MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM – KPPN Madiun menggelar rilis kinerja APBN periode Februari 2024 lingkup Madiun Raya. Rilis APBN dihadiri oleh satuan kerja (Satker), perwakilan dari Pemda wilayah kerja KPPN Madiun.
Acara tersebut dilaksanakan secara daring, Rabu 13/03/2024 yang merupakan agenda bulanan dalam rangka transparansi pelaksanaan APBN dan sebagai upaya akselerasi realisasi belanja APBN.
Kepala KPPN Madiun, Joko Maryono menyampaikan sampai dengan 29 Februari 2024 realisasi belanja telah mencapai 20,45% dari pagu.
“Secara tingkatan, realisasi belanja barang menduduki peringkat pertama sebesar 30,08%, disusul belanja transfer, belanja pegawai dan terakhir belanja modal,” papar Joko Maryono.
Sedangkan realisasi belanja per Bagian Anggaran (BA), realisasi tertinggi oleh Satker Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 79,91% mengingat tahun 2024 dilaksanakan PEMILU secara nasional. Peringkat kedua oleh Kementerian Pertahanan dan disusul oleh POLRI.
Untuk realisasi per unit Satker, dibagi ke dalam empat cluster. Peringkat pertama dari masing-masing cluster tersebut, dimulai dari cluster pagu besar yaitu KPU Kabupaten Ngawi, KPU Kabupaten Madiun, PA Madiun dan PA Magetan.
 |
| Foto realisasi APBN KPPN Madiun, 13/03/2024. |
Selanjutnya Joko Maryono pun menyampaikan sejak Januari 2023, belanja transfer ke daerah (TKD) disalurkan melalui KPPN. Pagu belanja TKD yang dikelola KPPN Madiun di tahun 2024 adalah sebesar 6,6 T dan dialokasikan pada lima Pemda yaitu Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Magetan.
Sampai dengan 29 Februari 2024, realisasi belanja TKD tertinggi diraih oleh Pemkab Ponorogo sebesar 27,54%, disusul oleh Kabupaten Magetan 26,88%, Kabupaten Madiun 25,69%, Kota Madiun 21,44% dan Kabupaten Ngawi sebesar 20,03%.
“Kami mengapresiasi dan terima kasih kepada rekan-rekan Pemda atas penyerapan belanja TKD ini, harapannya realisasi belanja TKD ini dapat menggerakkan roda perekonomian di daerah,” lanjut Joko Maryono.
 |
| Foto pagu dan realisasi belanja APBN. |
Pada kesempatan tersebut disampaikan pula realisasi belanja TKD yang lainnya yaitu DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa (DD). Untuk DD, dari 4 Pemda, Kabupaten Madiun menduduki realisasi tertinggi yaitu 54,4%. Untuk Kabupaten Ngawi perlu diakselerasi mengingat DD baru tersalur sebesar 11,2%.
“Mohon segera ditindaklanjuti, mengingat periode triwulan III 2024 akan segera berakhir. Harapannya, penyaluran DD akan sangat membantu pergerakan dan pertumbuhan perekonomian di pedesaan,” pungkas Kepala KPPN Madiun.
