Massa mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas dalam menegakkan aturan pemilu, guna mencegah politik curang yang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas
PASURUAN|JATIMSATUNEWS.COM - Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Transparansi Pemilu dan Pilkada (Gertap) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasuruan pada Rabu, (11/9).
Lebih dari 500 orang dari berbagai LSM turut hadir dalam aksi tersebut, dengan tujuan mengawal pelaksanaan Pilkada yang bersih dan transparan, guna melahirkan pemimpin yang jujur dan berkualitas.
Dalam orasinya, Ketua LSM Pusaka, Lujeng Sudarto, menegaskan komitmen peserta aksi untuk mengawal proses Pilkada yang bebas dari kecurangan. "Apakah kita ingin pemimpin yang jujur?" tanya Lujeng kepada massa, yang serentak menjawab, "Ingin!". Lujeng menambahkan bahwa pemimpin yang jujur hanya akan lahir dari proses yang bersih.
Massa mendesak Bawaslu untuk bertindak tegas dalam menegakkan aturan pemilu, guna mencegah politik curang yang hanya akan menghasilkan pemimpin yang tidak berkualitas. "Jika Pilkada curang, Pasuruan akan membara. Suara rakyat adalah suara Tuhan," tegas Lujeng.
Dalam dialog dengan Bawaslu, Lujeng juga menekankan agar Bawaslu tidak hanya berperan secara seremonial. "Politik uang itu sudah sama-sama kita tahu, tapi tak ada yang dipenjara. Kami ingin Bawaslu tegas, tidak hanya hadir tanpa tindakan," ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika dugaan intimidasi dan mobilisasi aparatur benar, maka kantor Bawaslu bisa dianggap gagal menjalankan fungsinya.
Sementara itu, Gus Ujay, salah satu peserta aksi, mengatakan dirinya tidak memiliki kepentingan politik dengan calon manapun. Ia mengaku telah berkali-kali melaporkan pelanggaran namun tidak pernah ada tindak lanjut.
Menyinggung adanya calon Bupati yang meminta maaf dan mengaku bersalah, peserta aksi menanggapi begini, "Pengakuan kesalahan tidak menggugurkan kesalahan itu sendiri," katanya.
Imam dari LSM Cakra menambahkan bahwa Indonesia belum merdeka sepenuhnya, karena masih ada praktik politik kotor yang dilakukan oleh calon kepala daerah. Ia menegaskan bahwa pemimpin yang bersih hanya akan lahir dari proses yang bersih pula.
Menanggapi aksi tersebut, Ketua Bawaslu Pasuruan, Arie Yunianto, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan oleh para demonstran. Ia menyatakan bahwa Bawaslu akan menindaklanjuti setiap laporan yang memenuhi syarat formal dan materiil.
"Money politics sudah terjadi di banyak tempat, dan jika dibiarkan, ini akan menjadi masalah bagi generasi mendatang," ujarnya.
Arie memastikan bahwa Bawaslu akan menegakkan aturan secara tegas sesuai dengan undang-undang.
Aksi ini dilatarbelakangi oleh beredarnya dugaan MOU antara salah satu calon Bupati dengan organisasi PPDI, di mana calon tersebut mengakui kesalahannya. Massa berharap Bawaslu tidak hanya diam dalam menangani kasus ini dan melakukan tindakan sesuai hukum yang berlaku.
