BANGKALAN | JATIMSATUNEWS.COM - Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur (Jatim) menyatakan kesiapan untuk mengawasi dengan ketat proyek pembangunan di Kabupaten Bangkalan, Madura. Pengawasan ini mencakup proyek pengadaan dan pembangunan gedung serta pengaspalan jalan yang dijadwalkan berlangsung pada 2024-2025. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPW KAKI Jatim, Moh Hosen Alfakir Ilallah.
Menurut Hosen, pengawasan yang dilakukan saat ini mencakup pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada Dinas Pendidikan, termasuk proyek pembangunan dan pengadaan, serta di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) yang meliputi pembangunan dan perbaikan jalan di seluruh Kabupaten Bangkalan.
"𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚐𝚊𝚜 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚠𝚊𝚕 𝚙𝚛𝚘𝚢𝚎𝚔 𝚙𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚊𝚑𝚞𝚗 𝚒𝚗𝚒 𝚍𝚎𝚖𝚒 𝚝𝚎𝚛𝚌𝚒𝚙𝚝𝚊𝚗𝚢𝚊 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚙𝚊𝚛𝚊𝚗𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚞𝚗𝚝𝚊𝚋𝚒𝚕𝚒𝚝𝚊𝚜. 𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚒𝚗𝚐𝚒𝚗 𝚖𝚎𝚖𝚊𝚜𝚝𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚊𝚍𝚊 𝚔𝚘𝚛𝚞𝚙𝚜𝚒, 𝚔𝚘𝚕𝚞𝚜𝚒, 𝚍𝚊𝚗 𝚗𝚎𝚙𝚘𝚝𝚒𝚜𝚖𝚎 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚔𝚜𝚊𝚗𝚊𝚊𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚢𝚎𝚔. 𝙸𝚗𝚒 𝚜𝚊𝚗𝚐𝚊𝚝 𝚙𝚎𝚗𝚝𝚒𝚗𝚐 𝚊𝚐𝚊𝚛 𝚜𝚎𝚕𝚞𝚛𝚞𝚑 𝚙𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚜𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒 𝚜𝚙𝚎𝚜𝚒𝚏𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚋𝚎𝚛𝚖𝚊𝚗𝚏𝚊𝚊𝚝 𝚋𝚊𝚐𝚒 𝚖𝚊𝚜𝚢𝚊𝚛𝚊𝚔𝚊𝚝," ujar Hosen pada Jumat (17/5/2024).
Hosen juga menambahkan bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Bupati Bangkalan, H. Arief Mulya Edie, M.Si, mengenai kesiapan DPW KAKI Jatim untuk mengawasi proyek pembangunan di Bangkalan.
"𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚔𝚘𝚖𝚒𝚝𝚖𝚎𝚗 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚠𝚊𝚕 𝚙𝚛𝚘𝚢𝚎𝚔 𝚙𝚎𝚖𝚋𝚊𝚗𝚐𝚞𝚗𝚊𝚗 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚕𝚊𝚗. 𝙺𝚊𝚖𝚒 𝚜𝚞𝚍𝚊𝚑 𝚋𝚎𝚛𝚔𝚘𝚖𝚞𝚗𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝙿𝙹 𝙱𝚞𝚙𝚊𝚝𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚕𝚊𝚗 𝚝𝚎𝚗𝚝𝚊𝚗𝚐 𝚔𝚎𝚜𝚒𝚊𝚙𝚊𝚗 𝙺𝙰𝙺𝙸 𝚞𝚗𝚝𝚞𝚔 𝚖𝚎𝚗𝚐𝚊𝚠𝚊𝚕," jelas Hosen.
KAKI berkomitmen untuk mengawasi seluruh proyek yang sedang berjalan, baik yang dilaksanakan oleh kontraktor melalui tender maupun proyek penunjukan langsung (PL) oleh dinas terkait, serta proyek yang sudah menggunakan e-katalog.
"𝙹𝚊𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚜𝚊𝚖𝚙𝚊𝚒 𝚊𝚍𝚊 𝚔𝚘𝚛𝚞𝚙𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚔𝚘𝚕𝚞𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚕𝚊𝚖 𝚙𝚛𝚘𝚢𝚎𝚔 𝚍𝚒 𝙱𝚊𝚗𝚐𝚔𝚊𝚕𝚊𝚗. 𝙺𝙰𝙺𝙸 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚜𝚎𝚐𝚊𝚗-𝚜𝚎𝚐𝚊𝚗 𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚖𝚎𝚕𝚊𝚙𝚘𝚛𝚔𝚊𝚗 𝚔𝚎 𝙺𝙿𝙺 𝚓𝚒𝚔𝚊 𝚊𝚍𝚊 𝚝𝚎𝚖𝚞𝚊𝚗 𝚙𝚛𝚘𝚢𝚎𝚔 𝚢𝚊𝚗𝚐 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚜𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒 𝚜𝚙𝚎𝚜𝚒𝚏𝚒𝚔𝚊𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚝𝚒𝚍𝚊𝚔 𝚝𝚛𝚊𝚗𝚜𝚙𝚊𝚛𝚊𝚗," tegas Hosen.
Berdasarkan data yang diperoleh DPW KAKI Jatim, rata-rata proyek di Bangkalan sudah masuk dalam e-katalog. Oleh karena itu, kontraktor diingatkan untuk tidak bermain-main dengan rehabilitasi pembangunan, baik gedung sekolah maupun pengaspalan jalan. Hosen menekankan bahwa jika pekerjaan tidak dilakukan sesuai spesifikasi, hasilnya akan rentan runtuh dan membahayakan, serta jalan yang tidak sesuai spesifikasi akan cepat rusak dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara itu, H. Arief Mulya Edie, M.Si, ketika dihubungi melalui pesan WhatsApp, menyatakan dukungannya terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPW KAKI Jatim.
"𝙈𝙤𝙣𝙜𝙜𝙤 𝙨𝙖𝙟𝙖 𝙙𝙞𝙡𝙖𝙠𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙥𝙚𝙣𝙜𝙖𝙬𝙖𝙡𝙖𝙣 𝙠𝙖𝙧𝙚𝙣𝙖 𝙞𝙩𝙪 𝙩𝙪𝙜𝙖𝙨 𝙠𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡 𝙨𝙤𝙨𝙞𝙖𝙡. 𝙋𝙧𝙤𝙮𝙚𝙠 𝙚-𝙠𝙖𝙩𝙖𝙡𝙤𝙜 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙨𝙚𝙨𝙪𝙖𝙞 𝙖𝙢𝙖𝙣𝙖𝙝 𝙄𝙣𝙥𝙧𝙚𝙨 𝙙𝙖𝙣 𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙗𝙖𝙣𝙜𝙪𝙣𝙖𝙣 2024 𝙨𝙪𝙙𝙖𝙝 𝙙𝙞𝙨𝙖𝙝𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙟𝙖𝙠 2023," ujar Arief.
PJ Bupati Bangkalan juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak ikut bermain proyek APBD, terutama para Kepala Dinas.
"𝙆𝙚𝙥𝙖𝙡𝙖 𝘿𝙞𝙣𝙖𝙨 𝙮𝙖𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙧𝙗𝙪𝙠𝙩𝙞 𝙩𝙚𝙧𝙡𝙞𝙗𝙖𝙩 𝙙𝙖𝙡𝙖𝙢 𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙠 𝙖𝙠𝙖𝙣 𝙙𝙞𝙗𝙚𝙧𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙨𝙖𝙣𝙠𝙨𝙞 𝙩𝙚𝙜𝙖𝙨, 𝙩𝙚𝙧𝙢𝙖𝙨𝙪𝙠 𝙥𝙚𝙢𝙚𝙘𝙖𝙩𝙖𝙣 𝙨𝙚𝙘𝙖𝙧𝙖 𝙩𝙞𝙙𝙖𝙠 𝙝𝙤𝙧𝙢𝙖𝙩," tegas PJ Bupati Bangkalan.
**𝙿𝚎𝚗𝚞𝚕𝚒𝚜: 𝙵𝚌**
