.png)
MALANG | JATIMSATUNEWS.COM: Dalam rangka peningkatan dan transparansi penggunaan anggaran daerah, perwakilan kementerian keuangan Jawa Timur mengadakan kegiatan Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur.
Kegiatan yang diselenggarakan dari pihak menteri keuangan itu dilaksanakan pada pada hari jumat (26) kemarin. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan tersebut berbunyi "Sinergi Implementasi Kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Membangun Ekonomi dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur.
Bertempat di di Aula Balai Diklat Keuangan (BDK) Malang, kegiatan itu dihadiri oleh banyak pihak, mulai dari Perwakilan Kementerian Keuangan, sampai media lokal Surabaya dan Malang. Kegiatan itu dilaksanakan secara luring dan daring melalui Zoom Meeting mulai pukul 09.00 s.d selesai.
Dari awal sampai akhir acara, banyak informasi seputar anggaran dan belanja daerah yang disampaikan oleh perwakilan kementerian keuangan. Beberapa materi tersebut disampaikan secara detail oleh Taukhid (Kakanwil Perbendaharaan), Sigit Danang Joyo (Kakanwil DJP Jawa Timur I), Agus Sudarmadi (Kakanwil DJBC Jawa Timur II), Dudung Rudi Hendratna (Kakanwil DJKN Jawa Timur).
Salah satu poin utama yang menjadi pembahasan adalah Jawa Timur tetap menjadi kekuatan ekonomi ke-2 di pulau Jawa dengan kontribusi 24.99% dan secara nasional berkontribusi sebesar 14,22% dari total PDB Indonesia di Triwulan IV-2023. Setidaknya hal ini berlaku sampai periode 31 Maret 2024 kemarin.
Lebih jauh lagi, perkembangan Ekonomi Regional Jawa Timur dapat dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari umlah kunjungan Wisatawan Mancanegara (wisman), tingkat inflasi Jatim, Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar Petani (NTP).
Termasuk yang dibahas juga seputar perkembangan penerimaan negara, khususnya seputar isu penerimaan negara di Jawa Timur, diantaranya pajak (DJP), Bea Cukai (DJBC), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lelang dan aset
Di sesi akhir, secara umum, Taukhid selaku Kakanwil perbendaharaan menyampaikan harapannya terhadap anggaran dan belanja daerah.
"Anggaran belanja sekaligus pendapat daerah terus tumbuh. Sebelumnya sudah meningkat dari 10 ke 12 persen. Sehingga di ujung kita berharap berjalan mulus. Ke depan, harapannya ke depan bisa sampai 15 persen. Sehingga, hal ini juga berpengaruh pada tingkat lokal atau masyarakat luas," tandasnya pada awak media.
