H. Makhrus Sholeh, Ketua DPD APERSI Jatim, dan Junaidi Abdillah, Ketua Umum APERSI, berharap tambahan kuota rumah subsidi segera terealisasi demi keberlanjutan usaha pengembang.
JAKARTA | JATIMSATUNEWS.COM – Hingga pertengahan September, realisasi tambahan kuota rumah subsidi yang dijanjikan pemerintah belum juga terlaksana, membuat pengembang rumah subsidi berada dalam ketidakpastian. Meskipun pemerintah, melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, telah mengumumkan penambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebanyak 34 ribu unit pada akhir Agustus lalu, kebijakan ini belum dapat direalisasikan (12/09/2024).
Pada 27 Agustus 2024, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kuota FLPP akan dinaikkan menjadi 200 ribu unit untuk tahun 2024, dan berlaku mulai 1 September. Langkah ini diambil untuk mendukung masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki hunian dan menggerakkan sektor konsumsi di bidang perumahan.
Namun, menurut Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI), Junaidi Abdillah, hingga kini penambahan kuota tersebut belum terealisasi.
"Tambahan 34 ribu unit belum bisa terlaksana. Kami sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, tetapi belum ada kejelasan. Akibatnya, proses akad kredit tertunda dan realisasinya mundur," kata Junaidi pada Kamis (12/9/2024).
Junaidi menegaskan bahwa anggota APERSI yang berjumlah sekitar 3 ribu pengembang sangat menantikan penambahan kuota ini.
“Seharusnya, menjelang akhir masa jabatan Presiden Jokowi, kebijakan ini bisa menjadi kado manis bagi pengembang. Program Sejuta Rumah (PSR) adalah salah satu program andalan Pak Jokowi. Kami tidak ingin program yang selama ini berjalan dengan baik justru menjadi catatan buruk di akhir jabatannya,” lanjutnya.
Keterlambatan realisasi ini tidak hanya berdampak pada pengembang yang kini kesulitan mengelola arus kas, tetapi juga berisiko menyebabkan beberapa pengembang kolaps. Banyak pengembang memiliki kewajiban pembayaran di perbankan yang tidak bisa ditunda, sementara pembangunan terhenti selama beberapa bulan terakhir. Kondisi ini juga mempengaruhi para pekerja bangunan yang terpaksa menganggur.
Junaidi berharap pemerintah segera merealisasikan janji tersebut, mengingat sektor properti berdampak luas pada perekonomian.
“Ada sekitar 180 sektor industri yang terlibat dalam pembangunan perumahan. Selain itu, masyarakat berpenghasilan rendah yang menunggu rumah subsidi juga berharap besar pada kebijakan ini,” tutup Junaidi.
Ketua DPD APERSI Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, menyatakan hal senada, bahwa para pengembang hanya bisa berharap agar realisasi tambahan kuota ini tidak tertunda lebih lama.
"Kami berharap agar realisasi tambahan kuota ini segera terwujud, sehingga usaha para pengembang bisa terus berjalan dan sektor perumahan kembali bergerak," kata H. Makhrus Sholeh pada Sabtu (12/9/2024).
