Masyarakat Lumajang mempertanyakan kualitas proyek drainase di Dusun Sumber Tumpung, Desa Tunjung, yang diduga melanggar aturan teknis. Proyek senilai Rp. 600 juta ini menjadi sorotan karena kualitas campuran material yang buruk dan minimnya keselamatan kerja. Pihak berwenang diharapkan segera bertindak untuk memastikan proyek berjalan sesuai standar
LUMAJANG | JATIMSATUNEWS.COM
Sejumlah elemen masyarakat di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, mempertanyakan pembangunan infrastruktur drainase di Dusun Sumber Tumpung, Desa Tunjung, Kecamatan Randu Agung. Pembangunan tersebut diduga melanggar aturan konstruksi yang berlaku, sehingga memunculkan kekhawatiran terkait kualitas bangunan dan transparansi penggunaan anggaran.
Arsat Subekti, seorang aktivis lingkungan dari Lumajang, mengkritik keras pelaksanaan proyek drainase tersebut. Menurutnya, dinas terkait harus segera mengkaji ulang proyek ini, mengingat adanya indikasi pelanggaran teknis yang cukup serius. "Kami mendesak agar pembangunan drainase ini dihentikan sementara hingga ada evaluasi lebih lanjut terkait kesesuaian teknis bangunan," tegas Arsat, Rabu (19/09/2024).
Dalam investigasi di lapangan, ditemukan beberapa indikasi yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap standar konstruksi. Pembangunan drainase ini diduga menggunakan campuran material pasir dan semen yang tidak sesuai dengan takaran yang dianjurkan, sehingga dapat mempengaruhi kekuatan dan daya tahan bangunan. Selain itu, pada tahap awal pembangunan, para pekerja dikabarkan tidak menggunakan mesin pengaduk material (molen), yang seharusnya menjadi peralatan wajib dalam proyek semacam ini.
Tidak hanya itu, investigasi juga mengungkap bahwa pekerja yang terlibat dalam pembangunan tidak dilengkapi dengan peralatan Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3), yang seharusnya menjadi standar dalam setiap proyek konstruksi. Hal ini menambah kekhawatiran masyarakat tentang buruknya manajemen dan pelaksanaan proyek.
Proyek drainase yang memakan anggaran cukup besar, yakni sebesar Rp. 600.826.000,- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), semakin menuai sorotan publik. Anggaran yang fantastis ini dinilai tidak sebanding dengan kualitas pembangunan yang dihasilkan. "Anggaran yang besar seharusnya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, bukan sebaliknya," tambah Arsat Subekti.
Di sisi lain, pihak pelaksana proyek, yang dikerjakan oleh CV. Amanah, membantah adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan konstruksi. Mewakili pihak pelaksana, seseorang yang berinisial M menyatakan bahwa proyek tersebut sudah berjalan sesuai prosedur yang berlaku dan menegaskan tidak ada kesalahan teknis dalam pembangunan irigasi yang tengah berlangsung.
Sementara itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sumber Daya Air (DPUTR SDA) Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan inspeksi di lokasi proyek. Joko Kemin, salah satu pengawas dari dinas tersebut, menyampaikan bahwa pihaknya telah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan. "Kami sudah melakukan koordinasi dengan pengawas di lapangan dan langsung mengambil tindakan untuk memastikan penggunaan molen dalam pengadukan material semen dan pasir," ujar Joko.
Joko juga menambahkan bahwa pada saat insiden terjadi, mesin pengaduk (molen) memang sempat mengalami kerusakan, namun saat ini sudah diperbaiki dan kembali digunakan dalam proses pembangunan. "Mesin sempat rusak, tapi kini sudah berfungsi kembali. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak pelaksana untuk memastikan kualitas pembangunan sesuai standar," pungkasnya.
Masyarakat berharap ada tindak lanjut lebih serius dari pihak terkait untuk memastikan proyek ini berjalan sesuai aturan yang berlaku dan anggaran yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Mereka juga mendesak adanya pengawasan lebih ketat agar proyek drainase tersebut benar-benar memenuhi standar kualitas dan tidak sekadar menghabiskan anggaran tanpa hasil yang memuaskan.(SOL)
