.png)
Kelompok Kajian Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya menggelar penelitian sosial
TULUNGAGUNG| JATIMSATUNEWS.COM: Kabupaten Tulungagung- Kelompok Kajian Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya menggelar penelitian sosial dengan tema ”Efektivitas Kebijakan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak dan Retribusi Daerah” yang berlokasi di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini memiliki dua tujuan penting, yaitu mengidentifikasi, menganalisis potensi dan rekomendasi pajak serta retribusi daerah di Kabupaten Tulungagung beserta langkah implementasinya. Prof. Setyo Tri Wahyudi, selaku ketua tim peneliti Kelompok Kajian menyampaikan bahwa pajak dan retribusi daerah harus jadi potensi yang bisa dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan dan pelaku usaha sebagai tombak kemajuan. Selain diketuai Prof. Setyo, Kelompok Kajian ini juga beranggotakan Dr. Nurul Badriyah, Bunga Hidayati, Ph.D, dan Al Muizzuddin Fazaalloh, Ph.D, insan-insan akademis Sekolah Pascasarjana Univesitas Brawijaya yang menunjang adanya penelitian dan diskusi sosial ini.
Sebagai sarana untuk mendapatkan lebih banyak perspektif, tim ini juga menginisiasi Focus Group Discussion (FGD) yang kemudian menggali persepsi dari banyak lapisan masyaakat dan mengolah data primer di kalangan pejabat, juga pengusaha daerah yang nantinya dapat menjadi instrumen utama dalam optimalisasi pajak dan retribusi tersebut.
Temuan dari kajian ini menunjukkan bahwa sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Tulungagung yang berasal dari pajak dan retribusi daerah memiliki kontribusi yang beragam. Kontribusi terbesar terhadap total pendapatan daerah di Kabupaten Tulungagung ditunjukkan oleh pajak penerangan Jalan, PBB P2, dan BPHTB. Bahkan pada tahun 2022, kontribusi gabungan ketiganya mencapai 74,35%. Sedangkan pajak hotel dan pajak restoran memberikan kontribusi yang masih relatif rendah dan memiliki kecenderungan yang menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa sektor perhotelan dan restoran di Kabupaten Tulungagung masih belum memberikan pendapatan yang optimal kontribusinya pada penerimaan daerah. Kemudian, hasil analisis overlay menunjukkan bahwa mayoritas sumber pajak telah berada dalam kategori prime, menandakan kinerja yang memuaskan secara keseluruhan.
Temuan lain dari analisis kualitatif menunjukkan bahwa menemukan bahwa beberapa faktor yang menghambat penerimaan pajak daerah adalah (i) kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pajak masih mendominasi jawaban responden, kemudian diikuti dengan (ii) adanya ketidakpastian kebijakan, dan (iii) kurangnya SDM pengelola pajak. Selain itu, juga diperoleh beberapa hal penting yang menjadi penghambat peningkatan penerimaan daerah dari retribusi. Faktor tersebut meliputi (i) kondisi infrastruktur dan fasilitas yang tersedia; (ii) kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi masih relatif rendah; dan (iii) kurangnya SDM pengelola retribusi, khususnya SDM bagian teknis.
Berdasaran hasil kajian, tim peneliti memberikan arahan berupa beberapa rekomendasi untuk peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak serta retribusi di Kabupaten Tulungagung. Rumusan strategi dan kebijakan optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah Kabupaten Tulungagung disertai langkah-langkah solutif untuk setiap jenis penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. Terdapat 5 pilihan kebijakan yang dapat dilakukan meliputi: (i) Penguatan Regulasi, (ii) Peningkatan Kapasitas Administrasi, (iii) Pemanfaatan Teknologi Informasi, (iv) Edukasi dan Sosialisasi Wajib, serta (v) Perlunya pengawasan untuk mengurangi terjadinya kebocoran.
Langkah-langkah solutif yang diberikan baiknya dapat diterapkan, sehingga upaya pemerintah daerah dalam menjaga hasil dan meningkatkan pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan kontribusi berbagai jenis pajak dan retribusi. Adanya kajian ini diharapkan menjadi ruang baru Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya dalam ikut andil usaha pemakmuran daerah di jalan akademik. Selain itu, kolaborasi dengan daerah lain juga diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kebijakan lebih luas dan berbagi pratik terbaik dalam peningkatan pendapatan asli daerah.
