.png)
SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM - Puluhan mahasiswa dari Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolres Sampang, Rabu (02/10/24), dengan satu tuntutan utama: menjaga netralitas Polri dalam Pilkada Sampang 2024. Aksi ini didorong oleh dugaan kuat adanya intervensi politik yang melibatkan oknum kepolisian yang dituding berpihak pada salah satu calon bupati.
Kemarahan masyarakat memuncak setelah viralnya sebuah video yang memperlihatkan pertemuan antara oknum Polres Sampang dengan salah satu kandidat Pilkada. Video tersebut menunjukkan adanya komunikasi yang dianggap sarat muatan politis, meruntuhkan kredibilitas dan netralitas Polri. Publik mencurigai bahwa institusi yang seharusnya menjaga keamanan dan ketertiban, justru digunakan sebagai alat politik bagi salah satu pihak.
"Kami tidak akan tinggal diam! Ini bukan hanya tentang video, ini soal penghancuran demokrasi. Polri harus netral, tidak boleh bermain di ranah politik!" seru salah satu orator dengan lantang di hadapan massa.
Aksi semakin panas setelah muncul kabar bahwa Polres Sampang memanggil sejumlah mantan kepala desa menjelang Pilkada. Para mahasiswa menuding pemanggilan ini sebagai upaya intimidasi terhadap mantan kepala desa yang dianggap tidak mendukung kandidat tertentu, menyebutnya sebagai bentuk manipulasi politik.
"Kami mencium bau busuk politik dalam pemanggilan ini. Ini adalah taktik licik untuk menekan kepala desa agar tunduk pada kepentingan politik," tambah orator lain yang disambut sorakan massa.
KMM juga mendesak agar semua proses hukum terkait mantan kepala desa ditunda hingga Pilkada selesai. Mereka menilai pemanggilan tersebut hanya akan memperkuat kecurigaan adanya intervensi politik yang menguntungkan salah satu pihak.
“Kami meminta agar semua proses hukum terhadap mantan kepala desa ditunda. Jika tidak, Pilkada Sampang akan penuh kecurangan, dan rakyat akan dirugikan,” tegas seorang orator.
Aksi ini mencerminkan perlawanan keras masyarakat terhadap ketidakadilan dan intervensi politik yang dinilai merusak demokrasi. Mereka berharap, Polri dapat menjaga netralitas dan profesionalisme dalam mengawal proses Pilkada. Jika tidak, aksi yang lebih besar mungkin akan terjadi di masa depan.
Kini, publik menanti respons dari Polres Sampang: apakah mereka akan memegang teguh integritas atau semakin terseret dalam skandal intervensi politik. Masyarakat Sampang hanya menginginkan satu hal: Pilkada yang jujur, adil, dan bebas dari campur tangan aparat.
πΏππ ππππ: π±π | π΄πππππ: π΅πππππ’
