.png)
 |
| Source: https://nawacitapost.com |
PPN naik jadi 12% di 2025. Beban rakyat atau peluang pembangunan? Semua tergantung pada bagaimana pemerintah mengelola kebijakan ini. Apakah masyarakat kecil akan tetap tertekan, atau kita akan melihat pertumbuhan yang lebih inklusif?
OPINI | JATIMSATUNEWS.COM - Pada 2025, Indonesia akan
mengalami perubahan besar dalam sistem pajak, khususnya dengan naiknya tarif
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 12%. Kenaikan tarif pajak ini
merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara.
Namun, kebijakan ini menimbulkan pertanyaan: apakah kebijakan ini akan membantu
pemulihan ekonomi Indonesia atau justru memperburuk keadaan?
PPN adalah pajak yang
dikenakan pada barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Dengan menaikkan
tarif PPN, pemerintah berharap dapat mendapatkan lebih banyak uang dari pajak
ini. Pendapatan pajak yang lebih besar akan digunakan untuk mendanai berbagai program
pembangunan, seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program sosial
lainnya.
Namun, meskipun tujuan
kenaikan pajak ini untuk memperbaiki keuangan negara, kebijakan ini berpotensi
meningkatkan harga barang dan jasa di pasaran. Ini tentu saja akan mempengaruhi
masyarakat, terutama mereka yang sudah terbebani dengan inflasi dan biaya hidup
yang tinggi.
Kenaikan PPN berarti
harga barang dan jasa yang kita beli akan lebih mahal. Barang-barang kebutuhan
sehari-hari, seperti makanan, bahan bakar, dan barang lainnya, akan mengalami
kenaikan harga. Bagi masyarakat berpendapatan rendah dan menengah, ini bisa sangat
memberatkan karena sebagian besar uang mereka digunakan untuk membeli
barang-barang tersebut.
Meskipun pemerintah
berencana memberikan bantuan sosial untuk meringankan beban masyarakat, seperti
melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan langsung tunai (BLT),
bantuan ini sering kali tidak cukup untuk menutup kenaikan harga yang
signifikan. Oleh karena itu, masyarakat yang sudah merasakan kesulitan ekonomi
bisa semakin tertekan dengan kebijakan ini.
 |
| Source: https://retizen.republika.co.id |
Sektor usaha, terutama
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), juga akan merasakan dampak dari
kenaikan PPN. UMKM yang sudah kesulitan mengatur harga jual dan biaya
operasional mereka akan semakin terbebani dengan adanya kenaikan pajak ini.
Banyak pelaku UMKM mungkin akan kesulitan untuk menaikkan harga barang mereka
karena takut kehilangan pelanggan. Sebaliknya, jika mereka tidak menaikkan
harga, mereka harus menanggung biaya tambahan yang bisa merugikan usaha mereka.
Bagi UMKM yang belum
memanfaatkan teknologi digital, mereka akan semakin kesulitan dalam beradaptasi
dengan kebijakan ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan dukungan
bagi UMKM agar dapat bertransformasi digital, sehingga mereka dapat lebih efisien
dan mengurangi biaya operasional.
Selain itu dari kalangan
orang dengan pendapatan rendah dan menengah, kenaikan PPN menjadi beban
tambahan yang sudah cukup berat akibat harga barang yang semakin mahal. Mereka
khawatir harga barang kebutuhan pokok, seperti makanan dan bahan bakar, akan
semakin naik, yang akan memperburuk daya beli mereka. Sebagian besar
pengeluaran mereka memang untuk kebutuhan dasar ini, jadi kenaikan harga akan
sangat terasa.
Ibu rumah tangga dan
pekerja dengan upah rendah merasa khawatir, terutama karena harga barang yang
sudah mahal akibat inflasi. Misalnya, beras, minyak goreng, dan sayuran, yang
sudah naik, diperkirakan akan semakin mahal dengan kenaikan PPN. Masyarakat berpendapatan
rendah merasa semakin terbebani, dan mereka mengeluh bahwa kebijakan ini lebih
banyak memberatkan mereka, sementara orang kaya atau perusahaan besar mungkin
tidak terlalu terpengaruh.
Meskipun ada banyak
tantangan, kenaikan PPN juga bisa membawa dampak positif jika dikelola dengan
baik. Pemerintah bisa menggunakan pendapatan tambahan dari pajak ini untuk
membangun infrastruktur yang lebih baik, yang bisa menciptakan lapangan
pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga bisa
memperkuat sistem jaring pengaman sosial yang membantu masyarakat yang
kesulitan.
Dengan perbaikan
infrastruktur dan program sosial yang lebih baik, ekonomi Indonesia bisa tumbuh
lebih stabil dan lebih inklusif, serta menarik lebih banyak investasi. Pada
akhirnya, jika kebijakan ini berjalan dengan baik, kita bisa melihat
perekonomian Indonesia yang lebih kuat dan lebih siap menghadapi tantangan di
masa depan.
Kenaikan PPN ini memiliki dua kemungkinan. Di satu sisi, jika pemerintah bisa mengelola pendapatan tambahan dengan bijak dan menggunakan dana tersebut untuk meningkatkan infrastruktur serta mendukung masyarakat dan sektor usaha, ini bisa menjadi awal dari pemulihan ekonomi yang lebih baik. Namun, jika kebijakan ini hanya fokus pada penerimaan negara tanpa memperhatikan dampaknya pada masyarakat dan UMKM, maka kebijakan ini bisa memperburuk keadaan dan memperbesar kesenjangan sosial.
---
Mahasiswa Universitas Airlangga
