Kontroversi pemilihan calon bupati Tulungagung semakin memanas setelah dugaan pembajakan rekomendasi dan pengkhianatan terhadap asas kaderisme di Partai Gerindra mencuat ke publik
TULUNGAGUNG | JATIMSATUNEWS.COM – Kontroversi politik kembali memanas di Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, setelah keputusan pemilihan bakal calon bupati yang diambil tidak berasal dari kader murni Partai Gerindra. Perwakilan Relawan Tulungagung (RATU), Prasetyo, mengungkapkan kekecewaannya terkait kabar yang disampaikan oleh Ketua DPC Gerindra Kabupaten Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Kabar tersebut mencuat setelah rapat di DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur, yang mengumumkan Ahmad Baharudin sebagai bakal calon wakil bupati mendampingi Gatut Sunu sebagai calon bupati. Keputusan ini disampaikan oleh Ahmad Baharudin pada malam Kemerdekaan, 17 Agustus 2024, usai kepulangannya dari rapat di DPD Gerindra Provinsi Jawa Timur.
Dalam pernyataannya, Prasetyo menyampaikan bahwa Ahmad Baharudin didesak untuk menerima posisi sebagai calon wakil bupati tanpa adanya opsi lain. Hal ini memicu spekulasi terkait adanya pembajakan rekomendasi dan dugaan pengkhianatan terhadap asas kaderisme di tubuh Partai Gerindra. "Bakal calon bupati yang dipilih bukanlah kader murni dari Partai Gerindra, melainkan dari pihak yang sebelumnya tidak terlibat dalam perjuangan kemenangan Pilpres. Hal ini jelas menimbulkan kekecewaan bagi kami," ujarnya dengan nada penuh kecewa.
Menanggapi kontroversi ini, Ahmad Baharudin menyatakan kepatuhannya terhadap keputusan partai, meskipun ada perasaan kecewa dengan proses yang dianggap tidak memberikan ruang untuk menolak. "Saya tetap harus patuh pada keputusan partai meskipun ada rasa kecewa. Saya mohon maaf kepada para pendukung dan relawan yang telah berharap akan adanya perubahan yang belum dapat tercapai," ungkap Ahmad Baharudin.
Para relawan juga mempertanyakan kesesuaian keputusan Rapat Pimpinan Cabang (Rapimcab) dengan prinsip demokrasi internal partai. Meskipun tidak secara langsung menyebut adanya pengkhianatan, pertanyaan mengenai tegaknya prinsip partai dalam pengambilan keputusan masih menjadi perdebatan.
Dengan munculnya berbagai komentar dan klarifikasi dari pihak-pihak yang terlibat, isu ini menjadi sorotan tajam dalam dinamika politik lokal di Tulungagung, khususnya dalam pemilihan calon bupati yang akan datang.
