Laporan Pengaduan Kode Etik di Karang Penang Terus Bergulir, Beranikah KPU Beri Sanksi !

SAMPANG | JATIMSATUNEWS.COM: KPU Kabupaten Sampang sebagai penyelenggara Pemilu 2024 diminta berkomitmen untuk menyelenggaran Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dewan Perwakilan Daerah DPD RI, Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD, dengan mengutamakan prinsip profesional, akuntabel, jujur dan adil. 

Keberhasilan dalam menyelenggarakan Pemilu 2024 secara berintegritas KPU Sampang diminta terbuka untuk memberikan akses informasi ataupun laporan adanya dugaan tindakan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara  Pemungutan Suara.

Sebagimana yang telah terjadi di beberapa kecamatan, utamanya di Kecamatan Karang Penang, Sampang, prihal perekrutan KPPS yang dirasa penuh dengan drama yang dilakukan oknum penyelenggara dengan menyusupkan 44 nama setelah pengumuman melalui website resmi KPU, meski sebelumnya BA Pleno PPS sudah diumumkan dan ditandatangani oleh Ketua dan kedua Anggota PPS Desa Karang Penang Oloh, seperti yang sudah dirilis Media ini sebelumnya. KPU Sampang diminta untuk tegas mengambil sikap untuk memberikan sanksi.

Meski KPU secara resmi telah melakukan pengumuman perubahan rekrutmen KPPS dan mengembalikan 44 nama yang hilang, Perubahan dengan Nomor: 690/PP.04-Pu/3527/2023. Pihak korban tetap ngotot terhadap KPU untuk menindak dan memberi sanksi pada Oknum pelakunya.

Addy Imansyah Ketua KPU Sampang saat dikonfirmasi perihal progres laporan dugaan kode etik yang dilayangkan oleh peserta calon KPPS yang menjadi korban keserakahan Oknum Penyelenggara, pihaknya masih terus melakukan upaya untuk melengkapi berkas-berkas dan bukti.

"𝙿𝚛𝚘𝚜𝚎𝚜 𝚙𝚎𝚖𝚎𝚛𝚒𝚔𝚜𝚊𝚊𝚗 𝚍𝚞𝚐𝚊𝚊𝚗 𝚙𝚎𝚕𝚊𝚗𝚐𝚐𝚊𝚛𝚊𝚗 𝚔𝚘𝚍𝚎 𝚎𝚝𝚒𝚔 𝚖𝚊𝚜. 𝚃𝚎𝚗𝚝𝚞 𝚊𝚍𝚊 𝚜𝚊𝚗𝚔𝚜𝚒 𝚍𝚊𝚗 𝚝𝚒𝚗𝚍𝚊𝚔𝚊𝚗 𝚊𝚙𝚊𝚋𝚒𝚕𝚊 𝚝𝚎𝚛𝚋𝚞𝚔𝚝𝚒," terang Addy, Selasa 16/01 saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Ditanya sanksi apa yang akam diambil oleh KPU jika oknum penyelenggara atau anak buahnya terbukti melakukan pelanggaran kode etik.

"𝚂𝚊𝚗𝚔𝚜𝚒 𝚍𝚒𝚜𝚎𝚜𝚞𝚊𝚒𝚔𝚊𝚗 𝚍𝚎𝚗𝚐𝚊𝚗 𝚔𝚊𝚍𝚊𝚛 𝚔𝚎𝚜𝚊𝚕𝚊𝚑𝚊𝚗𝚗𝚢𝚊," singkatnya pada Jatimsatunews

Diketahui perwakilan dari salah satu yang menjadi korban dugaan hasil kongkalikong oknum badan Adhoc di Karang Penang, datangi Kantor Pemilihan Umum, (KPU) Sampang dengan membuat surat pelaporan "DUGAAN PELANGGARAN ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI, DAN/ATAU PACTA INTEGRITAS", Selasa 09/01/24, lalu.

Pewarta: Fach