.png)
Mutasi Kepala Sekolah SMAN 10 Surabaya Tanpa Alasa yang jelas Menuai Protes, Termasuk dari MAKI Jatim
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM
Kebijakan mutasi Kepala Sekolah SMAN 10 Surabaya yang baru menjabat selama 1 tahun 10 bulan, dan telah berhasil membawa sekolah meraih prestasi nasional dan internasional, memicu kecaman dari berbagai pihak. Keputusan Dinas Pendidikan Jawa Timur untuk memindahkan kepala sekolah tersebut ke daerah pegunungan di Pasuruan tanpa alasan yang jelas dianggap tidak transparan dan tidak berdasarkan kinerja.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur menjadi salah satu pihak yang mengecam kebijakan ini. Ketua MAKI Jatim, Heru Satriyo, yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) SMAN 10 Surabaya, mempertanyakan dasar dari keputusan ini. "Kami sangat mempertanyakan dasar penilaian untuk mutasi ini. Prestasi seharusnya mendapatkan promosi, bukan dimutasi ke daerah terpencil," ujar Heru saat diwawancarai di SMAN 10 Surabaya, Sabtu (19/10/24).
Heru menegaskan bahwa alumni SMAN 10 siap mempertanyakan kebijakan tersebut kepada pihak berwenang, karena merasa ada kejanggalan dalam keputusan ini. Menurutnya, mutasi seharusnya didasarkan pada kinerja, bukan asal pindah.
Tak hanya alumni, Ketua Komisi Nasional Pendidikan (Komnasdik) Jawa Timur, Kunjung Wahyudi, juga mengkritik keputusan ini, dengan menyebut mutasi tersebut menyalahi aturan. "Menurut Permendikbud 2021, masa jabatan kepala sekolah seharusnya berlangsung selama 4 tahun sebelum mutasi dilakukan. Mutasi ini menyalahi aturan dan seharusnya bisa dianulir," tegas Kunjung.
Penolakan terhadap kebijakan ini juga datang dari kalangan siswa, guru, dan komite sekolah. Mereka mengungkapkan bahwa kepala sekolah yang akan dimutasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap pencapaian prestasi sekolah. Salah satu siswa, Irvina, siswi kelas XII SMAN 10 Surabaya, menyampaikan rasa sedihnya. "Kepala sekolah kami sangat mendukung siswa berprestasi. Mutasi ini menjadi kehilangan besar bagi kami," ujarnya.
Irvina dan para siswa berharap agar keputusan mutasi ini dapat dikaji ulang, mengingat peran penting kepala sekolah tersebut dalam memajukan sekolah hingga meraih prestasi di ajang internasional di Malaysia, serta persiapan menghadapi kompetisi nasional di Bali pada November mendatang.
Protes dari berbagai pihak terus mengalir, dengan tuntutan agar kebijakan mutasi dilakukan secara transparan dan berlandaskan pada prestasi kinerja, bukan faktor yang tidak jelas.
