UMKM: Aktor Penting Dalam Perekonomian
Penulis : Dedye Priyo W. (ASN KPPN Malang)
ARTIKEL | JATIMSATUNEWS.COM: Jarum jam tangan Mas Mul menunjuk jam 9 pagi ketika mas Mul bersiap mendorong gerobak soto kesayangannya ke depan Kantor Pos satu-satunya di kota itu. Sembari menunggu istri tercintanya menyiapkan berbagai kelengkapan dagangan, dia duduk dikursi kayu tua di depan rumah sambil mengingat kembali masa 2 tahun lalu. Betapa pandemi yang melanda seluruh dunia, begitu berat menghantam kehidupan mereka. Masih segar diingatannya betapa susahnya memperoleh uang, bahkan sebesar modal yang dikeluarkan, belum lagi pertaruhan resiko kesehatan yang bahkan dia abaikan demi menyambung kehidupan keluarganya.
Pengalaman pandemi Covid-19 Mas Mul, hanya 1 dari sekian juta UMKM di seluruh dunia yang berjuang untuk bertahan katika badai pandemi melanda. UMKM yang pada periode-periode krisis sebelumnya begitu resilience, tapi tidak pada krisis kali ini. Pembatasan gerak benar-benar menjadi momok bagi para pelaku UMKM dengan karakteristik yang bersentuhan langsung dengan konsumen. Terpuruknya kelompok UMKM, memberikan dampak besar bagi perekonomian dan kesejahteraan sebuah negara. SME Finance Forum per 2019 menunjukan di 77 negara terdata sebanyak 322 juta UMKM formal yang mempekerjakan hampir 72% pekerjaan di sektor swasta. Bahkan, menurut Bank Dunia 90% bisnis di dunia berbentuk UMKM, dan berkontribusi terhadap 40% GDP pada kelompok negara miskin-menengah. Data periode 2019, di Indonesia, 99,9% bentuk usaha adalah UMKM atau sebanyak 65,5 juta dan berkontribusi terhadap 60,61% GDP dan 15,65% total ekspor.
Pentingnya peran dan posisi UMKM tersebut, mendorong pemerintah berbagai negara berupaya semaksimal mungkin menyelamatkan kelompok UMKM pada periode Covid-19. Pada tahun 2020, penelitian LPEM FEB UI dan UNDP menunjukan 9 dari 10 UMKM mengalami penurunan permintaan dan 53% asetnya menyusut. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia secara tegas memprioritaskan penyelamatan kesehatan diikuti dengan penyelamatan perekoniman. Berjalan paralel dengan kebijakan vaksinasi dan pembatasan gerak (PSBB), pemerintah sadar sektor usaha, UMKM khususnya, akan terdampak paling awal dan besar, perlu mendapat bantuan dan dukungan kebijakan. Melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dua sisi kebijakan diambil (supply-demand) melalui penguatan daya beli masyarakat dengan perluasan pemberian Bantuan Langsung Tunai, serta stimulus sisi penawaran melalui berbagai program penguatan sektor usaha. Data Kementerian Keuangan, menunjukan alokasi PEN tahun 2020 sebesar Rp.116,3 T dikhususkan untuk UMKM dan 2021 dialokasikan 178,32 T untuk sektor pemulihan ekonomi. Meski tidak lepas dari kekurangan, namun secara umum kebijakan tersebut telah mampu dan berhasil menyelamatkan UMKM dari krisis Covid-19.
Pandemi telah memunculkan pola dan budaya baru konsumsi di masyarakat. Pola yang paling terlihat adalah belanja online yang semakin memperkuat posisinya dalam pilihan metode bagi konsumen. Menurut Statistika Market Insight, pengguna e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan, dimana pada 2018 sebanyak 93,42 juta pengguna, menjadi 178,94 juta pada 2022 dan diperkirakan pada 2023 mencapai 196,47 juta. Besarnya pasar e-commerce menunjukan peralihan metode belanja saat ini. Post pandemi, permasalahan utama UMKM, tidak lagi hanya financing gap namun juga digitalisasi UMKM.
The International Finance Corporation (IFC), memperkirakan 40% UMKM di negara berkembang tidak dapat memenuhi kebutuhan pembiayaannya atau sebesar 5,2T USD setiap tahunnya. Pembiayaan masih menjadi kendala utama UMKM dalam upaya pengembangan usaha, terutama masih banyaknya usaha informal yang tidak memiliki akses pembiayaan perbankan. Kehadiran pemerintah melalui KUR dan UMi menjadi upaya memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM. Sampai November 2023 di seluruh Indonesia, tercatat telah disalurkan sebanyak Rp229,9 T melalui program KUR dan Rp34,9 T melalui program kredit UMi. Sedangkan untuk regional wilayah Malang Raya, penyaluran KUR sampai November 2023 telah mencapai Rp.4,5 T kepada 77.866 pelaku usaha kecil dan menengah, dan untuk kredit UMi sebesar Rp.213 M kepada 55.067 pelaku usaha mikro. Kab. Malang menjadi wilayah penyaluran KUR terbesar dengan nilai transaksi Rp.2,7 T dan jumlah debitur 48.821. Sedangkan untuk kredit UMi penyaluran tertinggi di wilayah Kab. Pasuruan sebesar Rp87,1 M kepada 21.803 debitur.
Digitalisasi menjadi tantangan baru seluruh negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Digitaliasi telah menyentuh hampir seluruh sektor, dari kesehatan sampai ekonomi, dari sektor publik sampai privat, pola konsumsi sampai pola pembayaran. Dalam Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030, saat ini Indonesia masih dalam tahap “persiapan” dalam pengembangan ekonomi digital, dengan harapan mencapai tahap “transformasi” pada 2030. Oleh sebab itu, dalam mencapai tahap yang diinginkan telah dirumuskan berbagai kebijakan sampai 2030. Dalam arti luas, ekonomi digital meliputi kegiatan ekonomi berbagai sektor yang didukung teknologi, dimana kegiatan e-commerce menjadi salah satunya.
Beberapa upaya pemerintah dalam menyediakan ekosistem UMKM dan digitalisasi guna membantu sektor UMKM dilakukan melalui penyediaan sistem marketplace tersendiri khusus untuk belanja pemerintah, sistem yang menghubungkan UMKM penyedia barang dengan pemesan pemerintah secara online. Dukungan lainnya melalui DIGIpay satu, sebagai sistem aplikasi pembayaran digital menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP/KKPD) dan/atau CMS Virtual Account yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bekerjasama dengan Bank Himbara.
UMKM merupakan aktor utama perekonomian. UMKM merupakan sektor krusial bagi sebuah negara, terutama Indonesia, tidak hanya sebagai sektor penyerap tenaga kerja terbesar dan kontribusinya terhadap GDP, namun atas ketahanan terhadap krisis yang melanda, kemandirian terhadap pembiayaan serta fleksibiltas dan keuletan yang dapat menyelamatkan negara dari krisis-krisis yang telah terjadi dan yang akan datang. Pemerintah telah mengambil berbagai langkah penting dalam upaya pengembangan dan peningkatan UMKM, berbagai kebijakan extraordinary pro UMKM diambil selama masa krisis, meskipun tidak sempurna, telah menyelamatkan jutaan UMKM seperti Mas Mul-Mas Mul lainnya diseluruh pelosok Indonesia. Tantangan baru UMKM adalah digitalisasi, perlu kerja sama yang kuat seluruh pihak untuk dapat mewujudkan ekosistem ekonomi digital bagi UMKM sehingga UMKM akan dapat terus berkembang dan meningkat (scale up) di Indonesia.
