.png)
MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - KPPN Madiun melaksanakan kegiatan Press Release pelaksanaan APBN Periode Januari 2024 lingkup kerja KPPN Madiun, yang meliputi Kota dan Kab. Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan dan Kab. Ponorogo, 19/02/2024
Press release ini perdana di tahun 2024, sekaligus mendukung arahan Presiden RI agar realisasi APBN sejak awal tahun 2024, seawal mungkin, sedini mungkin.
Pada kesempatan tersebut, Joko Maryono, Kepala KPPN Madiun memaparkan bahwa realisasi belanja di wilayah kerja KPPN Madiun s.d. 31 Januari 2024 adalah sebesar 12,36% dari pagu. Persentase sebesar 12,36% tersebut disumbang dari beberapa jenis belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja Transfer ke Daerah (TKD).
Adapun penyumbang terbesar adalah dari jenis belanja TKD, sebesar 15,22% dari pagu. Hal ini tak lepas dari prestasi Pemda Kab. Madiun, Kab. Ponorogo dan Kab. Magetan. Dengan cepat dan sigap Pemda tersebut mengajukan semuac ok kelengkapan syarat salur DD melalui aplikasi Omspan. Respon cepat pula dilakukan KPPN Madiun sehingga pada tanggal 8 Januari 2024 DD ketiga pemda tersebut telah cair dan tercatat sebagai Pemda yang tercepat menyalurkan DD dari seluruh Pemda di Indonesia.
Untuk satuan kerja (satker) lingkup KPPN Madiun diminta melakukan eskalasi realisasi belanjanya agar di akhir triwulan I dapat maksimal.
Secara year or year, realisasi belanja meningkat sebesar 89,38%.
Lebih lanjut dipaparkan detail realisasi belanja TKD, yang bersumber dari realisasi DAU, DBH, DAK Fisik, BOK, DD dan BOS.
Sampai dengan 31 Januari 2024, realisasi belanja TKD Kabupaten Ponorogo tercatat sebagai yang tertinggi di antara Pemda lainnya, dalam wilayah kerja KPPN Madiun, yaitu sebesar 23,45%.
Tahun 2024 ini, DD dicairkan dalam 2 tahap, baik itu untuk Reguler maupun Mandiri. Simplifikasi mekanisme pencairan DD tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan penyaluran DD. Percepatan realisasi belanja APBN harus kita kawal bersama, karena imbas/efek ekonominya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.
Sumber:
IG ditjenperbendaharaan Kemenkeu RI
https://setkab.go.id/).
