.png)
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menolak usulan anggota DPRD Jatim, Nurul Huda dari Fraksi PPP, yang menginginkan Jembatan Nasional Suramadu kembali berbayar. Ketua KAKI Jatim, Moh Hosen, menegaskan bahwa Suramadu adalah jembatan nasional yang menjadi penyambung silaturahmi dan penggerak ekonomi, bukan sarana untuk menarik pungutan dari masyarakat.
"Kami menolak keras wacana Jembatan Suramadu kembali berbayar. Jembatan ini adalah akses vital bagi masyarakat, yang dampaknya sangat besar dalam meningkatkan infrastruktur, SDM, dan kesejahteraan Madura," kata Hosen, Sabtu (15/2/2025).
Jembatan Suramadu, yang dibangun sejak 2003 dan diresmikan pada 2009 dengan biaya Rp4,5 triliun, telah memberikan manfaat besar bagi perekonomian Madura sejak digratiskan oleh Presiden Joko Widodo pada 2018. Menurut Hosen, kebijakan tersebut telah mendorong distribusi barang dan jasa dengan biaya lebih murah.
"Jika berbayar lagi, harga barang bisa meningkat, biaya transportasi bertambah, dan mobilitas masyarakat terganggu. Ini jelas merugikan warga Madura yang menggantungkan aktivitas ekonominya melalui jembatan ini," tandasnya.
Hosen juga mengkritik alasan yang disampaikan Ra Huda terkait tingginya angka kriminalitas di kawasan Suramadu sebagai dalih memberlakukan tarif masuk. Ia menilai solusi yang diperlukan adalah peningkatan keamanan, bukan dengan membebani masyarakat.
"Kalau masalahnya kriminalitas, itu tugas kepolisian dan aparat untuk meningkatkan pengamanan, bukan malah menjadikan masyarakat sebagai korban dengan harus membayar biaya masuk," tegasnya.
Lebih lanjut, Hosen mengungkapkan bahwa anggaran pemeliharaan Jembatan Suramadu pada 2024 sudah mencapai Rp40 miliar, terdiri dari Rp15 miliar untuk pemeliharaan jembatan, Rp15 miliar untuk jalan, dan Rp10 miliar untuk pengawasan serta rest area.
"Seharusnya DPRD Jatim lebih fokus pada pengawasan anggaran ini agar benar-benar digunakan secara optimal, bukan malah mencari celah untuk membebani rakyat dengan tarif baru," ujar Hosen.
Sebelumnya, Ra Huda mengusulkan agar Jembatan Suramadu kembali berbayar dengan dalih perbaikan infrastruktur dan pengurangan angka kriminalitas. Ia bahkan mengusulkan tarif Rp10.000 untuk mobil, Rp15.000 untuk truk, dan Rp3.000 untuk motor. Namun, usulan tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Bagi KAKI Jatim, keberadaan Jembatan Suramadu yang gratis adalah bukti keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat, terutama masyarakat Madura. Oleh karena itu, mereka berkomitmen mengawal agar kebijakan ini tetap dipertahankan.
Pewarta: FC
