Ancam Netralitas APH Pada Pilkada 2024, Kompak's Geruduk Kejari Sampang

Caption: Abdul Azis Agus Priyanto selaku Koordinator Kompak's saat gelar audiensi di Kejari Sampang.

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM - Pada sebuah kesempatan penutupan Pembentukan dan Pendidikan Jaksa (PPJ) bertempat di Badiklat Kejagung RI Ragunan Jakarta, Jaksa Agung, ST Burhanuddin tegas menyatakan : "Tak ada ruang sedikitpun bagi jajarannya untuk berpolitik praktis jelang Pilkada serentak 27 nopember mendatang".

"Jika terbukti, pihaknya akan menindak tegas, karena netralitas ini harga mati," lanjut Burhanuddin

Masih kata Jaksa Agung, tolong jaga marwah dan citra Kejaksaan, jika ada keluarga di daerah yang ikut dalam kontestasi, maka netral ini menjadi harga mati. 

Fenomena ini ternyata tak berjalan linear dengan jajarannya di bawah dengan arahan, pedoman dan instruksi Jaksa Agung. 

Viral di medsos tik tok pertemuan Kajari Sampang, Fadhilah Helmi, Kapolres Sampang, AKBP Hendro didampingi Kasat Reskrim, AKP. Sigit DN diduga di rumah mantan anggota DPRD PPP (inisial) S dan diduga kuat salah satu pendukung dan atau timses salah satu Paslon Mandat (H. Muhammad dan H Abdullah Hidayat). 

Viral video dimaksud membuat berang para Insan Pers yang tergabung pada Komunitas Media Penegak Keadilan Sampang (KOMPAK'S). 

Bertempat di Aula Kejari Sampang Kompak's, Senin (8/10/2024) menggelar audiensi untuk mengklarifikasi beredarnya video yang viral di tik tok. 

Diawal audiensi Kajari Sampang, Fadhilah Helmi tak menampik jika dalam video viral dirinya ada bersama Kapolres. 

"Saya sambang tokoh ke KH. Muchlis dan bawa sarung," ungkapnya

Namun pihaknya, mengelak jika pertemuan itu dalam rangka kepentingan politik. 

Koordinator Kompak's, Abdul Azis Agus Priyanto tanggapi statement Kajari Sampang mengatakan, jika ini cerminan bahwa kepemimpinan Kejari di Sampang saat ini termasuk kategori murahan dan ceroboh di saat tahapan kontestasi apalagi di saat masa-masa kampanye. 

Azis beralasan, publik boleh menduga-duga di saat tahapan kontestasi berlangsung, apalagi sudah ditetapkan paslon Calon Kepala Daerah (Cakada), apa urgensinya seorang Kajari bersama Kapolres Sampang sambangi tokoh yang sudah sangat jelas afiliasi politiknya. 

Lanjut Azis, jika emang dalam rangka jalankan tupoksi sesuai instruksi Jaksa Agung ya tidak harus mengarah ke tokoh yang mendukung salah satu paslon. 

Kata Azis, ini peran Kasi Intel menjadi cukup krusial dalam memberikan advice ke Kajari dan perlunya lebih hati-hati ke depan. 

"Saya rasa Kajari Sampang ini salah mengimplementasikan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) nomor 6/2023 dan kecerobohan Kajari asli Sampang ini ditampilkan sendiri ke hadapan publik. Apakah harus disambangi sendiri dengan jabatan yang melekat selaku Kajari ke rumahnya sang tokoh sebagai implementasi Pedoman Jaksa Agung nomor 7/2024," kata Azis penuh tanda tanya. 

Lebih detail Azis menguraikan "Pertemuan tertutup Kajari dan Kapolres Sampang di rumah salah satu tokoh secara tertutup ini saya rasa mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, apalagi APH sedang menjadi sorotan berbagai elemen masyarakat," sesal Azis

Dan harapan Azis, APH tak memposisikan Institusinya menjadi Alat Pelindung Kekuasaan (APK), karena hal ini sudah jelas dalam rangka penegakkan hukum INSJA sangat jelas dan lugas.

Aziz juga menyesalkan, karena Kajari Sampang ini selain sebagai ASN sekaligus sebagai APH dan satu-satunya yang memiliki kewenangan penuntutan dalam proses hukum sesuai dengan Azas "Dominus Litis" 

Audiensi digelar tertutup dan tanpa alat maupun sarana apapun yang melekat pada diri Insan Pers yang tergabung pada Kompak's. 

Kajari Sampang, Fadilah Helmi didamping para Kasie Teknis, dan unsur Polres dan Kodim 0828 Sampang.

Pewarta: Fach | Editor: Fachry