.png)
 |
| Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirradihita saat memberikan materi tentang peran perempuan dalam bidang politik. |
KOTA MALANG - JATIMSATUNEWS.COM -
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB) Kota Malang menggelar Sosialisasi Peningkatan Partisipasi di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi di Aula Dinsos-P3AP2KB. Kamis (13/2/2025) Jalan Sulfat No 12 Kota Malang.
Sekretaris Dinsos-P3AP2KB Wahyu Setyawan yang mewakili Kepala Dinsos-P3AP2KB Donny Sandito menyampaikan bahwa kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian serta peran serta masyarakat terutama kaum perempuan dalam memahami nilai-nilai sosial, budaya dan lingkungan yang konstruktif bagi peningkatan kualitas hidup perempuan serta meningkatkan keterwakilan perempuan, posisi, peran serta, komposisi dan pentingnya keberadaan perempuan di lembaga legislatif.
"Selain itu, dapat mendorong pemberdayaan perempuan dan memberikan upaya-upaya dalam rangka pemahaman dan pengetahuan Sumber Daya Manusia yang terampil untuk melaksanakan dinamika politik di Kota Malang sebagai bagian dari agenda pemberdayaan perempuan Kota Malang secara umum," beber Wahyu.
Melalui sosialisasi yang digelar diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peran serta perempuan bidang politik dan jabatan politik. "Mampu melakukan pengelolaan manajemen organisasi terutama berkaitan dengan kemandirian perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi serta mampu membangun jaringan dengan organisasi pemerhati perempuan di Kota Malang," ujar Wahyu.
Ditegaskannya bahwa perempuan merupakan bagian dari pelaku pembangunan masyarakat yang harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan dan sebagai individu-individu yang memiliki potensi untuk maju dan berkembang.
Lalu, Ia pun menuturkan jika Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Sosial-P3AP2KB sebagai salah satu pengampu pemberdayaan perempuan selama ini sudah melaksanakan program pemberdayaan melalui pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan perempuan sehingga bisa dikembangkan menjadi produk yg mempunyai nilai jual untuk meningkatkan ekonomi keluarga.
Hal senada disampaikan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirradihita. Dalam kesempatan tersebut, Mia panggilan karibnya mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan Indonesia di bidang politik khususnya di parlemen masih di bawah 30 persen. "Hal ini disebabkan karena berbagai tantangan diantaranya streotip gender dan kurangnya akses pendidikan. Rendahnya angka keterwakilan perempuan tersebut juga karena adanya isu kebijakan terkait kesetaraan gender dan belum mampu merespon masalah utama yang dihadapi oleh perempuan," jelas Mia.
Menurutnya, keterwakilan perempuan dalam politik baik yudikatif, eksekutif dan legislatif sangatlah penting. "Dengan adanya perempuan di yudikatif berfungsi untuk memastikan tersedianya kebijakan hukum yang berperspektif gender sehingga pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak konstitusional perempuan sebagai kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan di ranah personal, publik dan negara dapat berjalan dengan baik," tututnya.
Kemudian, di kursi legislatif. Peran perempuan dapat memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran dan pengawasan yang lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak.
"Sedangkan, peran perempuan untuk eksekutif dapat menjalankan perintah undang-undang yang mengedepankan Pengarusutamaan Gender (PUG) seperti melaksanakan kebijakan yang kurang dipahami oleh laki-laki seperti membangun ruang laktasi.
Mia pun menjelaskan, kesadaran politik dapat dilakukan sejak dini. Mulai diskusi di keluarga, dimana orang tua dapat membiasakan anak-anak terutama perempuan untuk berdiskusi tentang politik dan kepemimpinan. Di sisi lain, pendidikan politik dapat dilakukan di sekolah dan kampus dengan mendorong partisipasi perempuan dalam organisasi siswa atau kampus. Seperti OSIS, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) atau forum diskusi politik.
Mia pun mendorong keterlibatan perempuan dalam organisasi sosial dengan aktif di organisasi masyarakat melalui PKK, Karang Taruna atau kelompok advokasi perempuan. Bisa pula dengan melibatkan dalam ekonomi yang berpengaruh terhadap perempuan.
"Perempuan yang mandiri secara ekonomi lebih percaya diri untuk berbicara dan berpartisipasi dalam kebijakan publik. Hal lain yang dapat dilakukan adalah dengan membangun relasi," ujar Mia.
Dikatakannya, membangun relasi dapat dilakukan dengan mendukung dan mengedukasi perempuan muda serta dapat pula kolaborasi dengan laki-laki. "Melibatkan laki-laki dalam perjuangan representasi perempuan. Mendorong laki-laki untuk mendukung kesetaraan gender dalam kebijakan publik," ucap Mia.
Lalu, Mia menjelaskan mendorong perempuan untuk maju menjadi pemimpin dapat dilakukan dengan memberikan dukungan kepada calon perempuan dengan memilih perempuan yang kompeten dalam Pemilu di tingkat lingkungan rumah tangga, kota atau nasional. "Bisa pula dengan mengajak perempuan untuk maju sebagai kandidat dengan memberikan motivasi kepada perempuan di sekitar kita untuk berani terlibat dalam politik," jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Mia menuturkan meningkatkan kualitas perempuan dapat dilakukan salah satunya melalui usulan Musrenbang dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang berbasis keterampilan.
"Kuantitas peran perempuan di publik sangat penting. Namun, jauh lebih penting untuk terus meningkatkan kualitas perempuan dalam menjalankan peran kehidupan bermasyarakat," terangnya.
Mia pun menekankan bahwa perempuan juga pemimpin dalam keluarga sejajar dengan pria untuk saling melengkapi. "Perempuan juga punya kesempatan yg sama, sehingga jangan berkecil hati karena perempuan dari usia berapapun wajib mengasah kemampuan baik formal maupun non formal dengan tujuan untuk kemandirian baik secara sosial maupun ekonomi," pungkas Mia. (An)
