SURABAYA|JATIMSATUNEWS.COM - Sejak bulan Agustus lalu, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah habis. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan. Bagi MBR, rumah tersebut sangat penting karena akan menjadi rumah pertama yang mereka miliki, bukan untuk tujuan investasi, tetapi untuk tempat tinggal permanen.
"Kuota yang tidak tersedia ini mempersulit mereka untuk mendapatkan perumahan yang terjangkau," ujar H. Makhrus Sholeh ketua DPD APERSI JATIM asal Malang pada JatimSatuNews Kamis 5/8/2024.
Selain itu, kuota yang tidak tersedia tersebut berdampak pada arus kas (cashflow) dalam pengembangan properti.
"FLPP merupakan program pembiayaan rumah bersubsidi yang dibiayai hampir 95% melalui perbankan. Sebab memiliki ketergantungan tinggi pada pembiayaan bank, jika ada kendala dalam pencairan dana dari penjualan rumah, akan dapat mempengaruhi arus kas pembayaran ke suplayer yakni sekitar 150 industri bangunan yang mengembangkan proyek perumahan untuk MBR," imbuhnya.
Untuk mengatasi kuota FLPP yang habis, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mengusulkan dua skema subsidi baru kepada pemerintah untuk memastikan lebih banyak MBR dapat memiliki tempat tinggal yang layak dan mengurangi backlog perumahan.
Kedua skema tersebut yakni Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.
Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (DPD APERSI) Jawa Timur mendukung usulah PT Bank Tabungan Negara (BTN) dalam mengatasi kuota FLPP yang habis.
"Dengan dukungan penuh dari APERSI Jatim, diharapkan usulan BTN dapat segera diakomodir oleh pemerintah, sehingga permasalahan kuota FLPP yang habis bisa segera teratasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah dapat memiliki rumah impian mereka," papar H. Makhrus. Ans
