.png)
KOTA MADIUN | JATIMSATUNEWS.COM - Realisasi Belanja di wilayah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Madiun sampai dengan Oktober 2023 tertinggi Se-Jawa Timur.
“Sampai dengan 31 Oktober 2023 belanja di seluruh pemda wilayah kerja KPPN Madiun yang meliputi Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan telah mencapai 85,54% dari pagu merupakan yang tertinggi dari seluruh KPPN di Jawa Timur. Hal ini sebagai prestasi kita bersama, “ kata Joko Maryono, Kepala KPPN Madiun pada press rilis, Kamis, 16/11/2023.
Joko Maryono pun menyampaikan realisasi per bagian anggaran (BA). Posisi tertinggi diraih oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebesar 87,84%. Posisi kedua, Kementerian Pertahanan sebesar 85,71% dan diikuti oleh POLRI sebesar 83,3%.
Untuk realisasi belanja per satuan kerja (satker) dibagi ke dalam 4 cluster pagu yaitu cluster pagu > Rp50 M, realisasi tertinggi diraih oleh Kantor Kemenag Kabupaten Ngawi. Cluster pagu Rp10 M sampai dengan Rp50 M diraih oleh BPS Kabupaten Ngawi. Cluster ketiga yaitu pagu Rp1 M sampai Rp10 M diraih oleh MTsN 3 Magetan dan cluster terakhir dengan pagu < Rp1 M, realisasi tertinggi berhasil diraih oleh Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Magetan.
Sampai dengan 31 Oktober 2023 realisasi satker per wilayah kota/kabupaten lingkup KPPN Madiun rata-rata telah mencapai 85%.
Selanjutnya untuk realisasi transfer ke daerah (TKD) wilayah kerja KPPN Madiun, dana desa (DD) telah terealisasi sebesar Rp871,44 M terdiri dari BLT Rp97,87 M dan Non BLT sebesar Rp749,76 M. Sementara realisasi insentif fiskal (IF) sebesar Rp126,67 M. IF diberikan kepada daerah dengan kriteria tertentu, salah satunya kinerja keuangan. Di Madiun yang mendapatkan alokasi IF adalah Kota/Kabupaten Madiun, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan.
Kemudian untuk realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Block Grant sebesar Rp3.120 M. Tujuan pemberian DAU adalah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Jenis DAU ada 2, yaitu DAU Block Grant, adalah jenis DAU yang ditentukan penggunaannya, diantaranya untuk membayar belanja pegawai daerah. Jenis lainnya dari DAU yaitu DAU Spesific Grant/DAU yang ditentukan penggunaannya diantaranya untuk keperluan pembayaran belanja pegawai PPPK, Kesehatan, pekerjaan umum dan Pendidikan. Realisasi TKD yang lain yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam (SDA) sebesar Rp687,8 M.
Adapun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) telah terealisasi sebesar Rp1,077 T. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ada 2 jenis DAK yaitu DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
Pada sesi terakhir, Kepala KPP Pratama Madiun, Rizaldi menyampaikan realisasi penerimaan negara di Madiun Raya dari sektor pajak.
“Sampai dengan Oktober 2023 penerimaan pajak telah terealisasi sebesar Rp1.003.611.418.962,- dari target sebesar Rp1.252.041.486.000,- atau sekitar 80,16%. Harapannya sampai akhir tahun dapat melebih target. Pengalaman dalam 2 bulan di akhir tahun penerimaan pajak meningkat cukup signifikan. (Windi)
