ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM -Pada triwulan III tahun 2024, inflasi y-on-y di Kota Madiun tercatat sebesar 1,22 persen. Hal dipengaruhi oleh kenaikan harga pada beberapa kelompok pengeluaran. Kenaikan signifikan terlihat pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,07%. Kelompok transportasi, pendidikan, dan kesehatan pun alami kenaikan.
Namun, secara month to month (m-to-m) Kota Madiun mengalami deflasi pada September 2024. dengan tingkat -0,14%. Penurunan terindikasi pada komoditas cabai rawit, bensin, dan daging ayam ras.
Deflasi m-to-m ini menunjukkan adanya penurunan daya beli masyarakat, di mana turunnya harga barang-barang pokok tertentu seperti cabai merah, bawang putih, dan kentang.
Situasi tersebut mengarah pada penurunan permintaan yang bisa menandakan perlambatan konsumsi.
Di sisi lain, komoditas seperti beras dan sigaret kretek memberikan sumbangan besar terhadap inflasi, tetapi belum cukup untuk mengimbangi penurunan pada barang-barang lainnya.
Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena penurunan daya beli masyarakat berpotensi memperlambat aktivitas ekonomi lokal.
Pemerintah Kota Madiun perlu mendorong peningkatan daya beli masyarakat melalui intervensi yang lebih efektif, termasuk alokasi bantuan sosial dan stimulus ekonomi lokal yang lebih tepat sasaran.
Selain itu penting juga nengendalikan inflasi melalui kebijakan harga komoditas pokok, serta mendorong sektor konsumsi, menjadi langkah penting agar daya beli masyarakat dapat dipertahankan dan ekonomi lokal dapat kembali stabil.
Bagaimana andil KPPN Madiun dalam pengendalian inflasi?
Penyaluran transfer ke daerah di Kota Madiun pada triwulan III 2024 yang dilakukan oleh KPPN Madiun menunjukkan realisasi sebesar 79,19% dari total pagu Rp761,11 miliar. Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki realisasi tertinggi sebesar 84,07% dapat membantu menjaga stabilitas layanan publik dan infrastruktur yang berperan penting dalam pengendalian inflasi.
Dana Bagi Hasil (DBH) juga signifikan dengan realisasi 72,95%, memberikan dukungan anggaran tambahan untuk kebutuhan pembangunan daerah.
DAK Fisik, meskipun anggarannya cukup besar, hanya terealisasi 36,10% menandakan potensi masalah dalam implementasi proyek infrastruktur penting, seperti sanitasi dan perumahan, yang dapat memengaruhi tekanan inflasi melalui peningkatan biaya hidup.
Sementara itu, bantuan Operasional Sekolah (BOSP) mencapai realisasi tertinggi, 98,54%, yang berperan dalam stabilisasi biaya pendidikan. Optimalisasi anggaran pada beberapa komponen seperti BOK Puskesmas (58,79%) dan DAK Non Fisik (57,19%) perlu ditingkatkan agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam pengendalian inflasi melalui peningkatan kualitas kesehatan dan layanan publik.
Sebagai bagian dari TPID, KPPN Madiun memainkan peran strategis dalam mengelola keuangan daerah, termasuk dalam proses pencairan dana transfer ke daerah. Keterlibatan ini mencakup aktifitas dalam memastikan aliran dana yang lancar dan tepat waktu, serta mendukung program-program pemerintah daerah yang bertujuan untuk menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi.
Melalui pengelolaan dana yang efektif dan efisien, KPPN Madiun membantu menciptakan stabilitas ekonomi lokal yang berkelanjutan. KPPN Madiun berperan krusial sebagai financial advisory bagi pemerintah daerah di wilayah kerjanya dalam pertanggungjawaban dan proses pencairan dana transfer ke daerah.
KPPN Madiun memberikan bimbingan teknis dan konsultasi terkait prosedur pencairan dana, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mempercepat administrasi pencairan dana sesuai dengan rekomendasi yang ditentukan.
Dengan memastikan dana transfer dicairkan tepat waktu dan sesuai kebutuhan, KPPN Madiun membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif. Pada gilirannya berkontribusi pada pengendalian inflasi daerah terutama pencairan dana transfer daerah yang mempunyai intervensi terhadap inflasi di daerah.
Untuk membantu menjaga perekonomian warga Kota Madiun, KPPN Madiun memainkan peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM. Upaya yang dilakukan dengan memberikan berbagai bentuk pendampingan, yaitu: Pertama, KPPN Madiun membantu UMKM dalam proses perizinan usaha. Kedua, KPPN memberikan dukungan dalam akses pembiayaan, membantu UMKM mendapatkan modal yang diperlukan untuk mengembangkan usaha mereka.
Selain itu, KPPN Madiun juga mendukung UMKM dalam pemasaran digital melalui pembuatan platform marketplace khusus bagi UMKM binaan. Platform ini dirancang untuk membantu UMKM memasarkan produk mereka secara lebih luas dan efisien, meningkatkan daya saing dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.
Andil KPPN Madiun sebagai Financial Advisory bagi Pemerintah Daerah
Totalitas andil KPPN Madiun dalam menjalankan sebagai peran financial advisor di wilayah kerjanya terbagi menjadi beberapa area kegiatan, meliputi: Central government advisory, local government advisory dan special mission advisory.
Dalam setiap konteks, KPPN Madiun selaku financial advisor memainkan peran penting dalam memastikan sumber daya keuangan. KPPN mengelola dengan efektif dan sesuai dengan tujuan masing-masing tingkatan termasuk dalam hal pengendalian inflasi di daerah.
Penerapan Financial Advisory oleh KPPN Madiun merupakan langkah strategis dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Madiun. Melalui pendekatan totalitas, KPPN Madiun tidak hanya memberikan nasihat keuangan kepada pemerintah daerah, tetapi juga aktif dalam monitoring dan evaluasi kebijakan fiskal.
Hal ini penting mengingat bahwa inflasi di tingkat lokal seringkali dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan keuangan. KPPN mengatur dengan baik melalui manajemen anggaran yang efisien dan pengendalian pengeluaran.
Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal dan mengarahkan kebijakan keuangan pada sektor-sektor yang mempengaruhi inflasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, diharapkan dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan di tingkat lokal. (Madiun)
