.png)
Ketua DPD Apersi Jatim, H. Makhrus Sholeh, menyampaikan kekhawatiran terkait dampak keterlambatan realisasi kuota FLPP terhadap para pengembang rumah subsidi di Jawa Timur.
JATIMSATUNEWS.COM – Pemerintah Belum Realisasikan Tambahan Kuota FLPP 2024, Pengembang Rumah Subsidi Terancam Gulung Tikar dan NPL Perbankan Berpotensi Naik.
Pemerintah belum merealisasikan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 sebesar 34 ribu unit yang sebelumnya dijanjikan.
Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang rumah subsidi di berbagai daerah, yang kini terancam menghadapi kebangkrutan. Kondisi ini juga dapat memicu peningkatan kredit macet atau non-performing loan (NPL) di sektor perbankan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Indonesia (DPD Apersi) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, mengungkapkan kekhawatirannya pada Senin, 16 September 2024. Menyebut ancaman besar yang dihadapi para pengembang rumah subsidi.
"Kalau tambahan kuota KPR FLPP tidak segera turun di bulan ini, kami khawatir akan banyak developer di daerah terancam gulung tikar. Pengembang kesulitan cashflow untuk membayar pegawai dan tagihan dari pemasok material bangunan," ungkapnya.
Krisis ini berawal ketika alokasi KPR FLPP tahun 2024 sebesar 166.000 unit rumah senilai Rp 13,72 triliun telah habis terserap pada Agustus 2024. Pemerintah merespons dengan mengumumkan rencana penambahan kuota sebesar 34.000 unit rumah dengan anggaran Rp 4,3 triliun.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada 28 Agustus 2024 menyatakan bahwa tambahan ini diperlukan mengingat tingginya permintaan rumah subsidi.
"Tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Peminat rumah subsidi masih banyak," ujar Basuki.
H. Makhrus menambahkan, situasi ini sangat berdampak pada pengembang di daerah, khususnya di Jawa Timur, di mana mayoritas dari 200 perusahaan anggota Apersi adalah pengembang hunian bersubsidi. Ia menegaskan, jika penambahan kuota tidak segera direalisasikan, hal ini dapat memicu lonjakan NPL perbankan.
"Jika kuota tidak segera direalisasikan, maka akan banyak kredit bank yang macet sehingga NPL perbankan bakal melonjak," tegasnya.
Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total penyaluran kredit perbankan hingga Juni 2024 mencapai Rp 7.567,76 triliun, naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp 6.723,22 triliun.
Keterlambatan realisasi kuota FLPP ini tidak hanya mengancam keberlangsungan para pengembang, tetapi juga bisa berdampak luas pada sektor perbankan dan ekonomi secara keseluruhan.
Pengembang berharap pemerintah segera merealisasikan tambahan kuota FLPP guna menjaga stabilitas industri properti dan ekonomi nasional.
