.png)
 |
| Ilustrasi pembangunan perumahan dan permukiman dengan kuota FLPP dari pemerintah./via JSN |
SURABAYA, JATIMSATUNEWS.COM - Ketua DPD APERSI Jawa Timur, Makhrus Sholeh, mengungkapkan jika kuota FLPP habis sejak Juli 2024.
Ini akan menimbulkan dampak negatif yang besar jika tidak segera ditambah oleh pemerintah.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia Jawa Timur, Makhrus Sholeh menjelaskan adanya dampak buruk yang masif tentang habisnya kuota FLPP.
Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dialokasikan ke Provinsi Jawa Timur habis sejak Juli lalu.
Menurut Makhrus, ini akan menimbulkan tiga permasalahan besar.
Pertama, masyarakat akan kesulitan mendapat rumah impian. Ribuan masyarakat yang membutuhkan rumah pertama mereka kini terhambat untuk memperoleh rumah impian akibat ketiadaan kuota subsidi.
Padahal, rumah subsidi merupakan solusi utama bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki hunian yang layak.
Kedua, tukang kehilangan mata pencaharian. Para pekerja bangunan atau tukang yang mengandalkan proyek rumah subsidi sebagai sumber penghasilan kini terancam kehilangan pekerjaan.
Hal ini disebabkan oleh minimnya anggaran dari pengembang yang tak lagi mampu melanjutkan proyek tanpa dukungan FLPP.
Ketiga, industri pendukung properti terdampak. Lebih dari 150 penyuplai bahan bangunan yang terlibat dalam industri perumahan subsidi juga ikut terdampak. Order material menurun drastis, pembayaran macet, dan bisnis mereka pun terancam bangkrut.
 |
| Ketua DPD APERSI Jatim, Makhrus Sholeh minta pemerintah tambah kuota FLPP./via JSN |
Memandang tiga dampak tersebut, Makhrus menyerukan adanya penambahan kuota FLPP.
Makhrus mendesak pemerintah untuk segera menambah kuota FLPP agar dampak negatif ini tidak terus meluas hingga tahun depan.
"Jika kondisi ini dibiarkan, maka kesejahteraan yang dijanjikan Presiden Prabowo bisa terhambat. Rakyat tidak boleh lapar, dan rakyat juga tidak boleh tidak punya rumah, seperti yang disampaikan beliau dalam pidatonya," ujar Makhrus Sholeh kepada JSN (19/11).
Menurutnya, sektor properti memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain menyediakan hunian, sektor ini juga menciptakan lapangan kerja dan mendukung roda ekonomi lokal.
Penambahan kuota FLPP dinilai sebagai langkah mendesak untuk menyelamatkan ribuan pengembang dan ribuan pekerja dari krisis yang berkepanjangan.
"Kami berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, dampaknya akan dirasakan secara luas oleh masyarakat dan industri," tandas Makhrus.
Sebetulnya, pada September 2024, pemerintah menambah kuota FLPP sebanyak 34.000. Ini membuat total kuota FLPP menjadi 200.000 unit.
Tetapi, faktor kebutuhan yang besar, maka diharapkan adanya penambahan di kemudian hari guna mencegah adanya dampak buruk seperti yang dipaparkan Makhrus Sholeh. ***
Penulis-Editor: YAN
