.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Pemerintah belum merealisasikan tambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tahun 2024 sebesar 34 ribu unit yang sebelumnya dijanjikan. Keterlambatan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengembang rumah subsidi di berbagai daerah, yang kini terancam menghadapi kebangkrutan. Kondisi ini juga dapat memicu peningkatan kredit macet atau non-performing loan (NPL) di sektor perbankan.
Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Indonesia (DPD Apersi) Jawa Timur, H. Makhrus Sholeh, dalam keterangannya pada Sabtu, 22 September 2024, menyebut ancaman besar yang dihadapi para pengembang rumah subsidi.
"Kalau tambahan kuota KPR FLPP tidak segera turun di bulan ini, kami khawatir akan banyak developer di daerah terancam gulung tikar. Pengembang kesulitan cashflow untuk membayar pegawai dan tagihan dari pemasok material bangunan," ungkapnya.
Krisis ini bermula ketika alokasi KPR FLPP tahun 2024 sebesar 166.000 unit rumah atau setara Rp 13,72 triliun habis terserap pada Agustus 2024. Pemerintah kemudian mengumumkan rencana penambahan kuota FLPP sebanyak 34.000 unit rumah dengan anggaran sebesar Rp 4,3 triliun. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, pada 28 Agustus 2024 menyampaikan bahwa tambahan kuota ini sangat dibutuhkan mengingat tingginya permintaan rumah subsidi.
“Tambahan 34 ribu unit itu karena kuota FLPP 2024 sebanyak 166 ribu unit sudah habis. Peminat rumah subsidi masih banyak,” ujar Basuki.
H. Makhrus menambahkan, situasi ini sangat memprihatinkan bagi pengembang di daerah-daerah seperti Jatim di mana mayoritas dari sekitar 200 perusahaan yang tergabung dalam APERSI, Asosiasi Pengembang Perumahan Rakyat Indonesia adalah pengembang hunian bersubsidi.
"Anggota Apersi jatim sekitar 700 anggota, 80 persen pengembang Flpp," ujar H. Makhrus Sholeh.
Jika penambahan kuota tidak segera direalisasikan, potensi lonjakan NPL perbankan semakin nyata.
“Jika kuota tidak segera direalisasikan, maka akan banyak kredit bank yang macet sehingga NPL perbankan bakal melonjak,” tegasnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa total penyaluran kredit sektor perbankan per Juni 2024 telah mencapai Rp 7.567,76 triliun, mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 6.723,22 triliun.
Keterlambatan ini tidak hanya membebani pengembang rumah subsidi, tetapi juga dapat memicu dampak yang lebih luas terhadap ekonomi, khususnya dalam sektor perbankan dan konstruksi. Para pengembang berharap pemerintah segera mengambil tindakan untuk merealisasikan janji penambahan kuota FLPP demi menjaga stabilitas industri properti dan ekonomi secara keseluruhan. Ans
