PONTIANAK | JATIMSATUNEWS.COM - Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Pontianak pernah mati suri selama 8 tahun.
Hal ini terungkap dari pernyataan Analis Wasbang Kesbangpol Kota Pontianak, Fitria Fadly saat diskusi dengan FPK Kabupaten Pasuruan di Ruang Rapat Rektor IAIN Pontianak, Selasa (14/1).
Menurut Fadly, FPK Kota Pasuruan pernah vakum delapan tahun sebelum dikukuhkan pada 2023.
"Saya di Kesbangpol sudah lima tahun. Paling lama di antara yang ada di sini--dari pihak Pontianak, karena yang lain sudah keluar sedangkan saya paling akhir yang belum keluar," ujarnya saat diliput JSN, sembari tersenyum.
"Jadi, sedikit cerita tentang FPK Kota Pontianak, sebelumnya vakum selama delapan tahun. Penyebabnya, kepengurusan lama banyak yang sudah meninggal dunia dan sudah pindah tempat dinasnya," beber Fadly.
"Lalu, kami dari Kesbangpol membentuk kembali FPK dengan melibatkan ormas-ormas yang ada di Kesbangpol untuk kepengurusan baru berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Pontianak nomor 148 tahun 2023 kalau tidak salah. Kemudian, 24 etnis tercampur di dalam FPK," lanjutnya.
Analis Wasbang Kesbangpol, Fitria Fadly yang menjadi saksi kebangkitan FPK Kota Pontianak usai vakum 8 tahun./dok. JSN-ANS |
Usai pengukuhan, FPK didukung Bakesbangpol untuk pendanaan, karena Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini merupakan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota Pontianak untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pendanaan ini untuk menunjang kegiatan dan dialog-dialog hingga penyelesaian masalah yang bertendensi melibatkan unsur etnis.
"Kalau ada konflik yang ada kaitannya dengan etnis, kami melibatkan FPK untuk menangani masalah ini sesuai dengan Peraturan Mendagri nomor 12 tahun 2006 tentang forum kewaspadaan dini masyarakat. Jadi, walau dananya tidak sebanyak yang diharapkan, kami maksimalkan operasionalnya kepada tiga forum," imbuhnya.
Tiga forum yang dimaksud Fadly adalah Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
"Tiga forum ini kami dukung dana operasionalnya. Kami fasilitasi hingga skala besar, seperti dialog antarumat beragama, skala kota dan antarkota, hingga kegiatan yang bertujuan mengurangi konflik di Pontianak. Karena, di bawah kepemimpinan Wali Kota terpilih Edy Rusdi Kamtono (periode kedua), kami ingin mewujudkan visi-misinya yang salah satunya yaitu zero conflict. Ini harus kami laksanakan, agar semua etnis bersatu dan tak ada tindakan saling menjelekkan karena kita adalah saudara," jelas Fadly.
Ketiga forum tersebut juga sebelumnya diungkap oleh Kabid Kesatuan Bangsa Thedy S. Utama yang turut menjelaskan tugas dan fungsi Bakesbangpol Kota Pontianak.
Kabid Kesatuan Bangsa, Thedy S. Utama menjelaskan tugas dan fungsi Kesbangpol untuk mendukung FPK dan forum lain./dok. JSN-ANS |
Menurut Thedy, Kesbangpol menjadi kepanjangan tangan Pemkot Pontianak dalam usaha untuk pembinaan kerukunan antarumat beragama.
"FPK, FKUB, FKDM adalah tiga forum yang menjadi mitra kerja kami untuk menjalankan amanat peraturan perundangan terkait kerukunan di dalam masyarakat Kota Pontianak yang multikultural," ucap Thedy.
Dia mengatakan bahwa tiga suku mayoritas di Pontianak yaitu Melayu, Tionghoa, dan Dayak.
Kemudian, Kesbangpol membantu dana operasional FPK untuk menjalankan rapat kepengurusan, kegiatan yang melibatkan FPK, dan dialog FPK.
Salah satu kegiatan positif yang didukung Kesbangpol seperti pertemuan antara FPK Kabupaten Pasuruan dengan FPK Pontianak di IAIN Pontianak ini.
"Intinya, dengan kegiatan seperti ini bisa menyambung tali silaturahmi antara Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pontianak. Walau berbeda karakter masyarakatnya, kita bisa saling bertukar informasi, pandangan, dan pendapat. Mudah-mudahan, pembinaan kerukunan umat beragama dan pembauran di wilayah masing-masing dapat menjadi lebih baik," tandas Thedy, yang diamini hadirin dalam diskusi.
Hadir dalam agenda ini yakni, Wakil Rektor Herlambang dan Warek Bidang KAK Ismail Ruslan yang menjadi moderator pertemuan sekaligus mewakili pihak rektor dan warek bidang APL IAIN Pontianak.
Kemudian, Kepala Biro AUAK Ridwansyah, Dekan FEBI Syamsul Hidayat, Direktur Pascasarjana Profesor Zaenuddin, dan Kepala Pusat Moderasi Faisal Abdullah.
Hadir pula Kabid Kesatuan Bangsa Thedy S. Utama dan Analis Wasbang Kesbangpol Fitria Fadly. Dari FPK Kota Pontianak ada Syamsul Hadi, Timotius, dan Adi Sucipto.
Dari FPK Kabupaten Pasuruan ada Angga Syarifudin, Anis Hidayatie, dan Totok Brambara, yang mewakili Ketua Gus Bayhaqi Kadmi walau sempat juga terjadi dialog melalui panggilan video.
Pertemuan Studi Tiru FPK Kabupaten Pasuruan dengan FPK Kota Pontianak, Selasa (14/1) di IAIN Pontianak./dok. JSN-ANS |
Selepas agenda, kedua belah pihak FPK pun berfoto bersama sebagai penanda usaha mulia kedua forum ini untuk menjalin silaturahmi guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat di daerahnya masing-masing yang multikultural. ***
Penulis: YAN