.png)
 |
| Bank Indonesia Malang gelar talkshow di Hotel Atria, Selasa (21/1) dan melibatkan banyak pakar ekonomi dari pemerintah hingga akademisi./dok. JSN-ANS |
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM - Acara bincang-bincang tentang perekonomian tersaji di Hotel Atria Kota Malang, Jawa Timur pada Selasa (21/1).
Agenda Talkshow Perekonomian Regional Malang Raya, Pasuruan dan Probolinggo Tahun 2025 diselenggarakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang untuk persiapan Road to Sekartaji 2025.
Lima narasumber pun terlibat, yakni Kepala Perwakilan BI Malang, Febrina. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang, Biger Adzanna Maghribi. Kepala Perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Jatim, Bambang Samsul Hidayat.
Kemudian, pakar ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Prof. Candra Fajri Ananda dan perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal.
Beberapa catatan penting terhadap kondisi perekonomian di lingkup Malang Raya, Jawa Timur hingga nasional pun terungkap di dalam talkshow ini.
Seperti, penggabungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi satu. Asuransi premi naik, dana pensiun hanya satu, hingga SID terbanyak di Malang Kota, menurut penuturan Biger Adzanna.
Biger juga mengimbau masyarakat untuk peduli terhadap aktivitas finansialnya dengan mengecek Slik. "Jika belum paham cara mengecek Slik, bisa datang ke kantor, kami akan bantu," ujar Biger, seperti yang diliput JSN di lokasi.
Kemudian, jika mengalami penipuan, wajib segera melapor lewat Indonesia Anti-Scam Centre (IASC). "Keluhan masyarakat nomor 1 saat ini adalah terkait penipuan. Agar uang bisa dipulihkan langsung, wajib segera melapor ke IASC untuk pemblokiran. Terbukti, hingga November 2024, IASC mampu memulihkan dana hingga Rp 1 miliar," bebernya.
Jadi, Biger mengimbau masyarakat jika menyadari dirinya telah ditipu, maka harus langsung ke IASC untuk membuka peluang uangnya terselamatkan.
Selain itu, Biger menyoroti tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah dan gemar menggunakan WiFi gratis. "Ketika kita menggunakan WiFi gratis lalu membuka atau melakukan aktivitas transaksi, maka data finansial kita dalam bahaya. Tetapi, banyak di antara kita yang belum menyadari hal ini," ungkapnya.
Dia juga mengenalkan adanya program dari Otoritas Jasa Keuangan, yakni Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Program ini selaras dengan Asta Cita Pemerintah, yakni Asta Cita 2, 3, 4, 5, dan 6.
OJK juga mendukung peningkatan kredit dan dengan prinsip jumlah lebih sedikit kualitas lebih baik. OJK juga mendukung program 3 juta rumah yang diusung Presiden Prabowo Subianto. "Kami memberikan kelonggaran, kualitas KPR dinilai dari ketepatan pembayaran saja," imbuhnya.
"Dan kami juga mendukung UMKM dengan turut melakukan penetapan kriteria khusus agar UMKM menjadi lebih mudah mengadakan pembiayaan," ujarnya lagi.
Berlanjut ke materi yang disampaikan Ketua LPS, Bambang Samsul Hidayat mengenai latar belakang pendirian LPS hingga fungsi LPS.
"LPS menjamin simpanan nasabah penyimpan dan LPS mendapat mandat terbaru, yakni menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP). Mandat ini diberikan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," ungkap Bambang.
Dia mengungkap tiga syarat simpanan aman yang dijamin LPS.
- Simpanannya dicatat pembukuan bank.
- Tingkat bunga simpanan tidak melebihi batas maksimal 4,25 persen.
- Kalau punya kredit macet simpanan tidak dijamin, atau terlibat tindak pidana.
Dia pun mengatakan bahwa mayoritas rekening di Indonesia dan termasuk di Jawa Timur relatif aman, alias dijamin penuh LPS.
Kemudian, dari pihak BI Malang, Febrina, diketahui jika Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang setiap minggu membuat laporan cepat (quickly report) pada Jumat pagi dengan membuka data pendapatan negara hingga pengeluarannya.
Pada momen berikutnya, Profesor Candra juga membahas tentang kebijakan pemerintah dan fiskal, serta bagaimana dampaknya terhadap jaminan kesejahteraan pada tingkat daerah.
Menurutnya, kebijakan pemerintah terkait perekonomian nasional sebaiknya tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mengutamakan peningkatan kualitas belanja. "Dan, PPN 12 persen bisa dikatakan gagal," tegas Candra.
 |
| Kepala OJK Malang, Kepala BI Malang, dan Kepala LPS Jawa Timur ajak masyarakat meningkatkan literasinya dan ikut mengedukasi orang terdekatnya terkait aktivitas finansial. |
Selepas talkshow, Biger Adzanna, Bambang, dan Febrina turut menemui awak media termasuk Jatim Satu News.
Kepada awak media, ketiganya menekankan pentingnya masyarakat untuk selalu tertarik mengikuti perkembangan informasi mengenai kebijakan perekonomian nasional.
Salah satunya seperti peraturan tentang persyaratan pengguna Paylater yang saat ini dalam masa penggodokan regulasi. "Untuk 2025 ini belum akan berlaku. Tetapi, pihak media dan publik dapat memberikan pendapat dan saran kepada OJK," ujar Biger.
"Beberapa rencana mengenai berbagai kebijakan masih dalam pendalaman. Tata kelola juga menjadi perhatian kami. Kami pun berharap literasi dan edukasi pada masyarakat dapat meningkat, karena ketika kedua aspek tersebut bagus maka ketika ada masalah tingkat risikonya akan terminimalisir," timpal Bambang.
"Wanita adalah kunci bagi pembangunan negara ini. Jadi, tetaplah berkarya dan bermanfaat kepada keluarga dan masyarakat sekitar. Lalu, mengenai potensi wanita terkena jeratan judi online dan pinjaman online ilegal, saya pikir secara umum memang belum sepenuhnya pengetahuan terbaru tersampaikan ke para wanita. Tetapi, seiring perkembangan waktu saya pikir kaum wanita akan mulai wawas diri dan dapat mencegah diri dan lingkungannya terhindar dari jeratan pinjol ilegal dan judol," tandas Febrina. ***
Penulis: YAN & ANS
