Pj. Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan penurunan angka kemiskinan Jatim menjadi 9,79 persen pada Maret 2024
SURABAYA | JATIMSATUNEWS.COM– Angka kemiskinan di Jawa Timur (Jatim) mencapai 9,79 persen pada periode Maret 2024. Data ini diperoleh dari rilis Berita Resmi Statistik (BRS) yang disampaikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur pada Senin (1/7/2024).
Penjabat (Pj.) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, menyampaikan hal ini saat berada di Kantor BPS Jatim, Jalan Raya Kendangsari Industri Surabaya. Angka kemiskinan di Jatim yang mencapai 9,79 persen ini menjadi kali pertama berada di bawah 10 persen selama beberapa tahun terakhir. Tercatat sejak tahun 2020, persentase angka kemiskinan di Jatim selalu berada di atas 10 persen.
Pada tahun 2020, persentase kemiskinan Jatim sebesar 11,09 persen, kemudian naik menjadi 11,4 persen pada 2021. Angka ini kemudian turun menjadi 10,38 persen tahun 2022, turun lagi menjadi 10,35 persen pada tahun 2023, dan selanjutnya turun signifikan sebesar 0,56 persen poin pada tahun 2024 menjadi 9,79 persen.
Penurunan angka kemiskinan di Jatim merupakan yang tertinggi se-Pulau Jawa. "Dengan angka tersebut, saya optimis bulan ini, bukan hanya turun satu digit melainkan mampu menghilangkan kemiskinan ekstrem di akhir tahun 2024," jelas Adhy.
Adhy menyatakan bahwa capaian luar biasa dalam menurunkan angka kemiskinan ini tidak lepas dari intervensi melalui program penanggulangan kemiskinan yang dikemas dalam Jatim Satya, yakni Jatim Sejahtera dan Mulia. Ada tiga strategi utama yang diterapkan Jatim untuk menurunkan angka kemiskinan secara bertahap.
Pertama, memenuhi kebutuhan dasar dan mengurangi beban pengeluaran melalui Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASDP), Pembiayaan Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Biakesmaskin), dan Pendidikan Gratis Berkualitas (KANTISTAS) melalui Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BPOPP).
"Realisasi pemanfaatan PKH pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Jatim sudah mencapai 98,51 persen pada periode Maret-April 2024," ujar Adhy.
Kedua, meningkatkan pendapatan melalui Program Pemberdayaan Usaha Perempuan (Jatim Puspa), Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri, dan Sejahtera (Peti Koin Bermantra), Program Kredit Sejahtera (Prokesra), bantuan permodalan untuk bumdesa, bantuan usaha untuk Kelompok Usaha Bersama (KUBE), dan bantuan usaha untuk Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE).
"Penyaluran kredit UMKM pada triwulan I 2024 mencapai Rp217,79 triliun atau tumbuh 7,39 persen secara year-on-year. Kinerja penyaluran kredit UMKM skala mikro tercatat tumbuh 10,82 persen dan kinerja penyaluran kredit UMKM skala kecil tumbuh 4,90 persen secara year-on-year," jelasnya.
Ketiga, mengurangi wilayah kantong-kantong kemiskinan melalui rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) bekerja sama dengan Dinas PU Bina Marga, Kodam V/Brawijaya, dan Lantamal V, serta program jambanisasi dan elektrifikasi.
Adhy menegaskan bahwa angka kemiskinan yang menurun menunjukkan upaya penanggulangan kemiskinan di Jatim dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi, baik secara ekonomi makro maupun intervensi program.
"Target kami adalah menurunkan angka kemiskinan menjadi 9,4 persen sesuai dengan patokan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) hingga akhir tahun 2024," tambahnya.
Kepala BPS Provinsi Jatim, Zulkipli, mengapresiasi capaian penurunan angka kemiskinan yang diraih oleh Provinsi Jatim. "Untuk pertama kalinya, kemiskinan di Jatim menyentuh satu digit dan tertinggi se-Pulau Jawa," kata Zulkipli.
Berdasarkan daerah tempat tinggal, pada periode Maret 2023–Maret 2024, jumlah penduduk miskin di perkotaan turun 61 ribu orang, sementara di perdesaan turun sebesar 145 ribu orang.
"Kami berharap Provinsi Jatim terus mampu menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program yang sudah berjalan maupun yang masih dalam proses perencanaan dan pengembangan," ujarnya.
Pewarta: Yous
