SIDOARJO | JATIMSATUNEWS.COM: Aksi protes telah lama menjadi alat yang ampuh bagi masyarakat untuk menyuarakan keprihatinan mereka dan menuntut perubahan dari pemerintah. Salah satu masalah paling umum yang memicu protes adalah masalah korupsi. Korupsi tidak hanya melemahkan supremasi hukum tetapi juga menghambat pembangunan ekonomi, mengikis kepercayaan terhadap institusi, dan melanggengkan kesenjangan.
Bertempat di halaman Monumen Jayandaru dan Pendopo Delta Wibawa Kabupaten Sidoarjo, Jumat siang (02/02/2024) Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti Korupsi berunjukrasa.
Sebagai bentuk keprihatinan mereka atas kasus korupsi yang diungkap KPK jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165.
"Kami mendukung KPK untuk mengusut tuntas korupsi di Sidoarjo. Jerat semua yang terlibat, jangan cuma SW saja. Semoga ini dapat menjadi simbol baik, dalam rangka semangat pemerintahan Sidoarjo yang bersih dari korupsi."
Dengan tegas disampaikan Nanang Romi, Korlap aksi Gerakan Masyarakat Sidoarjo Bersatu Anti korupsi.
Selain Nanang, ada orator-orator lainnya juga menyampaikan bentuk keprihatinan mereka atas kasus korupsi yang diungkap KPK jelang peringatan Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke-165. Diantaranya, Sigit Imam Basuki dari Java Corruption Watch (JCW), lalu Nanang Haromain yang mewakili Institute Research Public Development (IRPD).
Ada pula mantan akvitis Forum Gerakan Reformasi Sidoarjo (Forgress) dan Parlemen Watch Sidoarjo (Parwasid) Hariadi Siregar. Juga Dimas dan Husein dari Komunitas Generasi Emas Sidoarjo serta aktivis lainnya dari berbagai elemen masyarakat di kota delta.
Bukan hanya berorasi sambil membentangkan poster dan spanduk, para pengunjukrasa juga aktif membagikan sekitar 500 lembar selebaran pada masyarakat pengguna jalan yang kebetulan melintas di depan alun-alun Kabupaten Sidoarjo.
Dari tempat itu, para mengunjukrasa kembali meluapkan uneg-uneg mereka terkait kasus korupsi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) tersebut.
Pengunjuk rasa juga mendorong KPK agar tegas dalam bersikap. Yaitu dengan segara menetapkan tersangka baru yang diduga terlibat, begitu juga sebaliknya. Agar masyarakat Sidoarjo bisa mengetahui kebenaran dari kasus korupsi di BPPD.
"Nggak logis kalau hanya SW yang dijadikan tersangka. KPK itu harusnya menyasar penyelenggara negara. Tapi kalau memang tidak ada unsur, KPK juga segera memberikan waktu untuk Gus Muhdlor memulihkan nama baiknya agar bupati segera menjalankan tugas dengan baik,” imbuh Romi yang diamini peserta demo lainnya.
Sementara itu Nanang Haromain menambahkan masyarakat telah merasakan hasil kepemimpinan Bupati Sidoarjo yang akrab dengan panggilan Gus Muhdlor itu. Namun mereka tetap mendukung KPK untuk tidak ragu-ragu menjerat siapapun yang diduga terlibat dalam kasus pemotongan dana insentif pajak tersebut.
Pendemo lainnya, Bambang Suroso "Selesaikan kasus ini sesuai aturan hukum yang berlaku,” tandasnya.
