untuk perbaikan ratusan kilometer infrastruktur jalan raya tahun ini sangat minim yakni 30 Milliar yang menjadikan pemerintah harus berpikir lebih berat.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Tulungagung Dwi Hari Subagyo menjelaskan panjang ruas jalan kabupaten kurang lebih 1.775 kilometer di 19 kecamatan. Dari jumlah itu sekitar 76% dari keseluruhan dalam kondisi baik.
"Dengan panjang jalan 1.775 kilometer 76% Kondisi jalan raya baik dan layak, 24% kurang baik sehingga tidak layak dan sering menjadi penyebab kecelakaan," jelas Kepala Dinas PUPR , jumat (14/2/2025).
Kerusakan paling parah terjadi di 5 Kecamatan di kabupaten Tulungagung yaitu Campurdarat, Pucanglaban, Kalidawir, Sendang, dan Besuki. Perkiraan anggaran perbaikan yg dibutuhkan minimal kurang lebih Rp 1 triliun.
"Kalau memang ingin dialokasikan dalam 5 tahun, minimal 1 tahun itu Rp 250 miliar," jelasnya.
Harapan Dinas PUPR tak sesuai kenyataan. Pada APBD 2025 hanya mendapatkan alokasi perbaikan infrastruktur jalan sebesar Rp 30 miliar.
"Di wilayah selatan saja kurang lebih membutuhkan anggaran sekitar Rp 21 miliar," katanya.
Dengan anggaran tersebut, dinas terkait akan memaksimalkan perbaikan jalan yang mengalami rusak berat sebagai langkah pemulihan mobilitas pelancaran akses perekonomian masyarakat Tulungagung khususnya.
Penjelasan penelitian PUPR kerusakan jalan di Tulungagung disebabkan oleh cuaca hingga muatan barang yang berlebih. Selain itu, cuaca ekstrem dan kondisi trobel drainase menjadi penyebab rusaknya infrastruktur jalan raya.
"Faktor cuaca ekstrem dan kawasan industri marmer wilayah selatan yang kurang kontrol muatannya jadi penyebab paling parah rusaknya jalan raya," ujar Hari.
"Belum lagi luapan air sungai yang disebabkan hutan gundul serta efek pembangunan infrastruktur Jalur Lintas Selatan (JLS), untuk menyikapi situasi kondisi saat ini perlu adanya langkah bersama dalam penanganan dari dinas terkait yang berkesinambungan utamanya Perhutani," tegasnya. (Sulis Septiani)