.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Para pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan Wilayah Madiun Raya mengadakan Siaran Pers Kinerja APBN Periode s.d. Triwulan IV TA 2024. Acara tersebut dihadiri pula para pengelola keuangan satuan kerja dan perwakilan pemerintah daerah yang ada di Wilayah Madiun Raya, Selasa (21/01/2025).
Pada kegiatan yang dilaksanakan secara daring tersebut masing-masing pimpinan instansi vertikal Kementerian Keuangan memaparkan capaian kinerjanya. Capaian tersebut meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja APBN berupa Penerimaan Pajak, Bea dan Cukai, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Belanja Negara Periode Triwulan IV 2024.
Sesi Pertama
Pada sesi pertama, disampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Madiun periode Triwulan IV 2024 mencapai Rp701,4 Miliar atau 100,38 persen dari target tahunan. Realisasi PPh 21 dan 25/29 OP masing-masing sebesar 100,53 persen dan 128,56 persen.
Sementara untuk pajak lainnya hanya mencapai 83,51 persen. PPN dan PPnBM memiliki realisasi sebesar 118,66 persen dari target Tahun Anggaran 2024. PBB Kehutanan sebesar 103,25 persen dan Bea materai tercapai sebesar 114,5 persen.
Sesi Kedua
Kepala KPP Pratama Ponorogo, Indra Priyadi menyampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Ponorogo. Pada wilayah kerja Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Pacitan berhasil mencapai realisasi pendapatan pajak sebesar sebesar Rp423,3 Miliar atau 100,05 persen dari target dengan tingkat pertumbuhan neto sebesar 10,78 persen.
Secara keseluruhan terjadi pertumbuhan cukup baik pada pendapatan per jenis pajak pada Triwulan IV TA 2024. PPh tumbuh sebesar 14,97 persen, PPN dan PPnBM sebesar 6,22 persen, dan PBB tumbuh 97,39 persen dibandingkan Tahun 2023.
Terdapat kontraksi pada pajak benda materai sebesar 3,08 persen dan pajak lainnya sebesar -92,41 persen. Dari sisi penerimaan per sektor, didominasi sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan peranan sebesar 49,90 persen dan turun sebesar -4,60 persen dibandingkan Tahun 2023. Hal ini karena terdapat penurunan pagu belanja berkaitan dengan Hibah KPU dalam pelaksanaan Pemilu. Juga adanya pensiun yang digantikan PPPK yang belum tersertifikasi.
Secara keseluruhan per sektor tumbuh cukup baik dengan pertumbuhan tertinggi pada sektor Industri Pengolahan sebesar 164,74 persen. Terdapat kontraksi pada sektor Transportasi dan Pergudangan sebesar -4,47 persen. Total Wajib Pajak (WP) pada KPP Pratama Ponorogo adalah 8,342 WP dengan pertumbuhan WP sebesar 4,60 persen dan pertumbuhan bayar sebesar 10,78 persen dengan tingkat kepatuhan WP cukup tinggi yaitu sebesar 106,60 persen.
Sesi Ketiga
Perwakilan KPP Pratama Ngawi, Kholiq M menyampaikan kinerja pendapatan pajak di wilayah KPP Pratama Ngawi. Dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi. Realisasi pendapatan pajak pada KPP Pratama Ngawi sebesar Rp491,78 Miliar atau 100,09 persen dari target pendapatan TA 2024. Sementara tingkat pertumbuhan neto sebesar 12,03 persen.
Secara keseluruhan, terjadi pertumbuhan cukup baik pada pendapatan per jenis pajak hingga Triwulan IV TA 2024, yaitu PPh Non Migas sebesar 15,96 Persen, PPn dan PPnBM sebesar 4,51 persen, dan PBB dan BPHTB tumbuh sebesar 341,27 persen dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, terjadi kontraksi pada Pendapatan atas PL dan PIB sebesar -5,63 persen. Dari sisi penerimaan per sektor, didominasi sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial dengan peranan sebesar 49,50 persen dan tumbuh sebesar 0,84 persen. Secara keseluruhan per sektor tumbuh cukup baik.
Terdapat kontraksi pada sektor transportasi dan pergudangan sebesar -5,20%. Penerimaan SPT sampai dengan Triwulan II TA 2024 sebesar 75.147 (101,93%) yang tumbuh sebesar 4,76 persen dibandingkan tahun lalu. Penerimaan SPT terbesar berasal dari SPT OP 1770SS sebesar 45,37 persen.
Sesi Keempat
Slamet Parmadi, perwakilan dari KPPBC Madiun menyampaikan kinerja pendapatan Bea dan Cukai di wilayah KPPBC Madiun. Wilayah pengawasan dan pelayanan meliputi Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo, Kab. Pacitan, dan Kota Madiun.
Sementara data pengguna jasa (Industrial Assistance) KPPBC Madiun meliputi 7 Kawasan Berikat, 2 Perusahaan KITE IKM, 16 Pabrik HT, 8 Penyalur MMEA, 12 TPE MMEA, dan 1 Brewer REL.
Realisasi total pendapatan s.d 31 Desember 2024 sebesar Rp1,31 Triliun (100,19 persen dari target). Besaran tersebut terbagi pada pendapatan dari Bea Masuk sebesar Rp226 Miliar atau 102,38 persen dari target. Pun Cukai sebesar Rp1,31 Triliun atau 100,19 persen dari target.
Cukai memiliki proporsi terbesar pada KPPBC Madiun yaitu sebesar 99,98 persen dari total pendapatan yang dikelola. Penerimaan total s.d 31 Desember 2024 tumbuh positif sebesar 7,71 persen dibandingkan periode sama tahun anggaran lalu (2023). Cukai tumbuh positif sebesar 7,82 persen.
Sementara itu, Bea Masuk terdapat kontraksi sebesar -86,78 persen. Terdapat Redistribusi target Penerimaan Bea dan Cukai dari Kantor Pusat Bea dan Cukai. Untuk Cukai meningkat sebesar 17,86 persen menjadi Rp1,30 Triliun dan Bea Masuk menurun sebesar -84,33 persen menjadi sebesar Rp219,8 miliar.
Sesi Kelima
Kepala KPKNL Madiun, Ahsanul Marom menyampaikan kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 di wilayah kerja KPKNL Madiun. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang adalah sebesar Rp12,4 Miliar atau 147,98 persen dari target sebesar Rp8,4 Miliar.
Realisasi PNBP Barang Milik Negara (BMN) Rp6,7 Miliar atau 124,83 persen dari target sebesar Rp5,4 Miliar. Realisasi PNBP Piutang Negara adalah sebesar Rp35,6 Juta atau 1,718,83 persen dari target sebesar Rp2,1 Juta. Realisasi PNBP Lelang adalah sebesar Rp5,7 Miliar atau 188,46 persen dari target sebesar Rp3 Miliar.
Dari sisi Belanja Negara, pada sesi keenam Kepala KPPN Pacitan, Lurensia Firmani, menyampaikan kinerja Belanja APBN pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 di wilayah kerja kerja KPPN Pacitan. Realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Pacitan sebesar Rp1,71 Triliun atau mencapai 99,53 persen dari pagu sebesar Rp1,72 Triliun. Ini mengalami pertumbuhan 6,39 (y.o.y) dari realisasi pada periode sama Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebesar 109,46 persen (tumbuh 12,52 persen yoy), Belanja Barang (52) sebesar 96,60 persen (tumbuh 53,43 persen yoy), Belanja Modal (53) sebesar 98,12 persen (tumbuh 13,04 persen yoy), dan Belanja Transfer 98,95 persen (tumbuh 2,03 persen yoy).
Realisasi belanja untuk 3 Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah Kementerian Agama (117,23%), POLRI (99,69%) dan KEJARI (99,03%). Untuk satuan kerja dengan realisasi tertinggi adalah Kantor Kementerian Agama Pacitan (01) dengan capaian 119,96 persen dan terendah pada kantor Kementerian Agama Pacitan (03) dengan capaian 91,24 persen.
Realisasi Belanja APBN K/L wilayah Kab. Pacitan sebesar Rp320,25 Miliar atau sebesar 102,12 persen dari pagu anggaran. Realisasi penyaluran TKD pada Kab. Pacitan sebesar Rp1,39 Triliun atau sebesar 98,95 persen dari pagu anggaran. Dana tersebut meliputi Dana Desa dan Insentif Fiskal sebesar Rp211,29 Miliar (100%), Dana Transfer Khusus sebesar Rp284,94 Miliar (95,59%), dan Dana Transfer Umum sebesar Rp896,92 Miliar (99,82%).
Penyaluran Dana Transfer Umum meliputi penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak ditentukan peruntukannya sebesar Rp689,83 Miliar, DAU Pekerjaan Umum Rp38,25 Miliar, DAU Pendidikan sebesar 23,93 Miliar, DAU Kesehatan 33,14 Miliar, DAU Penggajian Formasi PPPK sebesar 13,26 Miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) Hasil SDA sebesar Rp36,17 M, DBH Pajak sebesar Rp39,45 Miliar, Pendanaan Kelurahan sebesar Rp1 Miliar, dan DAU Tambahan sebesar Rp21,88 Miliar.
Penyaluran Dana Transfer Khusus meliputi BOS Reguler untuk 489 sekolah sebesar Rp46,65 Miliar, BOS Kinerja untuk 94 Satdik sebesar Rp3,41 Miliar, BOP PAUD untuk 838 Satdik sebesar Rp9,72 Miliar, BOP Pendidikan Kesetaraan untuk 19 Satdik sebesar Rp1,22 Miliar, BOK Puskesmas sebesar Rp16,08 Miliar, BO Keluarga Berencana sebesar 6,41 Miliar, BO Kesehatan Dinas Rp11,69 Miliar.
Selanjutnya dana Pelayanan Kepariwisataan Rp1,64 Miliar, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Rp1,02 Miliar, Penanaman Modal Rp0,8 Miliar, Dana TPG ASN Daerah Rp121,38 Miliar, Dana Tambahan Penghasilan ASN Daerah Rp4,90 Miliar, dan DAK Fisik 55,87 Miliar.
Realisasi Dana Desa meliputi Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya sebesar Rp100,45 Miliar, Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp69,14 Miliar, dan Dana Desa Tambahan sebesar Rp4,91 Miliar. Sementara itu, realisasi Insentif Fiskal Daerah adalah sebesar Rp36,78 Miliar.
Berikutnya Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono menyampaikan capaian kinerja Belanja APBN pada periode sampai dengan 31 Desember 2024 wilayah kerja KPPN Madiun. Realisasi belanja APBN di wilayah kerja KPPN Madiun adalah sebesar Rp11,18 Triliun atau mencapai 99,22 persen dari pagu sebesar Rp11,30 Triliun. Ini mengalami pertumbuhan 6,86 persen (y.o.y) dari realisasi pada periode sama Tahun Anggaran 2023.
Realisasi Belanja Pegawai (51) adalah sebesar 101,35 persen (tumbuh 10,98 persen yoy), Belanja Barang (52) sebesar 95,08 persen (tumbuh 15,52 persen yoy), Belanja Modal (53) sebesar 96,66 persen (tumbuh 97,00 persen yoy), Belanja Bantuan Sosial sebesar 100 persen (tumbuh 30,54 persen yoy), dan Belanja Transfer 99,29 persen (tumbuh 3,48 persen yoy). Realisasi belanja untuk 3 Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah Kementerian Agama sebesar 101,90 persen, POLRI 99,70, dan Kementerian Hukum dan HAM sebesar 99,45 persen.
Untuk satuan kerja dengan realisasi tertinggi dibagi ke dalam 4 cluster berdasarkan besarnya pagu. Untuk cluster pagu > Rp50 Miliar (17 Satker) realisasi tertinggi dicapai oleh Kantor Kemenag Kab. Ngawi yang mencapai 119,47 persen. Cluster pagu Rp10 Miliar - Rp50 Miliar (13 Satker) tertinggi pada DEPOHAR 60 sebesar 99,95 persen.
Pagu Rp1 Miliar - Rp10 Miliar (64 Satker) terdapat 3 satker mencapai 100% yaitu MAN 1 Ngawi, MTsN 3 Magetan, dan MAN 2 Ponorogo.
Sementara untuk pagu < Rp1 Miliar (59 Satker) terdapat 5 satker yang mencapai 100% yaitu Kantor Kementerian Agama Kab. Madiun, Pengadilan Agama Kab. Ponorogo, Pengadilan Agama Kab. Magetan, Pengadilan Agama Kab. Madiun, dan Pengadilan Agama Kota Madiun.
Realisasi penyaluran TKD per Kab/Kota tertinggi pada Kabupaten Ponorogo sebesar 99,77 persen, Kab. Madiun sebesar 99,68 persen, Kota Madiun 99,08, Kab. Ngawi 98,98 persen dan Kab. Magetan sebesar 98,78 persen.
Realisasi belanja penyaluran dana TKD meliputi Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 100 persen, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 99,73 persen, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan DAK Non Fisik masing-masing 96,57 persen dan 97,59 persen, dan Dana Insentif Fiskal sebesar 100 persen.
Realisasi Dana Desa pada Kab. Madiun sebesar 100 persen, Kab. Ponorogo sebesar 99,99 persen, Kab. Magetan sebesar 100 persen, dan Kab. Ngawi sebesar 100 persen.
Penutup
Kinerja APBN Triwulan IV Tahun 2024 di wilayah Madiun dan sekitarnya (Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan) secara umum telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja tersebut meliputi tingkat realisasi pendapatan dari sisi perpajakan maupun non-pajak yang telah sesuai dengan trajectory dan target. Tingkat realisasi belanja yang secara yoy pun mengalami pertumbuhan dibandingkan Tahun 2023.
Seluruh pimpinan instansi yang hadir berharap kinerja APBN dapat dijaga dan ditingkatkan untuk dapat memacu tingkat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, juga dapat memberikan manfaat untuk masyarakat terutama di wilayah Madiun dan sekitarnya.
