.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - DPD Apersi Jatim dan BP Tapera menggelar rapat koordinasi dan kunjungan lapangan di Malang, yang dimulai hari ini, 6 Februari 2025.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh pun menyambut bahagia agenda ini karena dapat berlangsung dengan lancar.
Ditambah, para anggota Apersi Jawa Timur dari berbagai kota/kabupaten juga datang langsung ke Malang.
Pada agenda ini, Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera merealisasikan pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang mengikuti program 3 juta rumah, sesuai dengan SKB 3 Menteri.
H. Makhrus Sholeh, mengatakan pembebasan biaya pembuatan BPHTB dan PBG penting untuk membantu pengembang MBR tetap eksis karena tergolong pengusaha kecil.
"Berat jika pengembang MBR harus membayar BPHTB dan PBG. Apalagi ini sudah ada SKB 3 Menteri," ucap Makhrus Soleh, seperti yang diliput JSN di lokasi.
Menurut penuturannya, kebijakan pemerintah menggratiskan BPHTB dan PBG kepada MBR, sudah ada beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) yang responsif. Tetapi, masih belum semua.
H. Makhrus mendesak agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera menerbitkan ketentuan penggratisan BPHTB dan PBG untuk MBR.
DPD Apersi Jatim akan meminta Korwil Apersi se-Jatim untuk menyurati Pemda masing-masing yang isinya terkait pembebasan biaya BPHTB dan PBG.
"Sudah ada template-nya. Tinggal dibuatkan surat untuk dikirim ke Pemda," imbuhnya.
 |
| H. Makhrus Sholeh desak Pemda segera membuat aturan terkait pembebasan BPHTB dan PBG kepada MBR agar dapat menjadi acuan bagi Apersi di seluruh wilayah Jatim./dok. JSN-AN |
Mengenai kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), H. Makhrus mengatakan tahun ini diperkirakan mencapai 220.000 unit dan diproyeksikan ada tambahan 30.000 unit.
Menurut penjabarannya, masih akan ada banyak skema bisnis berikutnya yang akan menguntungkan pengembang kecil.
"Ini masih rahasia. Jadi, tidak boleh dibocorkan," lanjutnya.
Pada momen sama, Direktur Pembiayaan Perumahan BP Tapera, Imam Syafii Toha, mengatakan target pembangunan 3 juta unit rumah tentu tidak bisa direalisasikan sendiri oleh BP Tapera.
Menurut perinciannya, nanti akan ada 1 juta unit rumah untuk wilayah pedesaan dan 1 juta unit untuk wilayah pesisir. Kemudian, 1 juta unit lagi di wilayah perkotaan yang rencananya dibantu Pemerintah Qatar.
Di rumah pedesaan, akan didata RT, RW, sampai lurah/kades terkait warga yang belum memiliki rumah. Begitu juga di perkotaan.
Rumah di pedesaan, semuanya dibantu pemerintah. Angsuran KPR dibayar pemerintah dengan harga per unit rumah masih belum ditetapkan.
"Dalam membangun rumah di pedesaan inilah nanti diperlukan peran pengembang kecil," bebernya.
Menurut Syafii, BP Tapera juga memikirkan skema rumah untuk ASN, TNI, dan Polri.
Menurutnya, selama ini, ASN enggan membeli rumah MBR karena lokasinya jauh dari tempat kerja dan luasan rumah yang sempit.
Faktor ini yang membuat dibutuhkannya skema tertentu guna memberikan KPR dengan harga sekitar Rp 500 juta/unit di perkotaan sehingga dapat menarik minat ASN.
"Bunga KPR juga disubsidi. Nantinya paling besar 9%. ASN perlu difasilitasi karena mereka termasuk yang menabung perumahan," tandasnya. ***
Editor: YAN
